Jumat, 06 Desember 2019

Aher Mengaku Hanya Tahu Rencana Proyek Meikarta: Detailnya Tak Tahu

Ahmad Heryawan mengaku tahu tentang rencana megaproyek Meikarta yang digarap PT Lippo Cikarang. Namun mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang karib disapa Aher itu tak tahu soal lebih detail.

"Saya tentu kalau rencana ada penyesuaian, saya tahu. Kalau detail prosesnya, saya tidak tahu," ucap Aher setelah menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2019).

Aher mengatakan proyek Meikarta awalnya seluas 84,6 hektare. Luasan itu disebut Aher sudah beres segala urusan perizinannya.

"Jadi bagaimana RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) itu dibahas di DPRD Kabupaten Bekasi, setelah dibahas disetujui bersama bupati, dikirim ke provinsi, ada proses lebih lanjut sampai proses akhirnya ada persetujuan substansi dari gubernur," kata Aher.

"Nah, proses substansinya belum terjadi, belum ditandatangani. Saya katakan tadi bahwa seluruh proses yang ada dari mulai proses pembentukan perubahan Perda RDTR Kabupaten Bekasi sampai dikirim ke provinsi di... oleh staf saya diproses sampai dengan hasil prosesnya terjadi itu saya belum tahu," imbuh Aher.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka baru dalam dua perkara berbeda terkait proyek Meikarta. Mereka adalah eks Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto dan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa.

Iwa ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 900 juta. Duit itu diduga terkait pengurusan Peraturan Daerah tentang RDTR Kabupaten Bekasi.

Adapun Toto dijerat KPK sebagai tersangka karena diduga memberi suap kepada eks Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. KPK menduga Toto merestui pemberian duit Rp 10,5 miliar kepada Neneng untuk memuluskan perizinan Meikarta.

Puji Menlu Retno Tegas dan Hebat, Prabowo: Saya Sangat Hormat

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku bangga bisa bekerja sama dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di pemerintahan. Prabowo menilai Retno merupakan menteri perempuan yang hebat dan tegas.

"Saya lihat Menlu (Retno Marsudi) kita cukup tegas dan saya sangat hormat. Saya baru kerja sama satu setengah bulan. Kita boleh bangga punya Menlu perempuan yang hebat," kata Prabowo Subianto usai pertemuan bilateral 2+2 Indonesia-Australia di gedung BNDCC Nusa Dua, Bali, Jumat (6/12/2019).

Dia mengatakan Kementerian-nya melaksanakan politik yang ditentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menlu Retno. Menurutnya kerja sama dirinya dengan Retno sangat baik.

"Politik itu urusan Presiden dan Menlu. Jadi saya hanya melaksanakan politik yang ditentukan Presiden dan Menlu. Hal ini kita kerja samanya sangat baik," ucapnya.

Prabowo dan Retno sebelumnya melakukan pertemuan 2+2 dengan Menlu-Menhan Australia di Bali. Kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi maupun pertahanan.

"Ini adalah pertemuan 2+2 pertama di masa pemerintahan baru. Hal ini menunjukkan kuatnya ikatan hubungan antara Indonesia dan Australia dan komitmen untuk terus meningkatkan berdasarkan asas kesetaraan, saling menghormati integritas wilayah negara lain," kata Retno saat jumpa pers usai pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 di gedung BNDCC, Nusa Dua, Bali, Jumat (6/12).

Eks Presdir Lippo Cikarang Tersangka KPK Minta Perlindungan Jokowi

 Bartholomeus Toto tiba-tiba membuka suara. Mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Lippo Cikarang yang berstatus tersangka di KPK itu berharap bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya memohon perlindungan Pak Jokowi terhadap kesewenang-wenangan yang saya alami," kata Toto di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2019).

Dia menuding apa yang dialaminya hanyalah rekayasa belaka. Toto menitipkan pesan pula pada Firli Bahuri yang akan dilantik sebagai Ketua KPK pada akhir bulan ini.

"Saya berharap ke depan kepada pimpinan Pak Firli tak ada lagi rekayasa-rekayasa yang seperti saya alami saat ini," kata Toto.

Toto meyakini dirinya tidak terlibat kasus tersebut. Dia pun telah mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Sementara itu Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyampaikan pemeriksaan Toto hari ini hanya untuk perpanjangan penahanan. Toto akan menghuni rumah tahanan (rutan) lebih lama sebelum kasusnya disidangkan.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan untuk tersangka BTO (Bartholomeus Toto) dalam perkara dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta. Penahanan diperpanjang terhitung sejak 10 Desember 2019," ucap Febri secara terpisah.

Kasus yang membelit Toto ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Neneng Hassanah Yasin saat aktif sebagai Bupati Bekasi. Neneng telah divonis dan dinyatakan terbukti bersalah menerima suap berkaitan dengan proyek Meikarta.

Toto dijerat KPK sebagai tersangka belakangan karena diduga merestui pemberian duit Rp 10,5 miliar kepada Neneng untuk memuluskan perizinan Meikarta. Dalam kasus ini ada sejumlah tersangka yang sudah diproses KPK hingga divonis bersalah.

Eks Presdir Lippo Cikarang Diperiksa KPK di Kasus Suap Meikarta

Penyidik KPK memeriksa mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto terkait kasus suap proyek Meikarta. Toto diperiksa sebagai tersangka.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (20/11/2019).

Toto terlihat sudah berada di lobi KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Toto, yang memakai kemeja biru, terlihat duduk di kursi lobi KPK. Ia menunggu giliran untuk menjalani pemeriksaan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka baru dalam dua perkara berbeda terkait proyek Meikarta. Mereka adalah eks Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto dan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa.

Toto dijerat KPK sebagai tersangka karena diduga memberi suap kepada eks Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. KPK menduga Toto merestui pemberian duit Rp 10,5 miliar kepada Neneng untuk memuluskan perizinan Meikarta.

Sementara itu, Iwa ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 900 juta. Duit itu diduga terkait pengurusan Peraturan Daerah tentang RDTR Kabupaten Bekasi.

Toto pernah menjalani pemeriksaan di KPK Pada 8 Agustus lalu. Setelah diperiksa, Toto tak langsung ditahan.

Toto mengatakan, sejak Desember 2018, ia tidak menjadi bagian dari PT Lippo Cikarang. Toto juga membantah telah memberikan suap senilai Rp 10,5 miliar terkait perizinan proyek Meikarta.

"Mengenai yang teman-teman media beritakan, kok Rp 10,5 miliar? Sebetulnya waktu saya jadi saksi juga itu sudah saya bantah dalam sidang. Sekretaris saya dulu juga si Melda itu sudah nggak ada," kata Toto setelah diperiksa KPK saat itu.