Jumat, 28 Februari 2020

Ini 2 Gebrakan Jokowi di Bidang Pariwisata Menurut Menpar

Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi bisa disebut sangat pro sektor pariwisata. Menurut Menpar Arief Yahya, ada dua gebrakan yang dibuatnya Jokowi tahun ini.

Dalam acara peluncuran Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu ini (13/2/2019), menpar arief yahya sedikit banyak memuji Presiden Jokowi atas dukungannya di sektor pariwisata.

Setelah sempat dianugerahi sebagai Bapak Pariwisata Indonesia saat sela acara Gala Dinner Hut ke-50 PHRI Sabtu lalu (9/2), Arief juga menyebut kalau Jokowi telah membuat dua gebrakan baru tahun ini.

Gebrakan pertama terkait harga tiket mahal yang telah diturunkan. Walau masih mahal, kabarnya Presiden Jokowi akan memanggil Dirut pertamina terkait harga avtur yang dirasa berperan penting dalam kenaikan harga tiket pesawat belakangan ini.

"Tiket tarif mahal udah dicabut, diagendakan Dirut Pertamina akan dipanggil. Cost structure 40% dari avtur, 30% lebih tinggi dari megara tetangga. Turunkan harga avtur, monopoli perusahaan yang menyediakan avtur akan dicabut," ujar Arief.

Terkait kenaikan harga tiket pesawat, Arief juga mengkritisi pihak airlines dan stakeholder terkait. Alasannya, harga tiket yang mahal berdampak pada keseluruhan ekosistem pariwisata.

"Saran saya naikin gak ada masalah, tapi naik besar dan mendadak pasti impactnya jelek. Airlines, bandara,hotel semua 1 ekosistem kena semua. Apa itu yang diinginkan?" ujar arief.

Yang kedua terkait isu larangan bagi staff pemerintah atau PNS untuk mengadakan rapat di hotel. Isu itu pun telah dituntaskan oleh Jokowi.

"Nomor 2 tentang issue larangan kegiatan di hotel oleh PNS juga akan langsung dicabut tak usah ditindaklanjuti," tutup arief.

Cara Menpar Hadapi Daerah Wisata Rawan Bencana

Menpar Arief Yahya punya langkah khusus untuk menghadapi daerah wisata yang rawan bencana. Bagaimana caranya?

Menteri Pariwisata Arief Yahya menargetkan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Indonesia di tahun 2019. Namun, sejumlah wilayah potensi wisata di Indonesia merupakan daerah rawan bencana.

Di tahun 2017 saja, ada bencana erupsi Gunung Agung yang memberi dampak terhadap pariwisata Bali. Sementara tahun 2018 lalu ada bencana gempa bumi yang juga memberi dampak terhadap pariwisata di NTB khususnya Lombok.

"Jadi bencana alam impactnya besar ya, saya kasih ilustrasi ya, erupsi Gunung Agung itu 1 juta (wisman) pengaruhnya. 1 juta (wisman) itu kita berarti kehilangan potensi 1 miliar US dollar. 1 orang (wisman) datang bayarnya 1000 USD," kata Arief di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Arief mengungkapkan, yang paling berpengaruh terhadap kunjungan wisman ke wilayah rawan bencana adalah status bencana di daerah tersebut. Dalam daerah pariwisata, ada status kebencanaan yang dikenal mulai dari status waspada, siaga, awas, hingga status darurat.

"Itu status darurat, begitu pemda menetapkan daerah statusnya darurat, apa yang terjadi? Di seluruh dunia menerbitkan travel warning atau travel advisor tidak boleh berkunjung ke daerah itu," ujarnya.

Arief lalu mencontohkan peringatan travel advisor yang diterbitkan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Akibatnya tidak ada 1 pun wisman asal Tiongkok yang akan berkunjung ke Bali saat erupsi Gunung Agung di Bali 2017 lalu.

Masa Depan Cerah untuk Wisata Halal di Indonesia

Perlahan tapi pasti, Indonesia semakin mendekati Malaysia sebagai pemegang titel destinasi wisata halal terbaik dunia. CEO CrescentRating pun ikut beri masukan.

Berdasarkan data dari Global Muslim Travel Index atau GMTI tahun lalu, saat ini posisi Indonesia dalam destinasi wisata halal dunia berada di posisi dua bersama dengan Uni Emirat Arab. Skornya adalah 72,8 dari 100 tahun lalu.

Fakta itu pun kian menjelaskan, kalau pemerintah Indonesia sudah semakin dekat dengan negara tetangga Malaysia terkait wisata halal. Ditemui detikTravel usai peluncuran Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu ini (13/2/2019) malam, CEO dari CrescentRating & Halal Trip sekaligus tokoh di balik GMTI Fazal Bahardeen ikut memberi pujian.

"Indonesia secara berkelanjutan telah meningkatkan peringkatnya di GMTI, dari peringkat 6 ke 4, lalu ke 2, langkah demi langkah. Saya kira selama beberapa tahun belakangan ini di bawah Menpar yang sekarang, sejumlah aktivitas telah diadakan untuk mengedukasi industri terkait wisata halal," ujar Fazal.

Selama beberapa tahun belakangan, pemerintah Indonesia di bawah kemenpar memang konsisten meningkatkan posisi Indonesia di sektor wisata halal. Hal itu pun terlihat dari capaian prestasi dan peringkat Indonesia di GMTI yang terus meningkat.

Tahun ini, pihak GMTI pun akan mengeluarkan laporan terbarunya di bulan April. Ditanyakan detikTravel pada Fazal soal peluang Indonesia menyabet peringkat satu, ia pun masih belum bisa memprediksi.

"Kami akan mengeluarkan data pada bulan April. Kami masih mengumpulkan data, dan saya belum dapat mengatakan jawabannya. Hanya Anda tahu, pasar wisata halal sangat kompetitif sekarang. Indonesia telah melakukan banyak hal," ujar Fazal.

Fazal pun mengungkapkan, kalau sejumlah negara yang mayoritas bukan muslim mulai peduli akan wisata halal. Tak dapat dipungkiri, kalau pemasukan dari wisata halal tidak lah sedikit.

"Anda lihat, Jepang, Korea dan Taiwan telah melakukan banyak hal terkait wisata halal. Terutama di Asia, banyak destinasi mulai peduli pada pemasukan dari wisata halal. GMTI pun jadi rujukan bagi para destinasi untuk meningkatkan diri," ujar Fazal.

Terkait peluang Indonesia di sektor wisata halal, Fazal pun berujar kalau Indonesia telah berada di jalur yang benar.

"Saya kira Indonesia telah berada di jalur yang benar selama tiga hingga empat tahun belakangan ini," puji Fazal.

Faktanya, total jumlah wisatawan muslim di tahun 2020 diprediksi akan mencapai angka 158 juta dengan jumlah pembelanjaan sebesar USD 220 miliar atau 3.0808 triliun. Tahun ini, indonesia pun menyasar sekitar 5 juta wisatawan muslim ke Indonesia.

Ini 2 Gebrakan Jokowi di Bidang Pariwisata Menurut Menpar

Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi bisa disebut sangat pro sektor pariwisata. Menurut Menpar Arief Yahya, ada dua gebrakan yang dibuatnya Jokowi tahun ini.

Dalam acara peluncuran Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu ini (13/2/2019), menpar arief yahya sedikit banyak memuji Presiden Jokowi atas dukungannya di sektor pariwisata.

Setelah sempat dianugerahi sebagai Bapak Pariwisata Indonesia saat sela acara Gala Dinner Hut ke-50 PHRI Sabtu lalu (9/2), Arief juga menyebut kalau Jokowi telah membuat dua gebrakan baru tahun ini.

Gebrakan pertama terkait harga tiket mahal yang telah diturunkan. Walau masih mahal, kabarnya Presiden Jokowi akan memanggil Dirut pertamina terkait harga avtur yang dirasa berperan penting dalam kenaikan harga tiket pesawat belakangan ini.

"Tiket tarif mahal udah dicabut, diagendakan Dirut Pertamina akan dipanggil. Cost structure 40% dari avtur, 30% lebih tinggi dari megara tetangga. Turunkan harga avtur, monopoli perusahaan yang menyediakan avtur akan dicabut," ujar Arief.

Terkait kenaikan harga tiket pesawat, Arief juga mengkritisi pihak airlines dan stakeholder terkait. Alasannya, harga tiket yang mahal berdampak pada keseluruhan ekosistem pariwisata.

"Saran saya naikin gak ada masalah, tapi naik besar dan mendadak pasti impactnya jelek. Airlines, bandara,hotel semua 1 ekosistem kena semua. Apa itu yang diinginkan?" ujar arief.

Yang kedua terkait isu larangan bagi staff pemerintah atau PNS untuk mengadakan rapat di hotel. Isu itu pun telah dituntaskan oleh Jokowi.

"Nomor 2 tentang issue larangan kegiatan di hotel oleh PNS juga akan langsung dicabut tak usah ditindaklanjuti," tutup arief.