Selasa, 31 Maret 2020

Turis Positif Corona di Taman Nasional Afrika

Taman Nasional Kruger (TNK) di Afrika Selatan tetap ramai pengunjung di tengah wabah pandemi Corona. Sampai tiba-tiba salah satu turis positif Corona.

Turis tersebut diketahui berkebangsaan Prancis. Ia datang datang bersama 5 orang temannya dan memesan penginapan di TNK selama 2 malam.

Kelompok turis ini tiba di Afsel tanggal 14 Maret dan berada di TNK sampai tanggal 17 Maret. Sebelum meninggalkan KNP, salah seorang turis berusia 25 tahun merasa tak enak badan.

Pria ini pergi ke dokter dan periksa. Dokter memberikan dugaan awal sebagai infeksi malaria. Karena merasa demam dan sakit tenggorokan, pria tersebut diminta untuk tes COVID-19.

Dokter meminta data perjalanan mereka sehingga mudah untuk dilacak. Ini sesuai dengan peraturan Departemen Kesehatan Nasional Afsel. Dari TNK, kelompok ini bertolak menuju KwaZulu-Natal. Saat tiba di KwaZulu, kelompok turis ini didatangi oleh petugas medis.

Rupanya pria yang diduga sakit malaria positif terkena Corona. Sehingga 5 orang temannya diminta untuk mengkarantina diri.

Pejabat departemen kesehatan Mpumalanga melacak staf TNK yang melakukan kontak dengan kelompok turis ini. Staf yang diidentifikasi sebagai pemandu akan dipantau sampai 14 hari.

"Staf memiliki kontak yang terbatas dengan pengunjung taman nasional. Semua staf mengikuti protokol sanitasi sesuai SOP dari WHO," Persatuan Taman Nasional Afsel.

Melihat lonjakan kasus Corona, Pemerintah Afrika Selatan melakukan lockdown selama 3 pekan, mulai 26 Maret hingga 16 April 2020. Afrika Selatan melaporkan 1.326 kasus Corona, jumlah ini yang tertinggi di Afrika.

Sebelum Tutup Kasino, Perdana Menteri Kamboja: Kalau Mau Judi Sekarang!

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memerintahkan semua kasino tutup untuk menyetop penyebaran virus Corona. Dia memberikan peringatan kepada para penjudi.
Kamboja melaporkan empat kasus baru virus Corona pada hari Senin (30/3/2020). Dengan tambahan itu, jumlah kasus mencapai 107.

Kasus baru itu muncul salah satunya dari seorang pria berusia 30 tahun yang bekerja di sebuah kasino dan klub karaoke di Provinsi Banteay Meanchey, dekat perbatasan dengan Thailand.

Untuk mereduksi penyebaran virus Corona, Sen pun bakal menutup kasino di Kamboja mulai 1 April mulai pukul 23.59.

"Saya ingatkan kepada berbagai penjudi bahwa jika kalian ingin berjudi, lakukanlah malam ini. Masih ada malam ini dan besok malam," kata Sen seperti dikutip Reuters.

Masalahnya, Kamboja merupakan surga perjudian di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Mereka memiliki lebih dari 125 kasino beroperasi pada Desember 2019.

Dengan penutupan kasino, industri wisata Kamboja bakal turut redup. Apalagi, Industri itu mengalami pukulan telak akhir tahun lalu ketika Hun Sen melarang perjudian online. Larangan tersebut mengakibatkan ribuan PHK dan puluhan kasino ditutup.

Tapi, pemerintah Kamboja telah memiliki solusi. Pemerintah Kamboja, melalui kementerian Keuangan, akan memberikan penangguhan pajak kepada kasino-kasino itu.

Pemerintah Kamboja sempat menganggap remeh virus Corona. Tapi, setelah kasus Covid-19 mulai meningkat, pemerintah mengambil langkah untuk menutup tempat berkumpul, di antaranya restoran dan bar. Kamboja juga membatasi visa bagi orang asing.

Jokowi Tak Pilih Karantina Wilayah, Istana: Presiden Lihat Kekacauan di India

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih memilih kebijakan pembatasan sosial skala besar daripada karantina wilayah dalam penanganan virus Corona (COVID-19). Pihak Istana menjelaskan salah satu pertimbangan Jokowi adalah penerapan lockdown yang tidak efektif di India dan Italia.
"Kan sudah ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di sana kan ada urutannya tuh, karantina rumah, karantina rumah sakit, kemudian ada pembatasan sosial skala besar, baru kemudian karantina wilayah. Dan Presiden melihat kalau karantina wilayah itu dengan kasus saja India, kasus Italia, itu ternyata menimbulkan kekacauan sosial. Kalau tidak direncanakan secara terukur, mengingat contoh-contoh tersebut, Presiden menganggap Indonesia sekarang sudah cukup dengan pembatasan sosial dalam skala besar," kata juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, kepada wartawan, Senin (30/3/2020) malam.

Fadjroel mengatakan kebijakan pembatasan sosial skala besar ini sebenarnya diterapkan dalam dua pekan terakhir. Namun, kata Fadjroel, kali ini penerapan pembatasan sosial disertai dengan upaya pendisiplinan hukum.

"Itu sudah dijalankan hampir dua minggu ini. Kampanye social distancing itu kan sudah, pembatasan sosial, tapi di UU Nomor 6 Tahun 2018 yang ditandatangani Pak Jokowi juga, makanya sekarang sekolah diliburkan, kegiatan keagamaan. Oleh Pak Jokowi ditambah dengan pendisiplinan hukum melalui maklumat Kapolri itu. Jadi sebenarnya dari UU Nomor 6 Tahun 2018, yaitu pembatasan sosial berskala besar, terus ditambah maklumat Polri. Kalau orang melakukan kerumunan, itu bisa dibubarkan, melalui KUHP dan itu sampai hari Sabtu kemarin sudah hampir 10 ribuan kerumunan massa dibubarkan," ujar dia.

Menurut Fadjroel, Jokowi sudah merasa cukup dengan pembatasan sosial berskala besar. Selain itu, kata Fadjroel, penerapan darurat sipil merupakan opsi terakhir yang akan diambil pemerintah.

"Kenapa tidak masuk ke karantina wilayah, ya itu tadi Pak Jokowi pertama merasa cukup PSBB dan pendisiplinan hukum. Nah, apabila keadaannya kalau mengikuti pernyataan dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1959, apabila dikhawatirkan tidak lagi dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa, maka dimungkinkan adanya darurat sipil walaupun Presiden mengatakan sangat-sangat berdoa agar tidak ke arah sana, tidak seperti India. Kalau sudah seperti itu, akan darurat sipil bisa terjadi, tapi Pak Presiden cukup PSBB plus pendisiplinan hukum," imbuh Fadjroel.

Sebelumnya Jokowi menyatakan saat ini pembatasan sosial skala besar perlu diterapkan. Kebijakan itu perlu disertai dengan darurat sipil.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi," demikian kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas laporan Gugus Tugas COVID-19 yang disiarkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (30/3).

"Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," kata Jokowi.