Kementerian BUMN buka-bukaan mengenai mafia alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Tanah Air. Keberadaan mafia ini sebelumnya disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, persoalan kesehatan yakni health security telah menjadi perhatian lama Erick Thohir. Sebab, untuk urusan kesehatan ini masih tergantung impor.
"Beliau melihat ada di urusan kesehatan ini, kita itu alat kesehatan saja sampai lebih dari 90% itu dari impor, bahannya impor. Kemudian obat-obatan, bahan baku dan obat-obatan 90% impor," kata Arya dalam video pesan singkat, Jumat (17/4/2020).
Hal ini dianggap ancaman untuk Indonesia. Maka itu, Erick pun membentuk subholding farmasi untuk mengatasi masalah kesehatan itu.
Namun, wabah virus Corona kemudian melanda Indonesia. Indonesia dihadapkan pada kebutuhan alkes dan obat-obat yang tinggi.
"Kita ada pabriknya tapi bahan bakunya dari luar negeri. Nah di Indonesia hanya sebagai tukang jahitnya pabrik APD ini. Orang yang dari luar negeri ini hanya bahan bakunya, bawa ke tukang jahit, dia bayar dan dia ambil bahannya, itu yang terjadi selama ini," ungkap Arya.
"Kemudian obat-obatan, kita kemarin ambil dari India dari Mumbay bahan baku obat tamiflu dan sebagainya dan obat-obat seperti chloroquine. Kita bisa membuat obatnya tapi bahan bakunya ternyata banyak dari luar negeri," tambahnya.
Mengatasi masalah alkes ini, Erick sempat mengumpulkan perguruan tinggi dan industri otomotif untuk membuat ventilator. Hanya dalam tempo sebulan, perguruan tinggi mampu membuat ventilator meski bukan untuk ICU.
Dari situ, Erick pun berkomitmen jika alat itu bisa jadi ventilator maka BUMN siap memproduksi. Hal itu pun membuka mata Erick jika selama ini hanya sibuk berdagang (trading) tanpa membangun industri dalam negeri
Hal itu juga yang membuat Erick melihat adanya mafia besar baik global maupun dalam negeri yang membuat Indonesia hanya sibuk berdagang.
"Di sini Pak Erick melihat ada mafia-mafia besar, baik global dan lokal yang bergabung dan sebagainya yang akhirnya membuat bangsa kita hanya sibuk berdagang bukan sibuk memproduksi. Jadi ini jelas dari perintah Pak Jokowi dan arahan Pak Jokowi ke Pak Erick Thohir memberantas mafia dengan membangun industri lokal, industri farmasi sehingga kita bisa produksi sendiri apa kebutuhan kita," terangnya.
"Inilah yang dijadikan Pak Erick sebagai dasar kenapa beliau mengatakan bahwa selama ini mafia di alat kesehatan dan bahan baku obat, dan obat-obatan menguasai bangsa kita," tutupnya.
Syarat dan Ketentuan Dapat Keringanan Cicilan dari Bank
Setelah regulator keuangan mengumumkan peraturan terkait relaksasi kredit untuk nasabah. Perbankan mulai menyusun sejumlah syarat dan ketentuan untuk proses pemberian keringanan.
Misalnya bank melakukan pemetaan untuk nasabah-nasabah yang terdampak. Ini dilakukan agar bank bisa tepat sasaran untuk menetapkan nasabah yang memang memenuhi syarat untuk mendapatkan relaksasi.
Corporate Secretary BRI Amam Sukriyanto mengatakan perseroan melakukan mapping agar lebih mudah menentukan skema untuk nasabah.
"Dengan melakukan mapping, memudahkan BRI untuk menentukan skema restrukturisasi yang sesuai sehingga restukturisasi efektif kepada nasabah yang terdampak sesuai kategori," kata Amam dalam siaran pers, Jumat (17/4/2020).
Dia mengungkapkan seluruh relationship manager (RM) mikro BRI telah dilengkapi dengan aplikasi BRISPOT yang memudahkan untuk melakukan monitoring pinjaman secara offsite.
BRI memiliki berbagai alternatif skema restrukturisasi untuk nasabah pelaku UMKM. Untuk nasabah mikro, kecil dan ritel, apabila mengalami penurunan omset sampai dengan 30% maka suku bunga diturunkan dan diberikan perpanjangan jangka waktu kredit dan bagi yang mengalami penurunan omset antara 30% - 50% mendapatkan penundaan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama 6 bulan.
