Kamis, 02 Juli 2020

Wah Bansos Salah Sasaran! Pejabat Eselon I Masuk Daftar Penerima

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa membeberkan permasalahan penyaluran bantuan sosial (bansos) di lapangan. Salah satunya penerima bansos salah sasaran.

Dia mencontohkan pejabat eselon I di Bappenas ada yang masuk daftar penerima bansos.

"Di kantor saya eselon I dapat, bayangkan gitu, karena mungkin yang dipakai data yang lama. Bukan Kementerian Sosial yang salah, bukan dia (penerima) juga yang salah. Waktu pemutakhiran tahun berapa diambil dan diambil di KK-nya itu untuk Jakarta, kan aneh bin ajaib," kata dia dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi VIII di Gedung DPR RI, Rabu (1/7/2020).

Lebih lanjut Suharso mengatakan ada juga orang kaya di Jakarta yang 'dipaksa' menerima bansos karena permasalahan data tersebut.

"Karena kami juga ada di lapangan, kami backup data di lapangan, apa yang terjadi kita tahu persis, misalnya ada orang-orang yang mampu, rumahnya gedongan di Jakarta tapi dipaksa harus menerima," sebutnya.

Dia pun menjelaskan bahwa pemerintah melakukan perbaikan data-data tersebut dan saat ini sedang berjalan.

"Jadi kita merasakan itu, kita melihat itu, bukan kita tanpa melihatnya. Jadi soal verifikasi, validasi itu sedang berproses sampai hari ini. Karena itulah ada program perbaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk tahun 2021," tambahnya.

Sosok Orias Petrus Moedak, Dirut Holding Tambang yang Debat Panas di DPR

Nama Orias Petrus Moedak tengah menjadi pembicaraan di sosial media. Sebab, pada rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemarin ia sempat berdebat panas dengan anggota komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat Muhammad Nasir. Ujungnya Nasir mengusir Direktur Utama Holding Tambang BUMN (MIND) atau PT Inalum (Persero) itu dari ruang rapat.
Perdebatan tersebut terjadi saat Nasir meminta kejelasan pelunasan utang Inalum dari penerbitan obligasi, di mana obligasi itu untuk akuisisi PT Freeport Indonesia. Terlebih, jatuh tempo obligasi tersebut paling lama 30 tahun.

"Jadi sampai 30 tahun kalau perusahaan lancar baru selesai, kalau kita mati tak selesai nih barang nanti, ganti dirut lain, lain lagi polanya. Makanya itu yang saya pertanyakan kepentingan mengalihkan Freeport sebenarnya kepentingan politik," kata Nasir di Komisi VII, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Lebih lanjut, Nasir mengingatkan bahwa kunci utang ialah jika pembayaran lancar, bagus. Jika tidak, barang disita. Ia juga menduga anak perusahaan di bawah holding tambang menopang utang ini. Sebab itu, ia minta data detailnya.

"Makanya saya minta data detailnya mana?" tanya Nasir.

Orias menjawab akan disampaikan. Namun, Nasir tak puas dan tak ingin kejadian ini terulang lagi. Ia menegaskan, jika itu terulang maka ia menyuruh keluar ruangan rapat.

"Kalau bapak sekali lagi gini saya suruh bapak ruangan ini," kata Nasir.

"Kalau bapak suruh keluar, izin pimpinan saya keluar," ujar Orias menimpali kata-kata Nasir itu.

Nada Nasir pun meninggi. Bahkan, ia sampai menggebrak meja dan mengatakan bahwa lebih baik Orias tidak ada di ruang rapat. Hanya saja, Orias mengatakan bahwa ia berada di sini karena undangan dari DPR.

Berikut profil Orias Petrus Moedak:

1. Alumni Unpad
Pemilik nama lengkap Orias Petrus Moedak merupakan alumni Universitas Padjajaran. Kala menempuh pendidikan di Bandung ini, ia diketahui mengambil jurusan Akuntansi. Orias juga sempat melanjutkan pendidikannya ke Galilee International Management Institute (port senior management), Coaltrans School of Coal 2017 di St Anne's College, Oxford, Inggris.

Dilihat dari profil di Linkedin miliknya, selepas lulus kuliah, Orias bekerja di sebagai Senior Auditor di Ernst & Young selama tiga tahun. Kemudian, di tahun 1994 ia pindah ke perusahaan keuangan Bahana Securities.

2. Karier
Perjalanan karier pria yang di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 26 Agustus 1967 ini semakin meningkat kala ia dipercaya menjadi CFO PT Pelabuhan Indonesia II pada 2014. Kemudian, di tahun 2016 hingga 2017 ia ditunjuk menjadi CEO PT Pelabuhan Indonesia III.

Namanya semakin dikenal pada tahun 2017 saat diangkat menjadi CFO PT Bukit Asam Tbk dan di tahun 2018 menjadi CFO OT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Belum genap satu tahun, ia dipercaya menjadi Wadirut Freeport Indonesia pada Desember 2018.

3. Diangkat Jadi Dirut Holding Tambang
Orias Petrus Moedak diangkat menjadi Direktur Utama Holding Tambang melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjaatmadja pada 11 November 2019 kemarin.

Adapun, Holding Tambang atau nama lainnya adalah MIND ID membawahi lima perusahaan industri, yakni PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), dan PT Timah Tbk.
https://indomovie28.net/black-clover-episode-25-subtitle-indonesia/

Wah Bansos Salah Sasaran! Pejabat Eselon I Masuk Daftar Penerima

Rapat Komisi VI DPR RI dan BUMN karya menghasilkan enam kesimpulan. Kesimpulan rapat dibacakan Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza di Komisi VI DPR Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Kesimpulan pertama, Komisi VI dapat menerima penjelasan pencairan utang pemerintah ke PT Hutama Karya (Persero) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1,88 triliun yang berupa kekurangan pembayaran pemerintah terhadap pembelian lahan proyek jalan tol tahun 2016-2020.

Kedua, Komisi VI dapat menerima penjelasan pencairan utang pemerintah kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tahun anggaran 2020 sebesar Rp 59,9 miliar yang berupa kekurangan penggantian pembebasan lahan proyek jalan Tol Serang-Panimbang dari tahun 2018-2020.

Ketiga, Komisi VI dapat menerima penjelasan pencairan utang pemerintah kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 8,9 triliun yang berupa outstanding pokok dana talangan yakni pada tol yang kepemilikannya mayoritas Rp 2,76 triliun dan tol minoritas Rp 943,9 miliar, outstanding cost of fund tol mayoritas Rp 506,7 miliar dan minoritas Rp 497,9 miliar, selisih cost of fund tol mayoritas Rp 838,9 miliar dan minoritas Rp 1,42 triliun,

Ada juga piutang LRT Sumatera Selatan sebesar Rp 1,92 triliun bersumber dari realokasi anggaran Kementerian Perhubungan.

Keempat, Komisi VI meminta Hutama Karya, Wijaya Karya dan Waskita Karya untuk segera melakukan renegosiasi terhadap kreditur agar bisa menekan cost of fund sekecil mungkin sesuai dengan pembayaran utang pemerintah kepada Hutama Karya, Wijaya Karya dan Waskita Karya.

Kelima, Komisi VI akan membahas pencairan utang pemerintah ke BUMN tahun 2020 pada rapat pleno Komisi VI sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN.

Keenam, Komisi VI meminta Hutama Karya, Wijaya Karya dan Waskita Karya untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi VI DPR.

Wah Bansos Salah Sasaran! Pejabat Eselon I Masuk Daftar Penerima

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa membeberkan permasalahan penyaluran bantuan sosial (bansos) di lapangan. Salah satunya penerima bansos salah sasaran.

Dia mencontohkan pejabat eselon I di Bappenas ada yang masuk daftar penerima bansos.

"Di kantor saya eselon I dapat, bayangkan gitu, karena mungkin yang dipakai data yang lama. Bukan Kementerian Sosial yang salah, bukan dia (penerima) juga yang salah. Waktu pemutakhiran tahun berapa diambil dan diambil di KK-nya itu untuk Jakarta, kan aneh bin ajaib," kata dia dalam rapat kerja gabungan dengan Komisi VIII di Gedung DPR RI, Rabu (1/7/2020).

Lebih lanjut Suharso mengatakan ada juga orang kaya di Jakarta yang 'dipaksa' menerima bansos karena permasalahan data tersebut.

"Karena kami juga ada di lapangan, kami backup data di lapangan, apa yang terjadi kita tahu persis, misalnya ada orang-orang yang mampu, rumahnya gedongan di Jakarta tapi dipaksa harus menerima," sebutnya.

Dia pun menjelaskan bahwa pemerintah melakukan perbaikan data-data tersebut dan saat ini sedang berjalan.

"Jadi kita merasakan itu, kita melihat itu, bukan kita tanpa melihatnya. Jadi soal verifikasi, validasi itu sedang berproses sampai hari ini. Karena itulah ada program perbaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk tahun 2021," tambahnya.
https://indomovie28.net/black-clover-episode-24-subtitle-indonesia/