Perusahaan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) tengah digugat pailit. Lalu bagaimana kelanjutan proyek tersebut?
Chief Financial Officer (CFO) PT Lippo Karawaci, Tevilyan Yudhistira Rusli menjelaskan, sebagai pemegang saham MSU, perusahaan mendapatkan update perkembangan proyek Meikarta. Berdasarkan laporan MSU, saat ini tengah diselesaikan proyek Meikarta untuk distrik 1 dan 2.
"Terakhir yang di-update oleh manajemen Meikarta yaitu MSU, bahwa rencana untuk menyelesaikan dari distrik 1 dan distrik 2 proyek Meikarta itu akan terjadi akhir 2022 sampai awal 2023," terangnya dalam paparan publik virtual, Senin (14/12/2020).
Untuk distrik 1 menurutnya ada 28 tower yang sudah melakukan topping off. Dari situ sudah ada 200 unit hunian Meikarta yang sudah diserah terimakan ke pembeli.
"Sudah ada 200 unit yang di-handover sampai akhir tahun ini di distrik 1," terangnya.
Perusahaan berharap untuk distrik sudah bisa dimulai pengerjaannya di akhir 2021 atau di awal 2022.
Seperti diketahui, gugatan pailit dilayangkan oleh PT Graha Megah Tritunggal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 Oktober 2020 dengan nomor perkara 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.
Kepala Humas PT MSU Jefrey Rawis, mengatakan pengajuan PKPU tujuannya untuk restrukturisasi usaha. Maka dari itu gugatan ini tidak akan berpengaruh kepada hak kepemilikan unit properti bagi para pembeli.
Dia meminta pembeli Meikarta tidak panik. Pihaknya menegaskan akan melakukan pembangunan apartemen hingga unit diserahterimakan sesuai perjanjian pembelian.
"MSU menegaskan bahwa perihal pengajuan PKPU ini adalah untuk restrukturisasi usaha, bukan kepailitan, sehingga pembeli Meikarta tidak perlu khawatir akan hak kepemilikan unitnya. MSU berkomitmen melakukan pembangunan apartmen hingga unit diserahterimakan sesuai dengan Perjanjian Pembelian," kata Jefrey dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (27/11/2020).
"Putusan PKPU tidak akan mengganggu proses pemesanan unit maupun proses serah terima unit," tegasnya.
https://cinemamovie28.com/movies/letter-from-death/
Bertambah Lagi, Vaksin Corona Bakal Disuntikkan ke 182 Juta Orang
Pemerintah berencana menambahkan kuota vaksin Corona dari 107 juta menjadi 182 juta orang. Artinya, ada penambahan kuota sebanyak 75 juta orang.
"Terakhir diperkirakan ada 182 juta dari semula 107 juta. Jadi sudah naik lagi," ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy ketika ditemui awak media di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (14/12/2020).
Namun, jumlah itu pun masih bisa berubah, karena masih dalam pembahasan. Begitu juga dengan skema tanggungan biaya vaksinasi, dari 30% yang ditanggung pemerintah, menjadi 50%.
"Masih terus dievaluasi. Tadi ini juga sudah ada rapat lagi yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Pak Wapres. Dievaluasi tentang alokasi, berapa yang nanti harus ditanggung pemerintah, dan berapa yang mandiri. Belum final, termasuk jumlahnya," ujar dia.
Saat ini, pemerintah sudah memetakan beberapa pihak yang akan memperoleh vaksin Corona gratis. Ada tiga yang jadi prioritas.
"Pertama tenaga medis karena di garda terdepan, kedua tenaga non-medis tapi yang terlibat langsung dengan penanganan COVID-19, ketiga mereka yang berada di ujung tombak pemulihan ekonomi," jelas Muhadjir.
Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan pemberian vaksin Corona gratis kepada pelaku UMKM seperti pedagang pasar, karyawan toko, dan sebagainya.
"Sedang dipertimbangkan misalnya pemberian vaksin untuk pedagang pasar, kemudian pelayan-pelayan toko, karyawan, baik di perusahaan, industri, maupun UMKM. Itu sedang dipetakan mana yang diberikan bantuan pemerintah, mana yang mandiri," tutup Muhadjir.