Senin, 01 Februari 2021

Sah! Bank Syariah Terbesar RI Berdiri

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Bank tersebut merupakan bank hasil merger Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan BRI Syariah.

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim PT Bank Syariah Indonesia Tbk saya nyatakan diluncurkan, berdirinya," kata Jokowi dalam peluncuran, Senin (1/2/2021).


Jokowi mengatakan, hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi ekonomi syariah Indonesia. Apalagi, kata Jokowi, Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk musim terbesar di dunia.


"Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi perkembangan ekonomi syariah Indonesia. Sudah lama kita dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia," ujarnya.


Jokowi menuturkan, identitas tersebut merupakan salah satu identitas global serta kebanggaan Indonesia. Maka itu, Jokowi mengatakan, sudah sewajarnya Indoneisa menjadi salah satu negara terdepan di bidang ekonomi syariah.


"Status ini sudah menjadi salah satu identitas global Indonesia dan menjadi salah satu kebanggaan kita. Maka sudah sewajarnya Indonesia menjadi salah negara terdepan dalam hal perkembangan ekonomi syariah," katanya.

https://movieon28.com/movies/black-sheep/


Merger Bank Syariah dan Ambisi Menjadi Bank Kelas Dunia


Di Indonesia, ada kata klise membosankan yang sering diucapkan oleh para pemangku kebijakan ekonomi terkhusus pada sektor industri keuangan syariah. Kata itu adalah potensi. Ya, kata potensi sering diucapkan sebagai upaya menggambarkan sebuah peluang yang bisa diraih di masa depan. Khusus di sektor keuangan syariah, kata potensi sudah menggaung lebih dari dua dekade silam, sebagai bentuk optimisme pemerintah yang ingin membangun ekosistem syariah yang lebih baik.

Hingga saat ini, kata potensi masih dijadikan sebagai iming-iming untuk menunjukkan kondisi perbankan syariah dalam negeri yang dianggap mampu memberikan multiplier effect bagi sektor rill dalam negeri. Tapi sekali lagi, potensi adalah persoalan harapan dan prediksi, semua bergantung pada eksekusi pemangku kebijakan.


Sejak eksistensi Bank Muamalat yang mampu bertahan dari terpaan krisis tahun 1998, bank syariah menjadi industri keuangan yang mulai menjadi primadona pemerintah untuk membangun ekosistem permodalan berbasis syariah. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 250 juta dan komposisi masyarakat muslim mendominasi lebih dari 85%, tidak heran jika pemerintah berpikiran bahwa industri perbankan syariah akan menemui prospek cerah ke depannya.


Optimisme yang digaungkan bukan tanpa alasan. Secara global, potensi industri keuangan syariah memang mencapai Rp 30.000 triliun. Sementara Indonesia dengan masyarakat muslim terbanyak dunia memiliki potensi sebesar Rp 3.000 triliun.


Gambaran besar potensi tersebut juga ditunjukkan melalui berbagai laporan dan survei dari lembaga internasional. Berdasarkan Laporan Islamic Financial Services Board (IFSB), aset perbankan syariah Indonesia berada di peringkat ke-9 terbesar secara global mencapai USD 28,08 miliar.


Berdasarkan Global Islamic Finance Report 2017, aset keuangan syariah menempati peringkat ke-10 secara global, mencapai USD 66 miliar, dan Islamic Finance Country Index meningkat 6 pada 2018, dari 7 pada 2017. Bahkan pada 2019 lalu, peringkat Islamic Finance Development Indicators (IFDI) Indonesia naik ke posisi 4, dengan torehan aset yang tumbuh sebesar 3% dari USD 2,4 triliun pada 2017 menjadi USD 2,5 triliun pada 2018.


Semua catatan itu pun membuat pemerintah Indonesia bernafsu untuk bersaing secara global dengan ingin menghadirkan sebuah bank berkelas dunia. Melalui Kementerian BUMN, pemerintah berencana menghadirkan bank syariah BUMN yang berasal dari merger 3 bank umum syariah yang telah ada. Ketiga bank tersebut adalah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.


Tapi apakah semua catatan asing itu relevan dengan kinerja rill perbankan syariah dalam negeri? Dan, apakah rencana melakukan merger 3 bank umum syariah ini merupakan langkah yang positif?

https://movieon28.com/movies/dead-rush/

Pemimpin Dunia Ramai-ramai Kecam Kudeta Militer di Myanmar

 Kecaman untuk kudeta militer di Myanmar mengalir dari para pemimpin dunia. Negara-negara Barat menyerukan militer Myanmar untuk segera membebaskan para pemimpin sipil yang ditahan.

Seperti dilansir AFP, Senin (1/2/2021), Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, mengecam kudeta militer dan penahanan pemimpin de-facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.


"Saya mengecam kudeta dan penahanan tidak sah terhadap sejumlah warga sipil, termasuk Aung San Suu Kyi, di Myanmar. Suara rakyat harus dihormati dan para pemimpin sipil harus dibebaskan," ucap PM Johnson dalam pernyataan via Twitter.


Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pernyataannya juga menyerukan agar Suu Kyi dibebaskan dan agar demokrasi dipulihkan di Myanmar. "Kami meminta pembebasan para pemangku kepentingan termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi yang ditahan hari ini," cetus Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pernyataannya.


"Mendorong tentara nasional (Myanmar) untuk segera memulihkan sistem politik demorasi di Myanmar," imbuh pernyataan itu.


Seruan serupa disampaikan oleh Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, yang dalam pernyataannya mengecam kudeta militer Myanmar dan menyerukan semua orang yang ditahan secara tidak sah untuk dibebaskan.

https://movieon28.com/movies/pieces-of-a-woman/


"Saya mengecam keras kudeta di Myanmar dan menyerukan kepada militer untuk membebaskan semua yang ditahan secara tidak sah dalam penggerebekan di berbagai wilayah negara itu," ujar Michel dalam pernyataan via Twitter. "Hasil pemilu harus dihormati dan proses demokrasi perlu dipulihkan," imbuhnya.


Kecaman juga datang dari Amerika Serikat (AS), Australia, Norwegia, Kanada dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, menegaskan bahwa AS 'akan mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab jika langkah-langkah ini tidak dicabut'.


Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, secara terpisah menyerukan kepada militer Myanmar 'untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati kehendak rakyat Burma seperti diungkapkan dalam pemilu demokratis pada 8 November'.


"Kami menyerukan agar militer menghormati penegakan hukum, untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan seluruh pemimpin sipil dan yang lainnya yang ditahan secara tidak sah," ujar Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne.


"Kami mengecam perkembangan hari ini di Myanmar. Kami mendorong para pemimpin militer untuk mematuhi norma demokrasi dan menghormati hasil pemilu," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Norwegia.


"Konstitusi tahun 2008 dirancang secara spesifik untuk memastikan kekuatan militer tertanam kuat dan terlindungi," ujar Duta Besar Kanada untuk PBB, Bob Rae, yang menyebut militer Myanmar 'menyusun konstitusi dengan cara ini agar mereka bisa melakukan ini (kudeta-red)'.


Baca juga:

Militer Myanmar Janji Gelar Pemilu Ulang Usai Kudeta

"Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar," ucap Sekjen PBB, Antonio Guterres, melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric.


Negara-negara ASEAN juga memberikan tanggapan terhadap situasi terkini di Myanmar. Dengan Kementerian Luar Negeri Singapura menyampaikan 'kekhawatiran besar' serta mengharapkan semua pihak untuk 'menahan diri'.


Senada dengan Singapura, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menyampaikan 'keprihatinan' dan mendorong semua pihak 'menahan diri'.

https://movieon28.com/movies/a-fall-from-grace/