- Dubai ingin negaranya semakin maju dalam urusan luar angkasa. Kali ini, mereka mengumumkan pembentukan pengadilan luar angkasa. Kira-kira untuk apa ya?
Pengadilan ini nantinya akan berbasis di Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts, sebuah pusat arbitrase independen yang diilhami oleh Inggris berdasarkan hukum umum.
Hukum luar angkasa diatur oleh konvensi dan resolusi internasional, termasuk Perjanjian Luar Angkasa PBB yang mulai berlaku pada tahun 1967. Beberapa negara juga telah menandatangani perjanjian bilateral atau multilateral untuk mengatur aktivitas luar angkasa mereka.
Namun, meski hingga saat ini bidang tersebut hampir secara eksklusif menjadi domain negara dan institusi, ruang angkasa telah menjadi masalah komersial yang melibatkan semakin banyak pihak swasta.
"Sebuah industri ruang angkasa yang terintegrasi, didukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur, dan penelitian ilmiah, sedang berlangsung," kata Chief Justice at DIFC Courts Zaki Azmi seperti dikutip dari Science Alert, Jumat (5/2/2021).
"Pengadilan Luar Angkasa adalah inisiatif global yang akan beroperasi secara paralel, membantu membangun jaringan dukungan yudisial baru untuk melayani tuntutan komersial yang ketat dari eksplorasi ruang angkasa internasional di abad ke-21," sambungnya.
https://trimay98.com/movies/river/
Jadi, pengadilan ini akan bertugas segala urusan terkait sengketa di luar Bumi, termasuk menyelesaikan sengketa komersial, merujuk pada kehadiran Uni Emirat Arab (UEA) di sektor luar angkasa.
Didirikan pada tahun 2004, pengadilan DIFC telah menarik banyak perusahaan asing untuk menengahi perselisihan komersial mereka, tetapi belum memiliki pengadilan yang mengkhususkan diri dalam kegiatan luar angkasa perusahaan swasta.
Azmi mengatakan, seiring perdagangan luar angkasa menjadi bersifat lebih global, perjanjian komersial kompleks yang mengaturnya juga akan membutuhkan sistem peradilan yang sama inovatifnya untuk mengimbanginya.
Untuk diketahui, UEA termasuk Dubai, telah banyak berinvestasi di sektor luar angkasa dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mengirim astronot pertamanya ke luar angkasa pada 2019, negara itu tahun lalu meluncurkan wahana luar angkasa bernama Hope menuju Mars.
"Hal ini adalah pembuka mata bahwa kami perlu menyediakan infrastruktur yang tepat bagi UEA (jika terjadi perselisihan)," kata Chief Registrar DIFC Courts Amna Al Owais.
"Kami ingin mengatur hal sesuai kapasitas yang dapat dilakukan pengadilan. Kami percaya bahwa akan ada keinginan yang besar untuk itu," katanya.
Perusahaan dan institusi yang berbasis di UEA dan luar negeri saat ini memiliki pilihan untuk setuju mengajukan keluhan ke pengadilan, dengan kontrak baru yang berpotensi menetapkan pengadilan luar angkasa baru sebagai forum untuk menyelesaikan perselisihan.
Negara yang dikenal kaya minyak, banyak gedung pencakar langit dan mega proyek kolosalnya ini, menempatkan dirinya di peta dunia dalam urusan luar angkasa. Mereka juga berharap industri baru di luar Bumi dapat menjadi pendorong bagi masa depan ekonomi negaranya.
