Peletakan Batu Pertama
Pada 18 Januari 2018, seminggu sebelum 100 hari pertama kerja, Anies meletakkan batu pertama (ground breaking) pembangunan hunian di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rencananya, pendaftaran pembelian rumah berkonsep vertikal itu akan dimulai pada April 2018 saat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) program rumah DP nol rupiah terbentuk.
"Saat ini kami lunasi janji, kami menyebutnya bukan program tapi janji. Janji harus dilunansi, kalau program tidak dilaksanakan bisa pakai kata 'mohon maaf programnya terkendala karena A, B, C'," kata Anies dalam sambutannya di lokasi pembangunan, Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Rabu (18/1/2018).
Hari berganti, bulan April pun tiba. Namun, rumah DP nol rupiah di Pondok Kelapa gagal dirilis 3 bulan pasca-ground breaking. Alasannya, Peraturan Gubernur (Pergub) untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) program DP nol rupiah masih disusun dan skema pembiayaannya masih butuh finalisasi.
Bulan Juni 2018, Sandiaga Uno, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, kemudian mengatakan warga baru bisa mulai mendaftar sebagai peserta program rumah DP nol rupiah pada akhir Agustus. Sebab, skema pembiayaan program tersebut baru rampung awal Agustus 2018.
"Skema pembiayaannya itu beres, ya (di awal Agustus). Kita ingin bisa ditawarkan kepada publik segera, paling tidak, mungkin pertengahan atau akhir Agustus," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).
https://indomovie28.net/movies/knight-and-day/
Agustus berselang, janji masih tinggal janji. Warga masih harus menunggu untuk bisa memesan rumah DP nol rupiah karena skema pembiayaan masih menjadi ganjalan. Meski demikian, PD Pembangunan Sarana Jaya tampak sudah mulai melakukan pembangunan hunian vertikal dengan target 7 tower itu.
Bulan September 2018, Pemprov kembali melempar janji. Melalui Dinas Perumahan DKI, Pemprov menjanjikan proyek Rumah DP nol rupiah, Klapa Village, diluncurkan pada bulan Oktober 2018, dengan tiga pergub sebagai dasar hukumnya.
Pergub tersebut mengatur mengenai skema pembiayaan, pembentukan BLUD, dan struktur organisasi yang akan ada di BLUD tersebut.
"Kami sedang menyusun di mana targetnya adalah di bulan Oktober sudah bisa di-launching mengenai DP Rp 0," kata Plt Kepala Dinas Perumahan Meli Budiastuti dalam rapat KUPA PPAS di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/9/2018).
12 Oktober 2018, jelang setahun kepemimpinan, Anies meluncurkan program Rumah DP nol rupiah di Klapa Village. Peluncuran itu sekaligus mengganti nama program rumah DP nol rupiah menjadi 'Samawa' . Anies pun menyebut hunian tersebut sebagai janji kampanye yang sudah ditunaikan.
"Saya gariskan, semua yang jadi rencana program menjadi janji, kita akan tunaikan satu per satu. Hari ini janji DP nol rupiah kita tunaikan dan Insyaallah ini jadi awal bagi tuntasnya masalah perumahan di Jakarta," kata Anies seusai peluncuran rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (12/10/2018).
Nantinya, Pemprov DKI akan memfasilitasi pembayaran DP atau uang muka maksimal 20% dari harga unit, dengan alokasi dana berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Cicilan rumah DP nol rupiah menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat.
Cicilan yang akan dikenakan pembeli berkisar Rp 2 juta per bulan dengan tenor 15 dan 20 tahun. Untuk jangka waktu 20 tahun estimasi penghasilan sekitar Rp 5,7 juta, sedangkan tenor 15 tahun estimasi penghasilan hampir Rp 7 juta.
Warga yang bisa memiliki hunian ini adalah warga ber-KTP DKI yang telah tinggal di Jakarta minimal 5 tahun dengan penghasilan Rp 4-7 juta per bulan. Selain itu, orang tersebut belum pernah punya rumah, dan tidak boleh dipindahtangankan.
