Vaksin Nusantara alias vaksin Corona besutan eks Menteri Kesehatan Terawan berjalan ke uji klinik Fase 2 tanpa lampu hijau dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sejumlah anggota DPR RI melakukan pengambilan darah di RSPAD Gatot Soebroto, Rabu (14/4/2021) sebagai rangkaian dari uji klinik.
Dari uji klinik Fase 1 pihak BPOM menilai, riset vaksin Nusantara belum memenuhi standar prosedur. Meski tak disetop, BPOM menganjurkan vaksin Nusantara untuk melakukan perbaikan prosedur riset lebih dulu sebelum lanjut ke Fase 2.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban menegaskan, dirinya mendukung penuh produksi vaksin COVID-19 oleh orang Indonesia.
Akan tetapi, keamanan harus menjadi aspek utama dalam pengerjaan vaksin. Pasalnya, vaksin ini nantinya diperuntukkan masyarakat banyak.
"Misalnya dari darah saya diambil, kemudian seminggu diproses, dimasukkan ke saya. Itu kan yang dimasukan bukan darah saya lagi, namun bisa kemasukkan bakteri, kuman. Jadi memang proses keamanan harus amat sangat aman," terangnya pada detikcom, Jumat (16/4/2021).
Selain keamanan, efektivitas harus diperhatikan. Mengingat, proses vaksinasi Nusantara ini diproyeksikan membutuhkan waktu 7 hari untuk 1 orang.
Dalam kesempatan sebelumnya, peneliti utama vaksin Nusantara, Kolonel Jonny menjelaskan, darah yang telah diambil akan didiamkan dulu selama 5 hari.
Kemudian, sel darah putih dari darah tersebut akan dikenakan dengan protein S (Spike) dengan proses selama 2 hari. Setelah 7 hari, darah yang telah diolah tersebut disuntikkan kembali ke penerima vaksin.
"Delapan hari, bagaimana bisa menolong jutaan orang? Tapi apa pun kalau terbukti secara ilmiah, maka sel dendritik untuk vaksin ini saya kira pantas untuk dihargai kalau terbukti secara ilmiah. Karena bagaimana pun, merupakan kondisi alternatif vaksin," pungkas Prof Zubairi.
https://trimay98.com/movies/the-eliminators/
Waspadai Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' Soal Vaksin AstraZeneca
Denmark menjadi negara pertama yang menyetop permanen vaksinasi AstraZeneca usai ditemukan kaitan antara vaksin dengan efek samping pembekuan darah. Menanggapi hal ini, pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah memberikan warning dalam proses skrining.
"Kita tambahkan warning ya di dalam fact sheet, fact sheet itu adalah informasi kepada tenaga kesehatan yang menggunakan vaksin Astrazeneca itu berhati-hati untuk risiko yang dikaitkan dengan kejadian trombosis," beber Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito Kamis (16/4/2021).
Meski begitu, pihak BPOM memastikan proses vaksinasi AstraZeneca tetap berjalan sesuai dengan arahan Badan Pengawas Obat Eropa (EMA), lantaran kejadian pembekuan darah sangat langka terjadi. Terlebih, kata Penny, kejadian pembekuan darah juga belum ditemukan di Indonesia.
"Kami menyimpulkan bahwa penyuntikan dengan vaksin Astrazeneca masih bisa dilanjutkan namun kejadian-kejadian apapun menjadi pertimbangan," kata Penny.
Penny menegaskan, sebagai kehati-hatian, seluruh tenaga kesehatan yang akan melakukan vaksinasi AstraZeneca melakukan proses skrining seketat mungkin. Terutama bagi mereka yang memiliki risiko mengalami pembekuan darah usai vaksinasi.
"Ditambahkan warning pada seleksi kejadian skrining yang akan disuntikkan Astrazeneca yang ada kemungkinan risiko mempunyai trombosis, dan juga di dalam vaksinnya ada label yang mempunyai warning ada kemungkinan kejadian blood clot trombosis tersebut," bebernya.
