Media sosial sempat dibuat geger oleh sosok dr Kevin Samuel. Gara-gara video Tiktok 'mesum' yang menuai kecaman publik, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) turun tangan agar tak bikin takut ibu-ibu yang hendak periksa kandungan.
Semua berawal dari video berdurasi 15 detik yang diunggah melalui akun Tiktok @drkevinsamuelmpg pada Sabtu (17/4/2021). Dalam video tersebut, Kevin berlagak seolah-olah mengobrol dengan perawat, diminta melakukan vaginal touche pada wanita hamil yang baru mengalami pembukaan 3.
Sembari bergoyang dan memicingkan mata, ia menuliskan 'Awkward Moment' pada adegan tersebut. Mimik inilah yang dikecam publik lantaran menunjukan ekspresi mesum.
Dalam konferensi pers yang digelar IDI, dr Kevin Samuel meminta maaf pada publik dan Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI).
"Saya sendiri di sini secara pribadi memohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian atau perbuatan yang telah saya lakukan. Saya harap karena kejadian ini tidak memudarkan niat masyarakat untuk memeriksakan diri kepada dokter Indonesia yang profesional," sesal Kevin, Kamis (22/4/2021).
Khawatir Bikin Perempuan Trauma
Kepada para perempuan, IDI menegaskan bahwa segala pekerjaan dokter berlandaskan sumpah dokter. Dengan begitu, para perempuan diharapkan tidak menjadi trauma untuk berkonsultasi dan berobat pada dokter kandungan yang berjenis kelamin laki-laki.
Menurut IDI, kasus dr Kevin Samuel adalah tindak pelanggaran kode etik. Perilaku tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh dokter manapun.
"Pertama bahwa seluruh dokter di Indonesia ini telah mengucapkan, berikrar, berjanji, melafalkan sumpah dan kode etik dokter di Indonesia. Di salah satu sisi, telah menyatakan saya (dokter) bersumpah menjalankan tugas dengan cara terhormat, bersusila, serta dengan tanggung jawab saya sebagai dokter," tegas Ketua IDI Kota Jakarta Selatan, dr M Yadi Permana, SpB(K) turut hadir dalam konferensi pers.
Ia menambahkan, dokter kandungan berjenis kelamin laki-laki umumnya bekerja didampingi perawat atau bidan perempuan. Dengan tujuan, pasien wanita tetap nyaman ketika ditangani oleh dokter.
"Kasus ini bukan berarti teman-teman wanita nggak berobat. Kita juga bingung kalau mereka semua enggan, siapa yang menolong? Kalau sampai enggan, takutnya ada masalah-masalah lainnya. Kami akan bertindak tegas kalau sampai ada pelanggaran etik seperti kemarin," imbuh dokter spesialis obgyn dr Ulul Albab, SpOG selaku POGI.
Atas tindakannya yang tergolong pelanggaran kategori 1 dan 2, dr Kevin Samuel dikenai sanksi berupa pembekuan selama terukur 6 bulan.
Atas kasus tersebut, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar IDI (MKEK PB IDI) menegaskan, fatwa terkait aktivitas dokter di media sosial kini sedang digodok.
"Sekarang sedang berproses. Kalau ditanya kapan keluarnya, secepat mungkin karena ini kan sudah urgent ya," ujar dr Yadi.
https://kamumovie28.com/movies/the-vessel-2/
Babak Baru Vaksin Nusantara Setelah Uji Klinis 'Mentok' di Tangan BPOM
Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menegaskan bahwa vaksin nusantara besutan eks Menkes Terawan bukan program TNI. Hal ini menanggapi aktivitas pengambilan darah yang disebut-sebut sebagai rangkaian uji klinis Fase 2 vaksin Corona berbasis dendritik tersebut di RSPAD Gatot Soebroto, Rabu (14/4/2021).
"Vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI," tegas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Achmad Riad, S.I.P dalam konferensi pers, Senin (19/4/2021).
Meski demikian, TNI mendukung segala pengerjaan vaksin Corona dalam negeri. Syaratnya, disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mengikuti kaidah keilmuan yang berlaku.
Ditegaskan, aktivitas di RSPAD Gatot Soebroto sebenarnya bukan lanjutan uji klinis yang sebelumnya sempat dijalankan di RS Kariadi Semarang. Melainkan, hanya penelitian dendritik sebagai basis vaksin Nusantara.
Mengingat, BPOM belum memberikan rekomendasi untuk vaksin Nusantara dilanjutkan. Pasalnya dari uji klinis Fase 1, penggarapan vaksin Nusantara dinilai belum memenuhi standar prosedur riset.
"Ini adalah penelitian mengenai vaksin dendritik tapi tidak dilanjutkan, bukan dipindahkan (dari RS Kariadi Semarang). Tapi RSPAD memang melakukan penelitian tentang dendritik vaksin," imbuh Direktur Pelayanan Kesehatan (Diryankes) RSPAD Gatot Soebroto, Nyoto Widyoastoro, SpPD, KHOM.
Tetap lanjut sebagai riset berbasis pelayanan
Belakangan, BPOM menyepakati nota kesepahaman dengan Menteri Kesehatandan TNI AD terkait program pengambilan sampel darah sejumlah relawan di RSPAD Gatot Soebroto. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).
Kepala BPOM Penny K Lukito menyebut, penelitian dendritik vaksin Nusantara tersebut tidak diperuntukkan tujuan komersil dengan izin edar. BPOM hanya memberikan arahan kaidah klinis penelitian, sebagaimana panduan dan standar yang telah ditetapkan BPOM.
