Update Corona RI 15 Juni: Tambah 8.161 Kasus Baru, Kasus Aktif 116.787

  Jumlah kasus virus Corona COVID-19 bertambah 8.161 pada Selasa (15/6/2021). Total kasus positif mencapai 1.927.708, sembuh 1.757.641, dan meninggal 53.280 jiwa.

Kasus aktif tercatat sebanyak 116.787, jumlah spesimen yang diperiksa 108.800, dan suspek sebanyak 108.632 orang.

Detail penambahan kasus COVID-19 adalah sebagai berikut:

Kasus positif bertambah 8.161 menjadi 1.927.708

Pasien sembuh bertambah 6.407 menjadi 1.757.641

Pasien meninggal bertambah 164 menjadi 53.280

Sebelumnya, pada Senin (14/6/2021), tercatat total 1.919.547 kasus positif virus Corona COVID-19, sebanyak 1.751.234 pasien sembuh, dan 53.116 meninggal dunia.

https://trimay98.com/movies/hard-love/

Gantian Jabar Tertinggi! Ini Sebaran 8.161 Kasus Baru COVID-19 RI 15 Juni 2021

 Indonesia mencatat penambahan 8.161 kasus baru COVID-19, Selasa (15/6/2021). Total kasus positif saat ini sebanyak 1.927.708.

Provinsi Jawa Barat mencatat penambahan kasus terbanyak dengan jumlah 1.793 kasus. Di bawahnya, terdapat Jawa Tengah dengan 1.658 kasus dan DKI Jakarta dengan 1.502 kasus.

Berikut detail perkembangan virus Corona di RI per Selasa (15/6/2021):

Kasus positif bertambah 8.161 menjadi 1.927.708

Pasien sembuh bertambah 6.407 menjadi 1.757.641

Pasien meninggal bertambah 164 menjadi 53.280

Tercatat sebanyak 108.800 spesimen diperiksa hari ini di seluruh Indonesia, sedangkan jumlah suspek sebanyak 108.632.

Sebaran 8.161 kasus baru COVID-19 di Indonesia pada Selasa (15/6/2021):

Jawa Barat: 1.793 kasus

Jawa Tengah: 1.658 kasus

DKI Jakarta: 1.502 kasus

Jawa Timur: 499 kasus

DI Yogyakarta: 438 kasus

Riau: 311 kasus

Kepulauan Riau: 219 kasus

Aceh: 155 kasus

Sumatera Barat: 154 kasus

Sumatera Selatan: 152 kasus

Banten: 141 kasus

Kalimantan Timur: 133 kasus

Jambi: 128 kasus

Sumatera Utara: 120 kasus

Kalimantan Barat: 114 kasus

Lampung: 109 kasus

Kalimantan Tengah: 95 kasus

Bangka Belitung: 75 kasus

Bali: 55 kasus

Nusa Tenggara Barat: 43 kasus

Sulawesi Selatan: 41 kasus

Bengkulu: 34 kasus

Kalimantan Utara: 26 kasus

Maluku Utara: 26 kasus

Kalimantan Selatan: 21 kasus

Sulawesi Utara: 19 kasus

Gorontalo: 18 kasus

Maluku: 16 kasus

Papua Barat: 15 kasus

Nusa Tenggara Timur: 14 kasus

Sulawesi Tengah: 11 kasus

Sulawesi Tenggara: 11 kasus

Papua: 11 kasus

Sulawesi Barat: 4 kasus

Depok-Bekasi 1.000 Kasus! Penyumbang Corona Tertinggi Jabar Sepekan Terakhir

 Kota Depok dan Bekasi menjadi penyumbang kasus Corona terbanyak di Jawa Barat dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data yang dimuat Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Depok mencatat 1.091 kasus terhitung sejak 7 Juni hingga 13 Juni.

Tak jauh dari Depok, Kota Bekasi juga mencatat penambahan kasus sebanyak 1.004 kasus COVID-19 di satu minggu terakhir. Selisih penambahan kasus COVID-19 di Kota Depok dan Bekasi tampak jauh dari delapan kota lainnya yang masuk 10 wilayah tertinggi penambahan kasus COVID-19 sepekan Jabar.

Misalnya, Kabupaten Bandung yang semula di pekan lalu mencatat kasus COVID-19 terbanyak, kini berada di posisi ketiga dengan 846 kasus, disusul Kota Bandung yang mencatat 747 kasus Corona. Sementara, penyumbang kasus kematian Corona terbanyak berada di Bandung Barat.

Total ada 16 warga yang meninggal dunia karena COVID-19. Selanjutnya, Kabupaten Indramayu yang mencatat 12 kasus kematian Corona. Sedangkan Bekasi dan Depok berada di peringkat ketiga dengan tiga kasus dan peringkat enam dengan delapan kasus.

Di luar kasus baru dan kematian COVID-19, Bekasi juga mencatat penambahan kasus sembuh Corona terbanyak, tetapi angka kesembuhan Corona Depok tertinggal jauh. Berikut sebaran kasus sembuh Corona terbanyak di Jabar.

Kota Bekasi: 867 kasus

Kabupaten Bandung: 721 kasus

Kota Bandung: 621 kasus

Kabupaten Kuningan: 510 kasus

Kota Tasikmalaya: 375 kasus

Kota Depok: 327 kasus

Kabupaten Bandung Barat: 319 kasus

Kabupaten Sumedang: 301 kasus

Kabupaten Karawang: 254 kasus

Kabupaten Garut: 230 kasus.

https://trimay98.com/movies/brigade-call-girls/

Ahok Hapus Kartu Kredit Buat Pejabat Pertamina, DPR: Gaji Sudah Cukup

 Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut, fasilitas kartu kredit bagi dewan direksi, komisaris hingga manajer dihapus. Kebijakan tersebut dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) karena dianggap sebagai kontrol dari pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan upaya memajukan perusahaan.

Merespons hal tersebut, Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam mendukung langkah tersebut. Menurutnya, hal itu memperkuat kritik jika selama ini masih banyak yang tidak efisien di BUMN.

https://trimay98.com/movies/just-heroes/

"Ada kartu kredit dan banyak fasilitas lain yang tidak relevan, padahal itu semua tak berdampak apapun untuk peningkatan kinerja bisnis BUMN," katanya kepada detikcom, Selasa (15/6/2021).

Ia pun memberi sejumlah catatan pada fasilitas berlebihan yang diterima oleh para pejabat di perusahaan pelat merah selama ini. Pertama, Menteri BUMN perlu mengatur secara tegas fasilitas yang diberikan kepada direksi dan komisaris.

"Gaji, asuransi, biaya perjalanan dinas, dan tantiem sudah sangat cukup. Bahkan terhitung besar untuk beberapa BUMN tertentu," katanya.

Kedua, bangun sistem yang lebih tegas terkait penilaian kinerja direksi-komisaris yang selama ini telah diberi fasilitas luar biasa. Menurutnya, selama ini memang ada indikator kinerja namun evaluasinya tidak pernah jelas. Ada yang memiliki kinerja baik namun tiba-tiba diganti. Menurutnya, subjektivitas kementerian tinggi.

"Ketiga, rakyat mengetuk nurani direksi-komisaris BUMN. Harus punya sense of crisis dalam situasi seperti ini. Beberapa BUMN itu remunerasi direksi-komisarisnya ada yang puluhan sampai ratusan miliar. Contoh BUMN perbankan. Padahal selama ini UMKM mengeluh akses kredit yang berbelit, plafon KUR tanpa jaminan Rp 100 juta tapi nyatanya di lapangan pakai jaminan. Akhirnya pinjol ilegal merebak, dan menjerat guru-guru dan rakyat kecil, akibat tidak cukup mampunya BUMN jasa keuangan memperluas inklusi keuangan," paparnya.

Sementara, Anggota Komisi VI Andre Rosiade mengatakan, langkah Ahok yang menghapus fasilitas kartu kredit pejabat Pertamina tersebut perlu dilihat secara objektif dan adil, apakah fasilitas itu tuntutan atau kepentingan pribadi. Menurutnya, bagaimana pun manajemen banyak penugasan dan kartu kredit memberikan kepraktisan.

"Bagaimana pun manajemen banyak penugasan, direksi banyak tugas yang harus menerima tamu untuk urusan perusahaan, dan itu kalau dari segi kepraktisan dengan kartu kredit perusahaan itu jelas, dan bisa diaudit. Kalau misalnya dibayar dulu ama direksi nanti invoicenya dibawa ke kantor kan itu juga lebih panjang," katanya.

Ia menyatakan mendukung semangat efisiensi. Namun, dia juga menuturkan manajemen juga kadang membutuhkan fasilitas itu.

Menurutnya, ke depan terpenting ialah memastikan agar fasilitas untuk para petinggi Pertamina tidak disalahgunakan.

"Terus terang, maju kena mundur kena juga. Kalau dari semangat efisiensi saya setuju, tapi bagaimanapun juga manajemen juga punya tugas-tugas yang kadang-kadang membutuhkan fasilitas itu. Dan kita tahu perusahaan-perusahaan besar semuanya menggunakan fasilitas itu dalam rangka transaparansi. Tinggal mungkin ke depan, jangan sampai fasilitas ini disalahgunakan, diaudit saja," ujarnya.

Buat pembaca detikcom, setuju nggak dengan langkah Ahok yang hapus fasilitas kartu kredit pejabat Pertamina?

https://trimay98.com/movies/ghostly-vixen/