Politikus NasDem Setuju Usul PBNU Presiden Kembali Dipilih oleh MPR

Partai NasDem mengaku memahami alasan PBNU melempar wacana agar presiden kembali ditunjuk oleh MPR. Sebab, menurut NasDem, pemilihan presiden langsung membawa banyak mudarat ketimbang manfaat.

"Sesungguhnya setiap usulan itu pasti memiliki alasan yang jelas. Dalam hal ini PBNU menilai pemilihan presiden secara langsung itu lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat nya. Saya bisa memahami pertimbangan tersebut," kata Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).

Irma mengungkapkan, selama ini pemilihan langsung membawa ekses negatif. Misalnya, kata dia, timbulnya konflik horisontal yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

"Karena konflik horizontal yang ditimbulkan sangat luar biasa pada pemilu 2019 yang lalu, bahkan saking tajamnya hampir saja merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Saya berpandangan pemilihan presiden secara langsung bukan saja menghabiskan biaya tinggi, tetapi juga berisiko tinggi terhadap keutuhan bangsa dan negara," tuturnya.  http://nonton08.com/dilema/

Tak hanya Pilpres, kata Irma, pileg langsung pun juga lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Dia mengatakan, wakil rakyat yang dipilih langsung dengan melanggar regulasi yang ada kerap memunculkan politik dinasti.

"Lihat saja Pileg 2019, tidak ada calon yang bisa mengalahkan kerabat penguasa daerah (anak/Isteri/suami/adik kakak gubernur, bupati, wali kota) kenapa demikian? Karena syarat pemerataan suara tidak diberlakukan dengan tegas oleh KPU, sehingga isteri seorang bupati misalnya bisa memperoleh suara 60-70% di kabupaten tempat suaminya menjabat, sementara di kabupaten-kabupaten lain cuma dapat 5/10% misalnya. Jelas ini merugikan caleg yang memiliki suara rata di tiap kabupaten meski total suaranya berada di bawah istri bupati tersebut. Ini kan tidak fair. Sehingga tidak satupun caleg-caleg dengan kapasitas, kapabilitas dan accountabilitas bagus bisa lolos jika dihadapkan dengan kerabat penguasa daerah," papar Irma.

"Nah di sinilah letak mudarat nya. Keterpilihan berbasis kekuasaan wilayah dan money politik," imbuh dia.

Irma pun secara pribadi mengaku setuju usulan PBNU. Dia menilai alangkah lebih baik jika pemilihan umum dikembalikan seperti dulu, yakni tidak dipilih secara langsung.

"Secara pribadi saya setuju Pilpres dan Pileg kembali dilaksanakan seperti dulu dan tidak dipilih secara langsung. Saya kira melihat manfaat dan mudarat saya sih memilih kembali ke UUD 1945," kata Irma.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj berbicara mengenai pemilihan presiden kembali ke MPR. Hal tersebut disampaikan setelah bertemu jajaran pimpinan MPR.

"Tentang pemilihan presiden kembali MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon, 2012," ujar Said Aqil seusai pertemuan tertutup di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).

Dia mengatakan usul itu muncul setelah ada pertimbangan antara manfaat dan dampak negatif pemilihan presiden secara langsung. Salah satunya persoalan biaya yang besar.

"Kiai sepuh, waktu ada Kiai Sahal pas masih hidup, Kiai Mustafa Bisri, menimbang mudarat dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost spesial. Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan," jelasnya.  http://nonton08.com/atarasii-haha/

MPR Ingin Pegiat Medsos Sebarkan Nilai-nilai 4 Pilar di Dunia Maya

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengharapkan pegiat media sosial (warganet dan blogger) menyebarkan nilai-nilai Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) di dunia maya.

"Saya meminta teman-teman warganet menjadi mitra MPR dalam menjabarkan Empat Pilar MPR. Menebar berita-berita positif terkait MPR, soal ketatanegaraan dan pentingnya soal Pancasila," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2019).

Ia didampingi Staf Khusus Pimpinan MPR Muhammad Rizal dan Kepala Biro Humas Siti Fauziah hadir dalam acara Ngobrol Barenga MPR RI. Acara ini diikuti oleh 131 peserta dari kalangan pegiat media sosial, blogger, dan alumni Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar.

Menurut Jazilul, Ngobrol Bareng dengan warganet ini bertujuan agar kalangan milenial mengerti, menghayati, dan mengamalkan Empat Pilar MPR. https://nonton08.com/one-piece-episode-special-13-sorajima-sky-island/

"Untuk menumbuhkan rasa memiliki pada pilar-pilar kebangsaan sekaligus mempertahankan dan meng-eksplore nilai-nilai positif atau budaya yang ada. Bukan malah menjadi konsumen dari ideologi, budaya, aliran atau pikiran dari luar. Kita memiliki ideologi yang orisinil yakni Pancasila," paparnya.

Dengan Ngobrol Bareng Netizen, lanjut Jazilul, MPR ingin menjaring aktivis di dunia maya. MEnurutnya, MPR perlu menggaet lebih luas anak-anak muda. Artinya menyebarkan Empat Pilar melalui media massa.

Ia mengaku terkejut berada di tengah-tengah para peserta terutama pegiat media sosial dari kalangan milenial. "Saya merasa surprise karena Pimpinan MPR bisa mengajak warganet menyampaikan pesan positif di dunia maya. Saya merasa surprise karena negara ini harus diisi oleh anak-anak muda, pintar-pintar," katanya.

Dalam kesempatan itu, Jazilul menyampaikan pimpinan MPR saat ini berjumlah 10 orang. Semua kekuatan politik terwakili menjadi Pimpinan MPR. Dulu MPR sebagai lembaga tertinggi negara sekarang hanya sebagai lembaga negara. Saat ini kedudukan MPR sejajar dengan DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan presiden.

"Meski demikian, MPR tetap memiliki kewenangan tertinggi yaitu menetapkan dan mengubah UUD. MPR sudah melaksanakan amandemen atau perubahan UUD dalam empat tahap tahun 1999 - 2002," jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini MPR menerima rekomendasi dari MPR periode 2014 - 2019, yaitu mengamandemen UUD terkait dengan pokok-pokok haluan negara.

"Negara membutuhkan haluan negara agar perencanaan pembangunan bisa dilakukan secara terintegrasi baik di pusat sampai daerah," ujarnya.

Sementara itu Staf Khusus Pimpinan MPR, Muhammad Rizal, mengatakan bahwa saat ini MPR juga sedang menyiapkan pokok-pokok haluan negara. Pokok-pokok haluan negara ini dianggap perlu agar pembangunan di negeri ini berjalan berkesinambungan.

Dalam menyiapkan pokok-pokok haluan negara, MPR memerlukan masukan pendapat dari semua kalangan. Termasuk juga dari warganet. "Kalau ada perubahan (amandemen UUD NRI 1945), bagaimana pendapat netizen," ucapnya.

Kabiro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah mengatakan, MPR tidak mau meninggalkan satu segmen pun untuk terlibat dalam mensosialisasikan Empat Pilar MPR.

"Kami lakukan berbagai metode dan berbagai kalangan. Sosialisasi sudah kita lakukan di kalangan SD, SMP, SMA dan juga masyarakat luas. Ini juga kalangan milenial yang tidak akan ditinggalkan," pungkasnya.  http://nonton08.com/cannibal/