Partai NasDem mengaku memahami alasan PBNU melempar wacana agar presiden kembali ditunjuk oleh MPR. Sebab, menurut NasDem, pemilihan presiden langsung membawa banyak mudarat ketimbang manfaat.
"Sesungguhnya setiap usulan itu pasti memiliki alasan yang jelas. Dalam hal ini PBNU menilai pemilihan presiden secara langsung itu lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat nya. Saya bisa memahami pertimbangan tersebut," kata Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).
Irma mengungkapkan, selama ini pemilihan langsung membawa ekses negatif. Misalnya, kata dia, timbulnya konflik horisontal yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
"Karena konflik horizontal yang ditimbulkan sangat luar biasa pada pemilu 2019 yang lalu, bahkan saking tajamnya hampir saja merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Saya berpandangan pemilihan presiden secara langsung bukan saja menghabiskan biaya tinggi, tetapi juga berisiko tinggi terhadap keutuhan bangsa dan negara," tuturnya. http://nonton08.com/dilema/
Tak hanya Pilpres, kata Irma, pileg langsung pun juga lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Dia mengatakan, wakil rakyat yang dipilih langsung dengan melanggar regulasi yang ada kerap memunculkan politik dinasti.
"Lihat saja Pileg 2019, tidak ada calon yang bisa mengalahkan kerabat penguasa daerah (anak/Isteri/suami/adik kakak gubernur, bupati, wali kota) kenapa demikian? Karena syarat pemerataan suara tidak diberlakukan dengan tegas oleh KPU, sehingga isteri seorang bupati misalnya bisa memperoleh suara 60-70% di kabupaten tempat suaminya menjabat, sementara di kabupaten-kabupaten lain cuma dapat 5/10% misalnya. Jelas ini merugikan caleg yang memiliki suara rata di tiap kabupaten meski total suaranya berada di bawah istri bupati tersebut. Ini kan tidak fair. Sehingga tidak satupun caleg-caleg dengan kapasitas, kapabilitas dan accountabilitas bagus bisa lolos jika dihadapkan dengan kerabat penguasa daerah," papar Irma.
"Nah di sinilah letak mudarat nya. Keterpilihan berbasis kekuasaan wilayah dan money politik," imbuh dia.
Irma pun secara pribadi mengaku setuju usulan PBNU. Dia menilai alangkah lebih baik jika pemilihan umum dikembalikan seperti dulu, yakni tidak dipilih secara langsung.
"Secara pribadi saya setuju Pilpres dan Pileg kembali dilaksanakan seperti dulu dan tidak dipilih secara langsung. Saya kira melihat manfaat dan mudarat saya sih memilih kembali ke UUD 1945," kata Irma.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj berbicara mengenai pemilihan presiden kembali ke MPR. Hal tersebut disampaikan setelah bertemu jajaran pimpinan MPR.
"Tentang pemilihan presiden kembali MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon, 2012," ujar Said Aqil seusai pertemuan tertutup di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).
Dia mengatakan usul itu muncul setelah ada pertimbangan antara manfaat dan dampak negatif pemilihan presiden secara langsung. Salah satunya persoalan biaya yang besar.
"Kiai sepuh, waktu ada Kiai Sahal pas masih hidup, Kiai Mustafa Bisri, menimbang mudarat dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost spesial. Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan," jelasnya. http://nonton08.com/atarasii-haha/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar