"Kita berupaya untuk memastikan reformasi berjalan dengan transparan, inklusif, dan inovatif untuk mencapai tujuan sebagaimana dinyatakan dalam rencana strategis IMO," kata Budi.
Sebagai informasi, International Maritime Organization (IMO) adalah badan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1948 dan bertanggung jawab pada isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. IMO saat ini beranggotakan 174 negara serta tiga associate members dengan kantor pusat berbasis di Inggris.
Dengan menjadi anggota Dewan IMO, eksistensi Indonesia mendapat pengakuan dunia untuk turut menentukan kebijakan sektor transportasi laut dunia, khususnya di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
Dewan IMO merupakan badan pelaksana di bawah majelis yang bertugas mengelola kegiatan organisasi di antara sidang majelis. Dewan juga merupakan pengambil kebijakan dalam berbagai bidang tugas IMO yang membahas laporan dari seluruh komite IMO dan membuat keputusan-keputusan yang akan ditetapkan dalam sidang majelis IMO.
BPK Jadi Eksternal Auditor IMO
BPK RI berhasil menjadi auditor eksternal IMO periode 2020-2023. Terpilihnya Indonesia berdasarkan hasil pemungutan suara dari delegasi 142 negara yang hadir dalam sidang majelis IMO ke 31 di kantor pusat IMO di London, Inggris, Jumat (29/11/2019).
Indonesia mengungguli Inggris dan Italia dengan perolehan 75 suara melalui dua putaran. Indonesia akan menggantikan Ghana yang telah menjadi auditor eksternal IMO dalam dua periode terakhir.
"United Kingdom (UK) mengucapkan selamat kepada BPK RI yang telah terpilih menjadi external auditor untuk IMO. Kunci dari auditorisasi adalah penerapan standar tertinggi dalam pemeriksaan dan pelayanan yang transparab. Sukses untuk Indonesia," kata delegasi dari UK yang hadir dalam sidang majelis IMO.
Terpilihnya Indonesia menjadi auditor eksternal BPK menambah hasil positif delegasi Indonesia untuk IMO yang sebelumnya juga kembali terpilih sebagai anggota dewan IMO periode 2020-2021. Terlebih, BPK menjadi perwakilan Asia Tenggara perdana yang menjadi auditor eksternal IMO.
"BPK jauh lebih menarik prosesnya, karena kita mulai dari posisi yang tidak terlalu optimis. Karena di atas kertas, 2-3 minggu lalu hanya belasan saja yang menyatakan dukungan. Tapi karena kerja sama yang solid, kita bisa meyakinkan," kata Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris Rizal Sukma.
Terpilihnya Indonesia sebagai auditor eksternal IMO menunjukan pengakuan dunia atas eksistensi Indonesia di sektor maritim Internasional.
"Intinya, saya yakin pendapat Indonesia akan semakin dipertimbangkan dalam menyampaikan gagasan. Khususnya mereka yang punya kepentingan di dunia maritim dan pelayaran. Jadi itu semacam suntikan darah segar baru dalam penguatan diplomasi Indonesia," tambahnya.
Wakil Ketua BPK RI Agus Joko Pramono mengatakan BPK akan memberikan dukungan profesional kepada IMO berdasarkan pengalaman bergengsi yang telah dimiliki BPK selama ini. BPK dalam paparannya menyatakan kesiapannya lewat pengalaman menjadi Auditor Eksternal bagi lembaga internasional, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk tiga tahun berturut-turut periode 2016-2018, 2018-2019, dan 2019-2021.
"BPK merupakan anggota pendiri asosiasi supreme audit institution di ASEAN. Dengan jadi auditor IMO, kita bisa tularkan ke ASEAN juga. Kita bisa bikin benchmark ke ASEAN seperti apa mengelola sektor kemaritiman," kata Agus.
