Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkan ada beberapa cara untuk menyelamatkan permasalahan yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Dia bilang, penyelamatan BUMN asuransi itu tidak mudah tapi harus dilakukan.
"Bahwa ini tidak mudah, tapi tetap harus ada skenario-skenario," kata Wimboh di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Upaya pertama, kata Wimboh dengan membentuk anak usaha. Anak usaha ini pun sudah diberikan konsesi untuk meng-cover asuransi beberapa BUMN
"Jiwasraya putra ini akan melakukan, menarik investor. Karena kan ini bisnisnya sudah ada, sehingga dengan hasil itu bisa untuk men-top up cashflow," ujarnya.
Upaya kedua, Wimboh menyebut dengan menyusun perencanaan bisnis untuk jangka menengah panjang. Rencana ini sedang dibicarakan antara pemerintah, Kementerian BUMN, dan pemilik polis.
"Sehingga cashflow jangka pendek teratasi dengan cara tadi dan ke depan jangka menengah panjang ada program bagaimana memperkuat bisnis Jiwasraya," katanya.
Sebelumnya, OJK sebagai regulator industri keuangan di Indonesia diminta untuk segera menuntaskan masalah yang menimpa asuransi pelat merah Jiwasraya.
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mengungkapkan, pihak DPR sudah memanggil OJK untuk mendengarkan informasi lebih lanjut terkait penyelesaian masalah ini.
"Kita akan minta mereka lebih detil lagi untuk menjelaskan apa saja yang terjadi. Kalau kami tidak dapat masukan yang meyakinkan dari mereka sampai akhir Desember tidak ada jalan temu maka kita akan membentuk panja," kata Dito saat dihubungi detikcom, Jumat (6/12/2019).
Dia mengungkapkan, OJK selaku regulator juga harus memikirkan nasabah yang saat ini masih belum mendapatkan ketidakpastian.
Di Depan Jokowi, Bos OJK Pamer Inklusi Keuangan Capai Target
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkan target inklusi keuangan atau indeks keuangan inklusif sebesar 75% di tahun 2019 sudah tercapai.
Hal itu diungkapkan saat memberikan laporan kepada Presiden Jokowi di acara Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Selatan.
"Inklusi keuangan targetnya 75% pada 2019. Kami survei 75% ini sudah tercapai, literasi keuangan 35%" kata Wimboh, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Inklusi keuangan adalah kondisi di mana masyarakat sudah dan mudah mengakses layanan keuangan, salah satunya perbankan. Wimboh mengatakan, ada beberapa upaya yang dilakukan OJK dalam mengejar target inklusi keuangan. Seperti memberikan pengetahuan atau literasi mulai dari pendidikan SD, SMP, sampai SMA/SMK.
"Kami literasi anak-anak SD SMP dengan tabungan. Kami minta dan haruskan, anak SMP dibukakan bukutabungan secara elektronik. ini kerja sama dengan Pemda dan seluruh jasa keuangan," jelas dia.
Bagi masyarakat biasa, dikatakan Wimboh ada beberapa saluran perbankan yang bisa diakses dengan mudah, seperti kredit usaha mikro (KUR), program Mekaar PT PNM (Persero), program kredit usaha mikro (UMi) milik Kementerian Keuangan, hingga Bank Wakaf Mikro (BWM) bagi para santri di tanah air.
"Tentunya ini bukan hal yang mudah untuk kita bisa laksanakan, kami sekali lagi memohon kerja sama semua pemangku kepentingan di daerah, agar sinergi dari sisi tabungan dan pembiayaan. Kami akan berupaya untuk perluas akses dan percepat akses dengan teknologi, sehingga digitalisasi penting," ujar Wimboh.
OJK mencatat, kredit UMKM sudah mencapai 20 persen dari total kredit bank yang sebesar Rp 1.102 triliun. Penyaluran KUR sudah Rp 127,3 triliun dari target Rp 140 triliun di 2019. Program Jaring sudah mencapai Rp 31,9 triliun di sektor perikanan, program laku pandai sudah Rp 8,8 triliun dari 21,6 juta pelajar di 3.500 sekolah.
Sedangkan asuransi mikro sudah tersalurkan ke 25,8 juta dan untuk BWM sudah ada 55 pesantren yang menjadi mitra dengan 24.021 nasabah.
"Ini semua adalah kegiatan yang tidak pernah berhenti, maka semua darah diharapkan bisa sinergi, terima kasih Bank Indonesia, Pemda, kepala dinas dan lain-lain, yang kami harap bisa perluas dan percepat soal tabungan," ungkap dia.
