Jokowi-Ahok dan Misi Kurangi Impor Migas

Setelah sekian lama akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Basuki Tjahaja Purnama yang sekarang menjabat Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero). Pertemuan itu berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Pria yang akrab disapa Ahok itu tidak sendiri, dalam pertemuan itu dia ditemani oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Kehadiran Ahok dan Bos Pertamina membahas misi menekan impor minyak dan gas (migas) yang menjadi biang kerok neraca perdagangan nasional defisit atau tekor.

Ahok mengaku diperintahkan Jokowi untuk membenahi masalah defisit alias tekor neraca perdagangan yang selama ini disebabkan oleh impor minyak dan gas (migas) dan produk petrokimia.

"Pesannya jelas. Tadi dijelaskan sama ibu (Dirut Pertamina), Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," kata Ahok di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Ahok juga mengaku akan memonitor lebih ketat lagi mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang selama ini dikeluhkan habis.

"Beliau akan monitor siapa yang sebetulnya dapat subsidi, karena selama ini kan bilang habis habis habis. Pertamina sudah bikin semua, tugas saya bukan campuri bisnis Pertamina, tugas saya itu mengurusi manajemennya. Beliau yang mengurusi bisnis, karena saya komut (komisaris utama)," jelasnya.

Seperti apa arahan tegas Jokowi?

Menurut Jokowi arahan tersebut dalam rangka menyelesaikan masalah defisit atau tekor neraca perdagangan.

http://indomovie28.com/only-my-husband-not-know/

"Oh itu urusan migas. Urusan yang berkaitan dengan impor migas, B20, B30. Saya ingin urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan," kata Jokowi di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Selain menurunkan impor migas, Jokowi juga meminta Pertamina mampu meningkatkan lifting atau produksi minyak nasional.

Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan, dirinya juga memerintahkan Ahok dan Nicke untuk mengawal program biodiesel 30 persen (B30) sebagai bahan campuran BBM solar. Program B30 ini akan diluncurkan pada awal tahun 2020.

Dengan mengimplementasikan program mandatori B30 serta meningkatkan produksi minyak bisa menekan impor migas dan menurut Jokowi sangat berkaitan dengan mafia migas. Apalagi Indonesia, dikatakan Jokowi tidak pernah membangun kilang baru sejak 34 tahun lalu hingga saat ini.

Ganti Bos, Bukalapak Bakal Setop Bakar Duit?

 Achmad Zaky resmi mundur dari start up e-commerce Bukalapak. Kini, ia pun telah digantikan oleh Rachmat Kaimuddin yang merupakan mantan Director of Finance and Planning OT Bank Bukopin. Usai mengundurkan diri, Zaky berpesan agar Bukalapak menghentikan praktik bakar uang.

Lantas, dengan penggantian CEO ini, apakah Bukalapak akan menghentikan praktik bakar uang tersebut?

Menjawab pertanyaan itu, Presiden dan Co-Founder BukaLapak Fajrin Rasyid mengatakan bahwa saat ini memang start up e-commerce tersebut akan fokus pada kinerja perusahaan yang berkelanjutan (sustainability) dan menciptakan pertumbuhan yang sehat.

"Kalau bicara setop bakar uang itu adalah sesuatu yang subyektif. Tapi kita pada intinya berfokus sustainability dan healthy growth," tutur Fajrin usai menghadiri acara penandatanganan kerja sama antara Bukalapak dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurutnya, sustainability dan healthy growth itu merupakan poin yang kini juga menjadi pertimbangan investor. Sehingga, tak lagi hanya berorientasi pada Gross Merchandise Value (GMV). GMV adalah total nilai penjualan seluruh barang di platform e-commerce selama kurun waktu tertentu.

"Kalau kita bicara soal investor, investor dulu bicaranya yang penting grow, grow, grow valuasi, ternyata sekarang juga peduli akan hal-hal seperti path to profitability, growth yang sehat, dan sebagainya. Jadi itu menurut kita adalah tren start up ke depan, termasuk di tahun 2020," jelas Fajrin.

Ia pun mengungkapkan bahwa perusahaannya juga akan mulai fokus pada orientasi perusahaan yang profitable dalam waktu dekat.

"Dalam waktu dekat, tapi saya tidak bisa sebut," ujarnya.

http://indomovie28.com/khun-phan/

Luhut: Kapal Asing yang Ditangkap Sudah Milik RI, Ngapain Ditenggelamkan?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tak mau menenggelamkan kapal-kapal asing tangkapan pemerintah.

Luhut mengatakan, kapal-kapal asing yang sudah ditangkap artinya menjadi kapal-kapal milik Indonesia. Sehingga tidak perlu untuk ditenggelamkan.

"Kapal asing kalau saya yang miliki atau buatan asing sudah dimiliki kami ya kapal Indonesia, ngapain ditenggelamin?," kata Luhut di kantornya, Selasa (10/12/2019).

"Sekarang gini, ada orang sudah beli mobil mahal masa karena buatan asing ditenggelamin," tambahnya.

Luhut menjelaskan bahwa kapal-kapal ilegal yang berhasil ditangkap pemerintah bisa dimanfaatkan. Seperti diberikan kepada koperasi nelayan maupun ke sekolah-sekolah pelayaran.

"Kita akan lanjut putusan pengadilan, nanti dibicarakan Menteri Keuangan diapakan, apakah dikasihkan kepada koperasi nelayan atau di pendidikan kelautan. Daripada kita bikin baru lagi," ucapnya.

Meski begitu, Luhut tidak menampik bahwa penenggelaman kapal akan dilakukan jika memang dibutuhkan.

"Dilihat efisiensinya apakah penenggelaman itu diperlukan? kalau dia lari ya itu (penenggelaman kapal) kita lakukan. Jangan salah ya, jangan dipikir kita lunak, nggak lunak kok," pungkasnya.

https://cinemamovie28.com/a-housekeeper-to-tame/

Ternyata! Ini Biang Kerok Susahnya Angkat Honorer Jadi PNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjhajo Kumolo membeberkan masalah yang memicu tenaga honorer sulit diangkat menjadi PNS. Tjahjo menjelaskan usulan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS dari pemerintah daerah (pemda), cuma masalahnya pemda tidak mau menanggung gaji mereka setelah diangkat.

Pihak pemda justru meminta pemerintah pusat yang menanggung. Sementara pemerintah pusat tidak bisa serta merta menggelontorkan gaji untuk tenaga honorer.

"Yang mengusulkan tenaga honorer itu daerah, tapi kan pada masa sekarang ini daerah tidak mau bayar. Problemnya daerah nggak mau, mintanya pusat yang bayar. Pusat kan yang punya uang bukan kami, kami hanya mengatur proses ujiannya, NIK-nya, dan sebagainya," ujar Tjahjo di sela-sela acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas untuk Mewujudkan Indonesia Bebas Korupsi, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Tjahjo menjelaskan pemda selama ini menjaring banyak tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS. Nah, setelah ada yang lulus tes PNS pihak pemda enggan menanggung gajinya.

Di sisi lain, Kementerian PAN-RB tidak berwenang memutuskan pengangkatan karena harus melibatkan Kementerian Keuangan maupun pihak pemda.

"Ada pemda yang dulu dia mengangkat banyak tenaga honorer, pada saat sebagian lulus tes dia nggak mau bayar. Apalagi undang-undang yang sekarang menyangkut guru, yang dulu dibebankan ke kabupaten/kota, sekarang menjadi tanggung jawab provinsi," tutur Tjahjo.

Yang jelas tenaga honorer hingga kini masih sabar menanti diangkat menjadi PNS. Bahkan, banyak cerita pilu yang menemani perjalanan hidup mereka. Semoga pemerintah segera mencari solusi agar para tenaga honorer, khususnya guru bisa lebih sejahtera.

http://cinemamovie28.com/a-wife-2/