Jokowi Bangun 19 Kawasan Industri 5 Tahun ke Depan

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 19 kawasan industri pada tahun depan. Hal itu masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Agus menjelaskan bahwa prioritas pembangunan 19 kawasan industri di 2020 difokuskan di luar Pulau Jawa.

"Di periode ini melalui RPJMN 2020-2024, pemerintah mengusulkan 19 kawasan industri di luar Jawa," kata dia Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dia menjelaskan, pengusulan 19 kawasan industri tersebut telah melewati seleksi dengan menilai sejumlah aspek. Pihaknya telah memiliki daftar kawasan industri yang akan dibangun dari seluruh wilayah Indonesia, baik yang sedang dalam tahap perizinan, pembebasan lahan, maupun konstruksi.

"Pengusulan 19 kawasan industri telah melewati seleksi dengan menilai berbagai aspek. Kemenperin menerima daftar kawasan industri yang dalam tahap perizinan, pembebasan lahan, dan konstruksi," sebutnya.

Pemerintah menyeleksi kawasan industri prioritas dengan melihat progres dan kendala masing-masing kawasan dan memberikan penilaian dengan kriteria teknis kawasan industri prioritas. Kriteria teknis tersebut berupa kriteria administrasi yang mencakup status izin kawasan industri, kepemilikan lahan, dan kesesuaian tata ruang.

Kriteria operasional yang dinilai mencakup jenis pengelola, kemampuan pembiayaan, tenant, nilai strategis kawasan industri yang akan dibangun, potensi pengembangan daerah, serta tingkat intervensi pemerintah ke depannya.

"Kriteria operasional yang dinilai adalah kemampuan pembiayaan, nilai strategis kawasan industri yang mau dibangun, potensi pengembangan daerah dan tingkat intervensi pemerintah ke depannya," tambahnya.

http://cinemamovie28.com/kafir/

DPR Soroti Derasnya Produk Asing di Toko Online RI

Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Salah satu yang disorot dalam rapat adalah penguatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menghadapi persaingan di situs toko online atau marketplace.

Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengatakan, saat ini, barang impor dari luar negeri sangat mudah ditemukan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan Lazada. Bahkan di sana sangat laris, cukup mendominasi. Harganya sangat murah.

"Tentu saya tidak ingin bicara dari sisi e-commerce-nya karena itu domain Kementerian Perdagangan, Tapi yang ingin kami tanyakan adalah soal daya saing industri, terutama IKM. Karena kita ketahui bersama, barang impor di marketplace itu sebenarnya sama dengan produk industri kecil menengah (IKM) kita," ujarnya di DPR, Senin (9/12/2019).

Dia mencontohkan, kreasi jam tangan, busana, dan beragam aksesoris yang sebenarnya bisa diproduksi IKM lokal. Salah satu yang membuat daya saing kalah adalah soal logistik.

"Bayangkan, barang dari China yang kita beli di marketplace itu seringkali memberi ongkos kirim gratis. Kalau pun tidak gratis, biayanya sangat-sangat murah, Rp 10.000 sudah sampai dari China ke Jakarta. Padahal, ongkos kirim dari produsen Surabaya ke Jakarta saja pasti di atas itu," jelas wakil rakyat kelahiran Banyuwangi tersebut.

Mufti mengatakan, dirinya pernah membaca keterangan dari Asosiasi e-Commerce Indonesia bahwa ongkir gratis atau lebih murah dari China itu karena ada subsidi dari pemerintah China.

"Pemerintah harus mencermati ini, karena nilai transaksi di e-commerce sangat besar, bisa puluhan triliun per bulan yang berarti ratusan triliun per tahun. Tentu tidak semua transaksi itu terkait barang yang bisa dilayani IKM kita, tapi tentu bisa kita lihat nilainya sangat besar," ujarnya.

Oleh karena itu, Mufti mendesak Kemenperin untuk membikin gebrakan dalam mendongkrak daya saing IKM Indonesia dalam bersaing dengan barang impor di e-commerce. Termasuk menjajaki langkah seperti subsidi ongkos kirim agar produk IKM kita bisa mendominasi di e-commerce.

Menurut Mufti, perhatian ke IKM perlu ditingkatkan agar pasarnya tidak direbut oleh barang impor. "Bayangkan, tas, jam tangan hitungan Rp 200 ribuan yang juga dikerjakan IKM kita dan ditawarkan di marketplace, sekarang pasarnya dikikis produk impor. Ini tugas berat kita bersama. Boleh ngomong muluk-muluk soal industri 4.0, tapi yang IKM seperti ini jangan dilupakan," ujarnya.

http://cinemamovie28.com/his-father-in-law/

Arcandra Tahar Jadi Dirut PGN?

Nama Arcandra Tahar kembali hangat diperbincangkan pelaku pasar. Kabarnya, mantan wakil menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) itu jadi kandidat direktur utama (dirut) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) alias PGN.

Spekulasi tersebut merebak setelah perseroan berencana menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 21 Januari 2020.

Seperti dikutip dari CNBC Indonesia, spekulasi Arcandra sebagai Dirut PGN merebak setelah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan akan menempatkan satu mantan wakil menteri di posisi penting perusahaan BUMN.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan ada masih ada mantan yang akan mengisi posisi di perusahaan BUMN yang akan menggelar RUPSLB.

"Ada, ada. [Mantan] Wamen. Ada wamen [mantan] akan dapat tempat," kata Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Kisi-kisi tersebut mengarah ke Arcandra, mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Arya sebenarnya tak menyebutkan secara rinci jika Arcandra akan ditempatkan pada BUMN tertentu.

Namun dihubungkan ke PGN karena akan menggelar RUPSLB. Arcandra adalah Wamen ESDM periode Oktober 2016-Oktober 2019 dan Menteri ESDM periode Juli 2016-Agustus 2016

Dalam informasi di BEI, PGN akan menggelar RUPSLB pada 21 Januari 2020 dengan agenda perubahan susunan pengurus perusahaan.

Pada RUPSLB 30 Agustus silam, baru terjadi pergantian pengurus sebagai tindak lanjut dari permintaan induk holding BUMN Migas yakni Pertamina tertanggal 12 Juli 2019. Saat itu terdapat tiga posisi direksi yang diganti yakni Direktur Keuangan yang sebelumnya dijabat Said Reza Pahlevy digantikan Arie Nobelta Kaban.

Lalu Direktur Komersial sebelumnya dijabat Danny Praditya digantikan oleh Dilo Seno Widagdo, mantan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN.

Kemudian Direktur Infrastruktur dan Teknologi dijabat oleh Redy Ferryanto. Selain direksi, RUPSLB juga mengganti komisaris yaitu Mohamad Ikhsan digantikan oleh Christian H Sibiro. Adapun Direktur Utama PGN tetap dijabat Gigih Prakoso Soewarto.

http://cinemamovie28.com/assalamualaikum-calon-imam/

Harga Gas Industri Disebut Tak Sesuai Aturan Main, Ini Kata PGN

 Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan gas industri masih dijual di atas US$ 6 per MMBTU. Padahal Peraturan Presiden Nomor 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi diatur untuk sektor industri tertentu senilai US$ 6 per MMBTU.

Dirut PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Gigih Prakoso menjelaskan bahwa harga gas yang diatur dalam Perpres 40/2016 adalah yang dijual langsung oleh produsen di hulu. Sementara PGN adalah trader atau pemain di sektor hilir.

"Dalam hal ini Perpres 40 itu mekanismenya berbeda karena dia diberlakukan untuk penjualan langsung dari produser. Itu perusahaan KKKS. Jadi kalau diberikan US$ 6 itu si industrinya harus ngambil langsung atau berkontrak langsung dengan perusahaan KKKS, bukan dengan PGN," kata dia saat dihubungi detikcom, Selasa (10/12/2019).

PGN, lanjut dia adalah trader yang membeli gas dari hulu lalu menjual ke industri. Dari hulu, pihaknya membeli di atas harga US$ 6 per MMBTU. Jadi PGN menjual di atas harga tersebut karena ada biaya distribusi dan lain sebagainya untuk sampai ke industri.

"Kalau kami kan semacam perusahaan trader ya. Jadi kita membeli dari hulu baru menjual. Kita membeli di hulu saja sudah US$ 6, bahkan US$ 7 di Jawa Timur," ujarnya.

Jadi dengan menjual di atas US$ 6 per MMBTU, pihaknya tidak melanggar aturan main Perpres 40/2016 karena memang regulasi tersebut tidak mengikat PGN sebagai penjual di sektor hilir.

"Nah Perpres 40 itu diberikan khusus kepada industri dengan harga khusus tapi dia harus berkontrak langsung dengan produsen gas," tambahnya.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan gas industri masih dijual di atas US$ 6 per MMBTU untuk industri yang seharusnya mendapatkan harga tersebut.

"Dalam perpres tersebut sudah ditetapkan harga gas industri itu seharusnya U$S 6. Tapi sekarang pada kenyataannya masih di atas harga yang sudah ditetapkan tersebut," kata dia di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

http://cinemamovie28.com/die-in-one-day/