Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 19 kawasan industri pada tahun depan. Hal itu masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Agus menjelaskan bahwa prioritas pembangunan 19 kawasan industri di 2020 difokuskan di luar Pulau Jawa.
"Di periode ini melalui RPJMN 2020-2024, pemerintah mengusulkan 19 kawasan industri di luar Jawa," kata dia Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Dia menjelaskan, pengusulan 19 kawasan industri tersebut telah melewati seleksi dengan menilai sejumlah aspek. Pihaknya telah memiliki daftar kawasan industri yang akan dibangun dari seluruh wilayah Indonesia, baik yang sedang dalam tahap perizinan, pembebasan lahan, maupun konstruksi.
"Pengusulan 19 kawasan industri telah melewati seleksi dengan menilai berbagai aspek. Kemenperin menerima daftar kawasan industri yang dalam tahap perizinan, pembebasan lahan, dan konstruksi," sebutnya.
Pemerintah menyeleksi kawasan industri prioritas dengan melihat progres dan kendala masing-masing kawasan dan memberikan penilaian dengan kriteria teknis kawasan industri prioritas. Kriteria teknis tersebut berupa kriteria administrasi yang mencakup status izin kawasan industri, kepemilikan lahan, dan kesesuaian tata ruang.
Kriteria operasional yang dinilai mencakup jenis pengelola, kemampuan pembiayaan, tenant, nilai strategis kawasan industri yang akan dibangun, potensi pengembangan daerah, serta tingkat intervensi pemerintah ke depannya.
"Kriteria operasional yang dinilai adalah kemampuan pembiayaan, nilai strategis kawasan industri yang mau dibangun, potensi pengembangan daerah dan tingkat intervensi pemerintah ke depannya," tambahnya.
DPR Soroti Derasnya Produk Asing di Toko Online RI
Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Salah satu yang disorot dalam rapat adalah penguatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menghadapi persaingan di situs toko online atau marketplace.
Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengatakan, saat ini, barang impor dari luar negeri sangat mudah ditemukan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan Lazada. Bahkan di sana sangat laris, cukup mendominasi. Harganya sangat murah.
"Tentu saya tidak ingin bicara dari sisi e-commerce-nya karena itu domain Kementerian Perdagangan, Tapi yang ingin kami tanyakan adalah soal daya saing industri, terutama IKM. Karena kita ketahui bersama, barang impor di marketplace itu sebenarnya sama dengan produk industri kecil menengah (IKM) kita," ujarnya di DPR, Senin (9/12/2019).
Dia mencontohkan, kreasi jam tangan, busana, dan beragam aksesoris yang sebenarnya bisa diproduksi IKM lokal. Salah satu yang membuat daya saing kalah adalah soal logistik.
"Bayangkan, barang dari China yang kita beli di marketplace itu seringkali memberi ongkos kirim gratis. Kalau pun tidak gratis, biayanya sangat-sangat murah, Rp 10.000 sudah sampai dari China ke Jakarta. Padahal, ongkos kirim dari produsen Surabaya ke Jakarta saja pasti di atas itu," jelas wakil rakyat kelahiran Banyuwangi tersebut.
Mufti mengatakan, dirinya pernah membaca keterangan dari Asosiasi e-Commerce Indonesia bahwa ongkir gratis atau lebih murah dari China itu karena ada subsidi dari pemerintah China.
"Pemerintah harus mencermati ini, karena nilai transaksi di e-commerce sangat besar, bisa puluhan triliun per bulan yang berarti ratusan triliun per tahun. Tentu tidak semua transaksi itu terkait barang yang bisa dilayani IKM kita, tapi tentu bisa kita lihat nilainya sangat besar," ujarnya.
Oleh karena itu, Mufti mendesak Kemenperin untuk membikin gebrakan dalam mendongkrak daya saing IKM Indonesia dalam bersaing dengan barang impor di e-commerce. Termasuk menjajaki langkah seperti subsidi ongkos kirim agar produk IKM kita bisa mendominasi di e-commerce.
Menurut Mufti, perhatian ke IKM perlu ditingkatkan agar pasarnya tidak direbut oleh barang impor. "Bayangkan, tas, jam tangan hitungan Rp 200 ribuan yang juga dikerjakan IKM kita dan ditawarkan di marketplace, sekarang pasarnya dikikis produk impor. Ini tugas berat kita bersama. Boleh ngomong muluk-muluk soal industri 4.0, tapi yang IKM seperti ini jangan dilupakan," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar