Menperin Rapat Bareng Komisi VI DPR Bahas Rencana Kerja 2020

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita hari ini menghadiri rapat kerja (raker) di Komisi VI DPR RI. Raker kali ini membahas beberapa hal.

Hal pertama yang dibahas dalam raker adalah penyampaian program kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2020. Raker ini juga akan membahas target penyelesaian roadmap K/L.

Rapat dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Agus datang dengan mengenakan kemeja batik dengan corak hijau.

Rapat dibuka oleh Anggota DPR dari Fraksi PKB Faisol Riza sebagai pimpinan rapat.

"Dengan ini rapat saya mulai, dan dibuka untuk umum," ucap , di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Mimpi RI Jadi Pusat Produksi Kendaraan Listrik di Asia Tenggara

Industri otomotif tanah air merupakan salah satu sektor yang jadi andalan dalam roadmap industri 4.0. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menargetkan 20% dari total produksi motor nasional pada 2025 atau sekitar 2 juta unit berbasis energi listrik.

Jumlah tersebut diharapkan meningkat terus sehingga pada 2030 Indonesia bisa menjadi pusat kendaraan listrik Asia Tenggara pada 2030.

"Untuk merealisasikan target tersebut, kami secara agresif mengajak para produsen otomotif agar membuka kegiatan produksi di Indonesia. Pemerintah yakin bahwa Indonesia memiliki banyak keunggulan pada sektor otomotif, sehingga target pada tahun 2030 tersebut, bukan hal yang mustahil untuk dicapai," tegas Agus dalam keterangan tertulis Kementerian Perindustrian, Jumat (29/11/2019).

Menurut data Kementerian Perindustrian hingga Oktober 2019 6,2 juta unit sepeda motor diproduksi industri dalam negeri. Ratusan ribu unit di antaranya sudah diekspor ke Filipina, Thailand, Bangladesh, Kamboja, Malaysia, Vietnam, Jepang, Eropa Barat, hingga Amerika Latin.

"Dapat saya sampaikan, produksi sepeda motor periode Januari-Oktober 2019, tercatat sebanyak 6,2 juta unit. Di mana penjualan domestik sebesar 5,5 juta unit dan ekspor sebesar 682 ribu unit," papar Agus.

Menurut Agus, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, di dalamnya mengatur tentang super deduction tax bagi kegiatan riset, inovasi dan vokasi yang dapat memberikan pengurangan pajak sampai 200%-300%. Hal ini penting bagi produsen untuk meningkatkan kualitas produksi sepeda motornya.

"Ini suatu yang sangat luar biasa, mudah-mudahan para produsen bisa memanfaatkan dengan baik kebijakan dari pemerintah tersebut. Bagi principal yang belum ada kegiatan produksi di sini, saya kira ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan invetasi di Indonesia," tutur politikus Partai Golkar.

http://cinemamovie28.com/kenapa-harus-bule/

6 Tahun Lagi Indonesia Bidik Produksi 2 Juta Motor Listrik

 Indonesia tengah bergegas menuju era kendaraan listrik, termasuk untuk sepeda motor. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan motor listrik masuk ke dalam target roadmap pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai.

"Dalam roadmap pengembangan industri kendaraan bermotor, pemerintah Indonesia mentargetkan produksi sepeda motor akan tumbuh 10 juta unit per tahun, pada tahun 2025 dengan target 1 juta unit kendaraan ekspor di tahun 2025," kata Agus saat di Istora Senayan, Jumat (29/11/2019).

"Pemerintah juga menargetkan sekitar 20 persen dari total produksi nasional atau sebanyak 2 juta unit pada tahun 2025 adalah sepeda motor listrik," tambah Agus.

Agus menjelaskan hal itu sejalan dengan peraturan presiden kendaraan listrik yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Secara resmi perpres Presiden tentang percepatan kendaraan listrik berbasis baterai sudah diluncurkan, berkaitan dengan program, pengembangan, TKDN, sampai dengan insentif yang akan diberikan," ujar Agus.

Dengan adanya kemudahan tersebut, Agus menambahkan hal ini bisa menjadi potensi investasi bagi para pelaku industri otomotif di Tanah Air.

"Sejalan itu, pemerintah juga telah mengeluarkan PP Nomor 45 tahun 2019, di mana salah satunya mengatur super dedictable tax bagi kegiatan riset, inovasi, yang dapat memberikan kemudahan tax sebesar 200 sampai 300 persen. Ini suatu hal yang luar biasa, mudah-mudahan para produsen bisa memanfaatkan kebijakan tersebut," ungkap Agus.

"Untuk teman-taman yang masih membawa produknya impor. Saya kira ini waktunya untuk menyampaikan kepada prinsipal masing-masing, ini adalah momentum atau waktu yang tepat untuk melakukan investasi di Indonesia," pungkas Agus.

http://cinemamovie28.com/el/

Jokowi Bangun 19 Kawasan Industri 5 Tahun ke Depan

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 19 kawasan industri pada tahun depan. Hal itu masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Agus menjelaskan bahwa prioritas pembangunan 19 kawasan industri di 2020 difokuskan di luar Pulau Jawa.

"Di periode ini melalui RPJMN 2020-2024, pemerintah mengusulkan 19 kawasan industri di luar Jawa," kata dia Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dia menjelaskan, pengusulan 19 kawasan industri tersebut telah melewati seleksi dengan menilai sejumlah aspek. Pihaknya telah memiliki daftar kawasan industri yang akan dibangun dari seluruh wilayah Indonesia, baik yang sedang dalam tahap perizinan, pembebasan lahan, maupun konstruksi.

"Pengusulan 19 kawasan industri telah melewati seleksi dengan menilai berbagai aspek. Kemenperin menerima daftar kawasan industri yang dalam tahap perizinan, pembebasan lahan, dan konstruksi," sebutnya.

Pemerintah menyeleksi kawasan industri prioritas dengan melihat progres dan kendala masing-masing kawasan dan memberikan penilaian dengan kriteria teknis kawasan industri prioritas. Kriteria teknis tersebut berupa kriteria administrasi yang mencakup status izin kawasan industri, kepemilikan lahan, dan kesesuaian tata ruang.

Kriteria operasional yang dinilai mencakup jenis pengelola, kemampuan pembiayaan, tenant, nilai strategis kawasan industri yang akan dibangun, potensi pengembangan daerah, serta tingkat intervensi pemerintah ke depannya.

"Kriteria operasional yang dinilai adalah kemampuan pembiayaan, nilai strategis kawasan industri yang mau dibangun, potensi pengembangan daerah dan tingkat intervensi pemerintah ke depannya," tambahnya.

http://cinemamovie28.com/kafir/

DPR Soroti Derasnya Produk Asing di Toko Online RI

Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Salah satu yang disorot dalam rapat adalah penguatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam menghadapi persaingan di situs toko online atau marketplace.

Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengatakan, saat ini, barang impor dari luar negeri sangat mudah ditemukan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan Lazada. Bahkan di sana sangat laris, cukup mendominasi. Harganya sangat murah.

"Tentu saya tidak ingin bicara dari sisi e-commerce-nya karena itu domain Kementerian Perdagangan, Tapi yang ingin kami tanyakan adalah soal daya saing industri, terutama IKM. Karena kita ketahui bersama, barang impor di marketplace itu sebenarnya sama dengan produk industri kecil menengah (IKM) kita," ujarnya di DPR, Senin (9/12/2019).

Dia mencontohkan, kreasi jam tangan, busana, dan beragam aksesoris yang sebenarnya bisa diproduksi IKM lokal. Salah satu yang membuat daya saing kalah adalah soal logistik.

"Bayangkan, barang dari China yang kita beli di marketplace itu seringkali memberi ongkos kirim gratis. Kalau pun tidak gratis, biayanya sangat-sangat murah, Rp 10.000 sudah sampai dari China ke Jakarta. Padahal, ongkos kirim dari produsen Surabaya ke Jakarta saja pasti di atas itu," jelas wakil rakyat kelahiran Banyuwangi tersebut.

Mufti mengatakan, dirinya pernah membaca keterangan dari Asosiasi e-Commerce Indonesia bahwa ongkir gratis atau lebih murah dari China itu karena ada subsidi dari pemerintah China.

"Pemerintah harus mencermati ini, karena nilai transaksi di e-commerce sangat besar, bisa puluhan triliun per bulan yang berarti ratusan triliun per tahun. Tentu tidak semua transaksi itu terkait barang yang bisa dilayani IKM kita, tapi tentu bisa kita lihat nilainya sangat besar," ujarnya.

Oleh karena itu, Mufti mendesak Kemenperin untuk membikin gebrakan dalam mendongkrak daya saing IKM Indonesia dalam bersaing dengan barang impor di e-commerce. Termasuk menjajaki langkah seperti subsidi ongkos kirim agar produk IKM kita bisa mendominasi di e-commerce.

Menurut Mufti, perhatian ke IKM perlu ditingkatkan agar pasarnya tidak direbut oleh barang impor. "Bayangkan, tas, jam tangan hitungan Rp 200 ribuan yang juga dikerjakan IKM kita dan ditawarkan di marketplace, sekarang pasarnya dikikis produk impor. Ini tugas berat kita bersama. Boleh ngomong muluk-muluk soal industri 4.0, tapi yang IKM seperti ini jangan dilupakan," ujarnya.

http://cinemamovie28.com/his-father-in-law/