Senin, 20 April 2020

Dampak Corona, New York Resmikan Pernikahan Online

Gubernur New York Andrew Cuomo telah menandatangani perintah yang memungkinkan warganya untuk mengelar pernikahan secara online. Hal ini karena banyak pernikahan yang dibatalkan karena aktivitas di luar rumah dibatasi efek virus Corona.
Warga di Amerika Serikat ini juga dapat mengajukan izin pernikahan dari jarak jauh dan panitera diizinkan untuk melakukan upacara pernikahan secara virtual.

Dengan senda gurau Cuomo menyatakan bahwa keputusan tersebut mengartikan tidak ada alasan lagi bagi sepasang kekasih untuk menunda pernikahannya.

"Kamu bisa melakukannya dengan Zoom, ya atau tidak?" ujarnya dalam pengarahan seperti dilansir detikINET dari BBC.

Keputusan ini muncul setelah negara bagian New York memperpanjang masa karantina wilayah hingga 15 Mei 2020. Lebih dari 13 ribu orang meninggal karena virus Corona khusus di New York saja.

Beragam reaksi di sosial media pun bermunculan atas keputusan ini. Beberapa mempertanyakan mengapa pasangan akan memilih untuk mengadakan pernikahan ketika keluarga dan teman-temannya tidak dapat berkumpul untuk merayakan bersama. Lalu ada juga yang mengkritik gubernur karena tidak memprioritaskan keputusan lain.

Namun ada juga netizen yang memberikan komentar positif menurutnya selama pandemi ini pernikahan dapat menawarkan manfaat yang praktis seperti mengizinkan pasangan untuk berbagi perlindungan asuransi kesehatan.

New York bukan negara pertama yang mengizinkan warganya untuk menikah secara online. Uni Emirat Arab (UEA) baru-baru ini telah mengumumkan bahwa warga dan penduduknya akan diizinkan untuk menikah secara online, setelah kementerian kehakiman membuat situs web bagi pasangan untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan.

Upacara virtual tersebut nantinya dilengkapi dengan pendaftar dan saksi, kemudian dapat berlangsung.

Langkah serupa juga telah diperkenalkan di negara bagian Colorado, AS, di mana pasangan diizinkan untuk mengajukan izin pernikahan secara online.

Sementara itu, satu daerah di Ohio memungkinkan orang untuk mendapatkan lisensi pernikahan secara online dalam keadaan tertentu , seperti ketika salah satu mitra adalah pekerja perawatan kesehatan, menderita penyakit serius atau memiliki masalah asuransi kesehatan.

590 Meninggal dari 6.760 Kasus, Tingkat Kematian Corona RI 8,72 Persen

 Pemerintah pada hari Senin (20/4/2020) mengumumkan total kasus positif virus Corona COVID-19 di Indonesia menjadi 6.760 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 590 di antaranya meninggal dunia sementara 631 orang lain dinyatakan sembuh.
"Pasien yang sudah sembuh bertambah 61 orang, sehingga jumlahnya menjadi 747 orang. Pasien yang meninggal sebanyak 8 orang, sehingga jumlahnya menjadi 590 orang," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers yang disiarkan BNPB, Senin (20/4/2020).

Dengan data tersebut artinya tingkat kematian atau case fatality rate (CFR) virus Corona di Indonesia saat ini ada di angka 8,72 persen. Terjadi sedikit penurunan dari hari Minggu kemarin yang angkanya 8,85 persen.

Data yang dihimpun oleh Research Center Johns Hopkins University menunjukkan rata-rata CFR wabah Corona di dunia saat ini ada di angka 6,85 persen.

Amerika Serikat (AS) masih ada di urutan pertama sebagai negara dengan jumlah kasus Corona terbanyak yaitu 759.786 kasus. Berikutnya diikuti Spanyol sebanyak 198.674 kasus dan Italia 178.972 kasus.

Sebagai perbandingan AS memiliki CFR Corona 5,35 persen, Spanyol 10,29 persen, dan Italia 13,21 persen.

Minggu, 19 April 2020

Kisah Pilu Karyawan Swasta, Gaji Melayang 50% Diterjang Corona

 Virus Corona tidak hanya memberi dampak pada masyarakat lapis bawah yang mulai kehilangan pendapatan hingga pekerjaannya. Perlahan tapi pasti, dampak Corona menjalar pada masyarakat lapis menengah.

Ratih, bukan nama sebenarnya, bekerja di salah satu perusahaan ritel ternama di Jakarta. Ia adalah salah satu orang yang merasakan pedihnya dampak Corona.

Ia bercerita, perusahaan secara bertahap melakukan penyesuaian atas berkembangnya virus ini. Awalnya, pada Maret jumlah hari kerjanya dipotong sehari dengan konsekuensi pengurangan gaji.

"Kami dikasih peraturan satu hari tiap minggu tidak masuk kerja, dengan dipotong gaji," jelasnya kepada detikcom, Kamis (16/4/2020).
Kebijakan pengurangan hari kerja pun terus bertambah. Hingga puncaknya saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan PSBB, mulai pekan depan jumlah hari kerjanya dipangkas hingga separuhnya. Lagi-lagi, gajinya pun ikut terpengaruh yang mana gaji juga dipangkas sampai separuh alias 50%.

Tunjangan hari raya (THR) pun entah bagaimana nasibnya. Ia tak tahu apakah akan diberikan untuk tahun ini atau tidak.

Namun, ada yang lebih miris. Pengurangan jam kerja itu tidak disampaikan melalui surat resmi, hanya sebatas broadcast via WhatsApp.

Protes pun sangat susah dilakukan oleh Ratih. Dia bahkan mendapat informasi, karyawan yang protes malah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Saat seperti ini, ia pun mengharap uluran tangan dari pemerintah. Sayangnya, dia melihat kebijakan pemerintah justru berat sebelah hanya melihat masyarakat lapisan bawah termasuk pengemudi ojek online (ojol).

Padahal, masyarakat seperti Ratih juga perlu mendapat bantuan sehingga tidak jatuh dalam jurang kemiskinan. Ia pun berharap agar pemerintah memberikan perhatian juga pada masyarakat lapisan menengah seperti dirinya.

Cerita pilu mereka belum berhenti sampai di situ. Ada lagi nelangsa yang harus dirasa. Buka halaman selanjutnya.

Ada Corona, Pembebasan Lahan Tol dan Kereta Cepat Tetap Lanjut?

Beberapa proyek strategis nasional seperti Tol Cisumdawu dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) masih terganjal oleh masalah pembebasan lahan. Dengan adanya Corona ini, apakah membuat pembebasan lahan akan molor?
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan urusan pembebasan lahan di Tol Cisumdawu tetap berjalan.

"Yang saya tahu dengan (Tol) Cisumdawu dan lain-lain mereka tetap bekerja kecuali peraturan daerah tidak boleh ke lapangan, tapi pembayaran dan lain-lain mereka lakukan," katanya melalui konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2020).

Menurutnya, dengan adanya COVID-19 ini tidak akan membuat target pembebasan lahan menjadi mundur terlalu jauh. Untuk Kereta Cepat JKT-BDG juga dinilai pembebasan lahan sudah tidak menjadi masalah yang besar.

"Kita rapat dengan Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) mengevaluasi segala macam, lancar semua karena semua pihak juga diundang. Sebelum rapat ini juga kita bahas masalah Kereta Cepat sesuai schedule. Yang kita bicarakan tadi masalah teknis, masalah target. Masalah tanah di kereta cepat itu tidak menjadi masalah yang signifikan lagi. Jadi saya tidak melihat ada penundaan yang signifikan sejauh ini," ucapnya.

Sofyan menjelaskan, yang daerahnya tidak masuk zona merah COVID-19 proyek-proyek di lapangan tetap berjalan. Walaupun tetap mengikuti protokol kesehatan dan membatasi pekerja yang berada di lapangan.

"Jadi proyek-proyek yang dalam timeline itu terus berjalan. Kalau daerah-daerah yang tidak terlalu terpengaruh dengan COVID-19, kegiatan di lapangan juga masih berjalan," ujarnya.