Virus Corona tidak hanya memberi dampak pada masyarakat lapis bawah yang mulai kehilangan pendapatan hingga pekerjaannya. Perlahan tapi pasti, dampak Corona menjalar pada masyarakat lapis menengah.
Ratih, bukan nama sebenarnya, bekerja di salah satu perusahaan ritel ternama di Jakarta. Ia adalah salah satu orang yang merasakan pedihnya dampak Corona.
Ia bercerita, perusahaan secara bertahap melakukan penyesuaian atas berkembangnya virus ini. Awalnya, pada Maret jumlah hari kerjanya dipotong sehari dengan konsekuensi pengurangan gaji.
"Kami dikasih peraturan satu hari tiap minggu tidak masuk kerja, dengan dipotong gaji," jelasnya kepada detikcom, Kamis (16/4/2020).
Kebijakan pengurangan hari kerja pun terus bertambah. Hingga puncaknya saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dengan PSBB, mulai pekan depan jumlah hari kerjanya dipangkas hingga separuhnya. Lagi-lagi, gajinya pun ikut terpengaruh yang mana gaji juga dipangkas sampai separuh alias 50%.
Tunjangan hari raya (THR) pun entah bagaimana nasibnya. Ia tak tahu apakah akan diberikan untuk tahun ini atau tidak.
Namun, ada yang lebih miris. Pengurangan jam kerja itu tidak disampaikan melalui surat resmi, hanya sebatas broadcast via WhatsApp.
Protes pun sangat susah dilakukan oleh Ratih. Dia bahkan mendapat informasi, karyawan yang protes malah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Saat seperti ini, ia pun mengharap uluran tangan dari pemerintah. Sayangnya, dia melihat kebijakan pemerintah justru berat sebelah hanya melihat masyarakat lapisan bawah termasuk pengemudi ojek online (ojol).
Padahal, masyarakat seperti Ratih juga perlu mendapat bantuan sehingga tidak jatuh dalam jurang kemiskinan. Ia pun berharap agar pemerintah memberikan perhatian juga pada masyarakat lapisan menengah seperti dirinya.
Cerita pilu mereka belum berhenti sampai di situ. Ada lagi nelangsa yang harus dirasa. Buka halaman selanjutnya.
Ada Corona, Pembebasan Lahan Tol dan Kereta Cepat Tetap Lanjut?
Beberapa proyek strategis nasional seperti Tol Cisumdawu dan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) masih terganjal oleh masalah pembebasan lahan. Dengan adanya Corona ini, apakah membuat pembebasan lahan akan molor?
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan urusan pembebasan lahan di Tol Cisumdawu tetap berjalan.
"Yang saya tahu dengan (Tol) Cisumdawu dan lain-lain mereka tetap bekerja kecuali peraturan daerah tidak boleh ke lapangan, tapi pembayaran dan lain-lain mereka lakukan," katanya melalui konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2020).
Menurutnya, dengan adanya COVID-19 ini tidak akan membuat target pembebasan lahan menjadi mundur terlalu jauh. Untuk Kereta Cepat JKT-BDG juga dinilai pembebasan lahan sudah tidak menjadi masalah yang besar.
"Kita rapat dengan Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) mengevaluasi segala macam, lancar semua karena semua pihak juga diundang. Sebelum rapat ini juga kita bahas masalah Kereta Cepat sesuai schedule. Yang kita bicarakan tadi masalah teknis, masalah target. Masalah tanah di kereta cepat itu tidak menjadi masalah yang signifikan lagi. Jadi saya tidak melihat ada penundaan yang signifikan sejauh ini," ucapnya.
Sofyan menjelaskan, yang daerahnya tidak masuk zona merah COVID-19 proyek-proyek di lapangan tetap berjalan. Walaupun tetap mengikuti protokol kesehatan dan membatasi pekerja yang berada di lapangan.
"Jadi proyek-proyek yang dalam timeline itu terus berjalan. Kalau daerah-daerah yang tidak terlalu terpengaruh dengan COVID-19, kegiatan di lapangan juga masih berjalan," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar