Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengungkapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia belum optimal, bahkan skor Program for International Student Assessment (PISA) menurun.
"Dari evaluasi di tahun 2020 kita bisa melihat kualitas SDM di Indonesia belum optimal, skor PISA kita malah turun, kompetensi guru antar wilayah belum merata, kemudian kita bisa mencatat porsi anggaran PAUD belum memadai hanya 0,2%" kata Askolani di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Penurunan PISA, dikatakan Askolani berdasarkan hasil dari evaluasi pemerintah di tahun 2020. Padalah pada tahun ini pemerintah sudah melaksanakan beberapa kebijakan di sektor pendidikan. Antara lain, percepatan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan oleh Kementerian PUPR.
Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM melalui pendidikan vokasi, perluasan cakupan program bidikmisi melalui KIP Kuliah, perluasan cakupan Kartu Pra Kerja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
"Ini tentunya menjadi tantangan kita, dan tentunya kita punya program yang ada saat ini baik ini bidikmisi, KIP Kuliah, maupun di bidang lainnya termasuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah ini menjadi evaluasi kita," jelasnya.
Dengan hasil evaluasi di 2020, Askolani mengungkapkan pemerintah akan mengambil beberapa kebijakan yang meningkatkan sektor pendidikan di 2021. Mulai dari transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, kemudian menetapkan standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil.
Menurut Asko, pemerintah juga akan melanjutkan beberapa program yang mendukung peningkatan kualitas SDM di Indonesia, mulai dari program pelatihan vokasi, Kartu Pra Kerja, penguatan PAUD, hingga pemberian insentif seperti BOS, KIP, dan LPDP.
"Percepatan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan khususnya di daerah terpencil dan penajaman KIP kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi," ungkapnya.
Kemenkeu Buka Suara soal Anggaran Kesehatan yang Bikin Jokowi Marah
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai serapan anggaran kesehatan yang masih minim. Seharusnya serapan anggaran kesehatan bisa cepat terealisasi lantaran pemerintah tengah menanggulangi sektor tersebut akibat pandemi COVID-19.
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan serapan anggaran kesehatan yang dimaksud Presiden Jokowi adalah merujuk pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
"Kesehatan itu kita harus lihat dua posisi antara kesehatan untuk penanganan COVID sama kesehatan pagu eksisting yang APBN atau kementerian," kata Askolani di gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Askolani menyebut, serapan anggaran Kementerian Kesehatan hingga saat ini sudah cukup baik. Sayangnya, ia tidak merinci sudah berapa persen realisasinya hingga Juni 2020.
"Kalau dari sisi yang anggaran eksisting itu memang sudah cukup bagus, tapi yang jadi catatan presiden adalah PEN. Supaya kita bisa jawab dengan tepat," ujarnya.
Sedangkan realisasi anggaran kesehatan dalam program PEN, kata Askolani yang menjadi sorotan Presiden Jokowi pada pembukaan sidang kabinet paripurna pada 28 Juni 2020 yang lalu.
https://indomovie28.net/gintama-shirogane-no-tamashii-hen-episode-13/
