Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengkritik keberadaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo No 5/2020).
Dalam aturan ini, setiap penyelenggara sistem elektronik (PSE) diwajibkan mendaftarkan diri ke Kominfo agar mendapat sertifikat. Jika tidak mendaftarkan diri, maka Kominfo bakal memblokir PSE tersebut.
Peraturan ini berlaku enam bulan sejak Permenkominfo No 5/2020 ini diundangkan, yaitu sejak 24 November 2020, atau akan aktif pada Mei mendatang.
Bagi Damar Juniarto, aturan ini punya kewenangan yang berlebih dari hulu sampai hilir. Ia pun menyebut pengaturan seperti ini membuat Indonesia lebih represif dari banyak negara lainnya.
"Di hulu maksudnya kalau tidak daftar maka diblokir, sementara di hilir, kalau ada konten yang dianggap menyebarkan kecemasan di masyarakat maka bisa dilaporkan untuk diblokir," ujar Damar dalam jumpa pers virtual, Rabu (28/4/2021).
Menurutnya, definisi 'meresahkan masyarakat', pun tidak jelas ukuran ataupun standarnya. Begitu juga yang mengenai siapa yang punya wewenang untuk menentukan standar tersebut.
SAFEnet pun memberikan rekomendasi kepada Menkominfo terkait peraturan ini. Rekomendasi tersebut antara lain adalah:
Menata legislasi dan regulasi bila ketentuan pokok nan mendasarnya belum cukup tunggal dan utuh mengatur, sebagaimana dikaitkan dengan rencana atas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Aturan saat ini masih tersebar luas, dan tidak begitu jelas dipahami lingkup tanggung jawabnya. Artinya memerlukan penataan yang lebih komprehensif dan protektif.
Berkaitan dengan itu, diharapkan upaya progresif undang-undang perlindungan data pribadi dapat menjadi pijakan bersama menentukan arah perubahannya, termasuk menegaskan prinsip-prinsip, mekanisme, prosedur, saluran komplain atas pembatasan yang dilakukan, mengingat urgensi atas cakupan dan levelnya perlu pula penegasan legislasinya.
Pemerintah perlu pula memastikan perlindungan hak privasi atau pribadi, termasuk dalam lingkup PSE privat, sehingga aturan yang terintegral terkait undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi dapat menjadi induk pengaturan.
Perlu pula memastikan keterlibatan publik dalam pengembangan kebijakan atau pembentukan hukum peraturan perundang-undangan terkait, meskipun produk hukum itu bagian dari wewenang pilar eksekutif.
https://cinemamovie28.com/movies/fight-back-to-school-2/
Hand Sanitizer Diduga Picu Peningkatan Virus Gastroenteritis
Sejumlah negara melaporkan peningkatan virus gastroenteritis selama beberapa bulan terakhir. Para ahli memperkirakan, penggunaan hand sanitizer yang kurang efektif menghalau patogen seperti norovirus, mungkin ikut berperan dalam peningkatan virus gastroenteritis.
Data baru yang dirilis otoritas kesehatan di negara bagian Victoria, Australia, melaporkan peningkatan wabah gastroenteritis sebesar empat kali lipat di seluruh fasilitas penitipan anak dalam beberapa bulan pertama di tahun 2021.
Peningkatan ini sangat signifikan dibandingkan dengan rata-rata selama lima tahun. Negara lain seperti Selandia Baru dan Taiwan juga melaporkan lonjakan wabah norovirus selama beberapa bulan terakhir.
Dikutip dari New Atlas, Rabu (28/4/2021) gastroenteritis biasanya disebabkan virus yang disebut norovirus. Virus ini diketahui menyebar dengan menyentuh mulut setelah bersentuhan dengan permukaan atau orang yang terkontaminasi.
Para orang tua yang anak-anaknya masih kecil akrab dengan penyakit ini karena virus tersebut sering disebarkan oleh anak-anak, dan fasilitas penitipan anak terkenal sebagai sarang kelompok infeksi.
"Norovirus menyebabkan muntah dan diare. Kasus terjadi sepanjang tahun, tetapi memuncak selama musim dingin mungkin karena saat itulah kita cenderung melakukan kontak lebih dekat di dalam ruangan sehingga virus mudah menyebar," kata Chair of Food Safety Information Council Australia Cathy Moir.
