Selasa, 10 Desember 2019

Kementerian BUMN Jawab Rumor Jonan Jadi Bos Garuda

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait rumor Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang bakal ditarik menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik, Arya Sinulingga mengatakan, belum ada rencana menarik Jonan menjadi bos Garuda.

"Nggak ada, belum ada," katanya di Kementerian BUMN Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Apakah Jonan bakal ditawari menjadi petinggi Garuda? Arya belum memberi keterangan yang jelas. Dia hanya mengatakan Garuda masih punya waktu lama untuk memiliki bos baru.

Dia bilang, Garuda punya waktu 45 hari untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menentukan jajaran pengurus perusahaan.

"(Mau ditawari?) Belum ada. Masih lama 45 hari," ungkapnya.

Dia mengaku, hingga saat ini pihaknya belum punya nama calon-calon pengurus Garuda.

"Belum sama sekali," tutupnya.

Anggota BPK Cium Keanehan Pemecatan Helmy Yahya dari TVRI

 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi menyebut ada keanehan dalam pemecatan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas (Dewas).

Hal tersebut ia tuliskan dalam cuitan di akun Twitternya @AchsanulQosasi. Menurutnya, BPK sendiri sudah memberikan predikat kinerja yang baik terhadap TVRI di bawah kepemimpinan Helmy. Ia pun heran mengapa Dewas justru memecat Helmy.

"Ada 'yang aneh' di TVRI ini. Pemeriksaan kinerja yg dilakukan BPK-RI nanti akan membuktikan bahwa kinerja TVRI selama ini sangat baik," tulis Achsanul di akun Twitternya seperti yang dikutip detikcom, Selasa (10/12/2019).

Bahkan, ia menyebutkan bahwa kisruh antara Direksi TVRI dengan Dewas ini hanya menjadi sumber permasalahan.

"Perseteruan Direksi dan Dewas adalah biang utama permasalahan. Sekneg (Sekretariat Negara) harus memperbaiki PP (Peraturan Pemerintah), dan semua pihak harus saling menghargai peran masing-masing," terang Achsanul.

Menurutnya, Direksi TVRI saat ini sudah diisi oleh tokoh-tokoh profesional, termasuk Helmy Yahya. BPK sendiri tanpa ragu memberikan predikat terhadap laporan keuangan TVRI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di bawah kepemimpinan Helmy.

"BPK tanpa ragu WTP. Saat ini TVRI mdpt Direksi yang profesional dan baik," ujar dia.

Ia pun membeberkan sejumlah kesuksesan TVRI di bawah kepemimpinan Helmy, di antaranya:

• Restrukturisasi Organisasi
• Penyelesaian Utang
• Revitalisasi Asset dan Inventaris
• Berhasil selesaikan PP PNBP (bertahun-tahun tak pernah beres)
• Tindak Lanjut Temuan BPK 96%
• Perbaikan Laporan Keuangan
• Kerjasama dengan pihak lain
• Transparan dan Akuntabel.
• Kualitas siaran membaik
• Rating meningkat tajam
• Sponsor banyak (dulu tak ada yang mau)
• Banyak pihak yang berminat kerja sama
• Solidaritas karyawan muncul

Untuk membuktikan hal tersebut, ia pun akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas kinerja TVRI oleh BPK kepada Direksi dan Dewas TVRI untuk menjadi bahan mediasi kedua belah pihak.

"LHP kinerja BPK-RI akan kami serahkan minggu depan, itulah dokumen valid negara atas keberhasilan TVRI. Sabar ya. Hasil pemeriksaan belum bisa saya ungkap ke publik, minggu ini saya serahkan ke Direksi dan Dewas untuk saling tabayyun demi TVRI," tutup Achsanul dalam cuitannya itu.

Senin, 09 Desember 2019

Bantu Petani, Mentan Minta Penggunaan Aspal Karet Digenjot

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo hari ini datang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Syahrul menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di kantornya, Jakarta Selatan.

Salah satu yang dibahas yaitu terkait peningkatan jumlah karet sebagai campuran aspal di seluruh Indonesia. Syahrul ingin, penggunaan karet untuk aspal semakin diperluas di tengah harga karet yang semakin murah.

"Hari ini yang terjajaki itu adalah seperti apa seluruh masalah karet yang bersoal dengan harga yang makin rendah itu bisa digunakan oleh menteri semaksimal mungkin. Jadi bukan sekedar penjajakan atau sekedar membantu, tetapi memang menjadi konsepsi bersama karena kita penghasil karet kedua terbesar di dunia," ujar Syahrul di Kementerian PUPR, Jumat (8/11/2019).

Terkait permintaan Syahrul, Basuki mengatakan, akan ada lebih dari 30.000 ton karet yang akan diserap untuk program ini ke depan.

"Nanti kita akan coba upayakan program itu. Jadi kita yang tahun lalu ada sekitar 30.000 ton kita serap dari petani saat harga rendah. Nah ini akan kita lebihkan lagi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan PUPR menyerap," ucap Basuki.

Basuki menjelaskan, tujuan utama dari penggunaan aspal karet sendiri adalah untuk pemeliharaan alam. Aspal karet yang memiliki karet alam dipercaya meningkatkan kekuatan aspal. Lapisan aspal jalan juga diyakini akan lebih tahan dari retakan.

Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk memberikan nilai tambah terhadap petani karet lokal.

"Beliau (Syahrul) ingin bantu petani karet lebih besar lagi," imbuhnya.

Basuki Setop Bangun Bendungan Baru, Mulai Lagi di 2021

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut tidak ada pembangunan bendungan baru di tahun 2020. Basuki mengatakan, hal ini lantaran belum rampungnya 65 pembangunan bendungan yang dibangun sebelumnya.

"Tahun 2020 nggak ada (bendungan baru). Kan yang untuk 2014-2019 saja belum selesai. Sehingga tahun 2020 kalau nggak salah saya nggak memprogramkan program baru," ujar Basuki di kantornya, Jumat (8/11/2019).

Basuki melanjutkan, pembangunan bendungan baru akan dimulai kembali pada tahun 2021.

"Nanti 2021 baru kita nafas lagi," katanya.

Mengenai jumlahnya, Basuki bilang, akan ada 15-20 bendungan yang akan dibangun pada tahun 2021 mendatang.

"Angkanya 15-20 (bendungan), mulai 2021," imbuhnya.

Berdasarkan catatan detikcom, sampai akhir tahun 2019 Basuki menargetkan 29 bendungan akan selesai. Sisanya, akan diselesaikan tahun 2020 hingga 2022 mendatang.

"Dari 65 bendungan, sampai 2018 baru selesai 14. Nanti 2019 ini kita targetkan 15 yang selesai, jadi 29. Sisanya nanti 2020, 2021, dan terakhir 2022," ungkap Basuki pada detikcom, Jumat (22/3/2019).

Ibu Kota Baru RI Bakal Dikelilingi 57 Km Tol dan 77 Km Jalur Kereta

Kementerian PUPR memaparkan sejumlah infrastruktur dasar yang akan dibangun di ibu kota baru negara Republik Indonesia yang rencananya dibangun di Kalimantan Timur. Infrastruktur tersebut di mencakup kebutuhan air dasar, jalan, jembatan, jalur kereta hingga jalur sepeda dan pemukiman.

Dari data yang diterima detikcom, untuk sektor jalan dan jembatan akan dibangun jalan tol lingkar sepanjang 57 km untuk sekitar 4.000 Ha wilayah ibu kota. Kemudian ada pula jalan non tol nasional 71 km di kawasan inti pusat pemerintahan, 629 km jalan di kawasan ibu kota negara, dan 198 km jalan di perbatasan ibu kota atau perluasan ibu kota.

Untuk kebutuhan air dasar dengan asumsi jumlah penduduk 2 juta orang, diperlukan ketersediaan air baku dengan kapasitas 6,9 m3/detik untuk mencukupi kebutuhan 300 liter/hari/orang. Kemudian diperlukan juga manajemen banjir, drainase, serta infrastruktur energi seperti PLTA dan gas.

"Untuk di PUPR, maka nanti yang akan awal ditawarkan adalah proyek infrastruktur sumber daya air atau water resources terkait dengan kebutuhan air bersih (basic water need), kemudian pengendalian banjir atau flood management, drainase dan infrastruktur energi yang berbasis bendungan atau dam," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto saat ditemui di sela acara Indonesia Infrastructure Week di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).