DPR Panggil Bos-bos BUMN Bahas Suntikan Modal hingga Utang

Komisi VI DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan para Direktur Utama (Dirut) BUMN yang mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN), dana talangan, atau utang yang dicairkan pemerintah ke BUMN untuk tahun anggaran 2020.

Hadir dalam rapat ini Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) Didiek Hartantyo, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas), Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Muhammad Abdul Ghani, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra dan jajaran perseroan lainnya yang mendapat dana dari pemerintah.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima. Rapat dimulai sekitar pukul 14.30 WIB.

Aria ingin masing-masing BUMN menjelaskan secara umum terkait PMN, dana talangan, dan pencairan utang pemerintah yang diterimanya. Dikarenakan uang yang dianggarkan pemerintah untuk BUMN tidak kecil, yaitu senilai Rp 143,63 triliun.

"Ini bukan jumlah yang kecil jadi kita harus tahu secara detil. Pencairan utang pemerintah Rp 108,48 triliun, PMN Rp 15,5 triliun, dana talangan Rp 19,65 triliun," ucapnya.

Uang tersebut akan diberikan melalui skenario PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,5 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI Rp 6 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM Rp 1,5 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 500 miliar.

Selanjutnya, rincian dana talangan yakni untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Rp 8,5 triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, PT KAI (Persero) Rp 3,5 triliun, PTPN Rp 4 triliun, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3 triliun.

Terakhir, untuk pencairan utang pemerintah ke BUMN kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 48,46 triliun, ke PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 40 triliun, ke BUMN Karya sebesar Rp 12,16 triliun, ke PT KAI (Persero) Rp 30 miliar, ke PT Pupuk Indonesia Rp 6 triliun, ke PT Kimia Farma Rp 1 triliun, dan ke Perum Bulog Rp 56 miliar.

https://cinemamovie28.com/the-wolfpack/

Penghasilan Orang Miskin atau Kaya yang Paling Terdampak Corona?

Pandemi virus Corona atau wabah COVID-19 telah membuat ekonomi berantakan. Tapi ternyata dampaknya paling parah dirasakan hanya masyarakat berpenghasilan rendah ketimbang masyarakat kelas atas.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, wabah COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar dan menurunkan pendapatan masyarakat.

"Survei BPS, pendapatan turun hampir di semua lapisan masyarakat, dari bawah sampai atas," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI yang membahas Asumsi dasar Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN tahun anggaran 2021 di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Meski berdampak terhadap pendapatan seluruh lapisan masyarakat, namun dampak terdalam dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Survei BPS menunjukkan 7 dari 10 orang masyarakat berpenghasilan rendah pendapatannya menurun.

Sementara untuk masyarakat kelas atas dampaknya hanya kecil. Pendapatan masyarakat kelas atas yang mengalami penurunan hanya 3 dari 10 orang.

"Artinya dampak COVID-19 ke pendapatan lebih dalam ke masyarakat berpendapatan rendah," tutupnya.

https://cinemamovie28.com/bathroom-cry-2/

HUT ke-493, Jakarta Masih Punya 362 Ribu Warga Miskin

DKI Jakarta hari ini sedang berulang tahun yang ke 493. Di usianya yang hampir 500 tahun, Jakarta masih memiliki tugas berat yang harus diselesaikan.

Misalnya masalah kemiskinan sampai kesenjangan. Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DKI Jakarta tahun anggaran 2019 jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tercatat 362,3 ribu orang atau sekitar 3,42%.

Kepala ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Ryan Kiryanto mengungkapkan kemiskinan dan kesenjangan di negara berkembang ini pasti masih ada seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

"Tipikal negara berkembang, di Ibu Kota Negaranya pasti ada kelompok miskin atau marjinal yang dia berada di piramida paling bawah. Indonesia sama seperti Brasil, India, Argentina soal kelompok marjinal ini," kata Ryan saat dihubungi detikcom, Senin (22/6/2020).

Dia mengungkapkan, dibutuhkan fiskal dari negara untuk mencapai ke jalur terbawah tersebut. Menurut Ryan di kota seperti Jakarta ketimpangan ini harus semakin kecil.

Hal ini agar jarak antara si kaya dan si miskin tidak semakin jauh dan melebar. "Indeks gini rasio itu harus makin kecil agar si kaya dan si miskin gap nya semakin dekat. Jangan semakin lebar, alat kontrolnya itu saja," jelas dia.

https://cinemamovie28.com/war-dogs/

Kemudian, Jakarta juga harus menghitung indeks pembangunan manusia dan bisa mencatatkan kesejahteraan.

Kepala ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede mengungkapkan indeks pembangunan manusia (IPM) juga harus ditingkatkan. Karena ini menjadi barometer untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Kesenjangan juga menjadi faktor penting, ini bisa menjadi key performance index (KPI) untuk pemerintah daerah dalam menjalankan roda bisnis negara.

"Hal-hal seperti sektor jasa juga menjadi faktor penting untuk kesejahteraan sebuah wilayah. DKI Jakarta juga bisa meningkatkan penyerapan di sisi pariwisata," jelas dia.

Dari data Bank Indonesia (BI) pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada kuartal I 2020 masih cukup kuat meski mengalami perlambatan. Ekonomi DKI Jakarta pada kuartal ini tumbuh sebesar 5,06% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 5,96% (yoy), sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Perkembangan ekonomi di Jakarta tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional yang tumbuh sebesar 2,97% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 4,97% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi Jakarta pada kuartal I 2020, terutama ditopang oleh kinerja Ekspor dan Konsumsi Rumah Tangga.

Ekspor tumbuh mencapai 9,75% (yoy) yang terutama terjadi pada ekspor barang dan jasa antardaerah. Sementara itu, Konsumsi Rumah Tangga masih cukup kuat dengan tumbuh sebesar 4,93% (yoy) ditopang oleh konsumsi makanan-minuman, telekomunikasi, kesehatan dan pendidikan yang masih tumbuh di tengah pelaksanaan work/study from home.

Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kenaikan kinerja di sektor jasa seperti LU Jasa Keuangan, LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Pendidikan dan LU Jasa Kesehatan. Sementara itu, tiga LU utama DKI Jakarta, yakni LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta LU Konstruksi, tumbuh melambat, dan LU Industri Pengolahan mengalami kontraksi.

https://cinemamovie28.com/emelie/