Komisi VI DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan para Direktur Utama (Dirut) BUMN yang mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN), dana talangan, atau utang yang dicairkan pemerintah ke BUMN untuk tahun anggaran 2020.
Hadir dalam rapat ini Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) Didiek Hartantyo, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas), Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Muhammad Abdul Ghani, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra dan jajaran perseroan lainnya yang mendapat dana dari pemerintah.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima. Rapat dimulai sekitar pukul 14.30 WIB.
Aria ingin masing-masing BUMN menjelaskan secara umum terkait PMN, dana talangan, dan pencairan utang pemerintah yang diterimanya. Dikarenakan uang yang dianggarkan pemerintah untuk BUMN tidak kecil, yaitu senilai Rp 143,63 triliun.
"Ini bukan jumlah yang kecil jadi kita harus tahu secara detil. Pencairan utang pemerintah Rp 108,48 triliun, PMN Rp 15,5 triliun, dana talangan Rp 19,65 triliun," ucapnya.
Uang tersebut akan diberikan melalui skenario PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) Rp 7,5 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI Rp 6 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM Rp 1,5 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 500 miliar.
Selanjutnya, rincian dana talangan yakni untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Rp 8,5 triliun, Perum Perumnas Rp 650 miliar, PT KAI (Persero) Rp 3,5 triliun, PTPN Rp 4 triliun, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3 triliun.
Terakhir, untuk pencairan utang pemerintah ke BUMN kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 48,46 triliun, ke PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 40 triliun, ke BUMN Karya sebesar Rp 12,16 triliun, ke PT KAI (Persero) Rp 30 miliar, ke PT Pupuk Indonesia Rp 6 triliun, ke PT Kimia Farma Rp 1 triliun, dan ke Perum Bulog Rp 56 miliar.
Penghasilan Orang Miskin atau Kaya yang Paling Terdampak Corona?
Pandemi virus Corona atau wabah COVID-19 telah membuat ekonomi berantakan. Tapi ternyata dampaknya paling parah dirasakan hanya masyarakat berpenghasilan rendah ketimbang masyarakat kelas atas.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, wabah COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar dan menurunkan pendapatan masyarakat.
"Survei BPS, pendapatan turun hampir di semua lapisan masyarakat, dari bawah sampai atas," ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI yang membahas Asumsi dasar Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN tahun anggaran 2021 di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6/2020).
Meski berdampak terhadap pendapatan seluruh lapisan masyarakat, namun dampak terdalam dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Survei BPS menunjukkan 7 dari 10 orang masyarakat berpenghasilan rendah pendapatannya menurun.
Sementara untuk masyarakat kelas atas dampaknya hanya kecil. Pendapatan masyarakat kelas atas yang mengalami penurunan hanya 3 dari 10 orang.
"Artinya dampak COVID-19 ke pendapatan lebih dalam ke masyarakat berpendapatan rendah," tutupnya.
https://cinemamovie28.com/bathroom-cry-2/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar