Wali Kota Depok Mohammad Idris mengungkapkan bahwa telah membuat sejumlah aturan bagi wilayahnya untuk menangani COVID-19. Adapun terdapat 13 Peraturan Wali Kota, 43 Surat Keputusan, 8 Surat Edaran, dan 4 Instruksi Wali Kota.
"Kita juga membentuk Kampung Siaga berbasis RW yang kita beri stimulus dana 3 juta rupiah supaya mereka bergerak mencegah penularan COVID-19 di hulu," terang Idris dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6/2021).
https://nonton08.com/movies/z-o-m-b-i-e-s/
Dia menyebutkan, pemerintah Kota Depok juga menstimulasi tingkat kecamatan dan kelurahan untuk menangani COVID-19. Selain itu, melakukan kerja sama dengan TNI juga efektif dalam menekan mobilitas warga di tingkat kelurahan.
Idrus mengatakan bahwa pendekatan masyarakat dilakukan dengan cara-cara persuasif, yakni dengan menempatkan masyarakat sebagai subjeknya.
"Pembimbing rohani di masa COVID-19 ini kami minta menggerakkan masyarakat dengan cara menyisipkan pesan protokol kesehatan dalam ceramah agama," tambah Idris.
Kendati demikian, dia mengakui, kesadaran warga Depok masih rendah dan perlu terus diingatkan agar tidak lalai menjalankan protokol kesehatan.
"Apalagi RT-RT yang masuk zona hijau karena tidak ada kasus, merasa aman," ungkapnya.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sonny B. Harmadi, menyampaikan, lonjakan kasus terjadi karena adanya libur panjang yang diikuti laju perjalanan penduduk yang masif. Ketika mobilitas naik, Sonny menyimpulkan, kepatuhan protokol kesehatan pun turun.
"Inilah pemicu utama meningkatnya kasus. Kita sebenarnya pernah berhasil menurunkan kasus pada Februari 2021, dari 176.500 lebih menjadi 87.662 kasus aktif karena kepatuhan protokol kesehatan naik dan mobilitas penduduk turun," ungkapnya.
Menurut Sonny, pihaknya saat ini mempertimbangkan agar tidak lagi ada libur panjang. Selain itu, pihaknya tengah mendorong kepatuhan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya klaster kantor.
"Harus ada upaya keras kita bersama agar tidak terjadi kerumunan. Memakai masker jadi kewajiban. Kemudian ada pembatasan mobilitas dan aktivitas. Karenanya, di zona merah, bekerja di kantor itu dibatasi hanya sampai 25 persen," ungkapnya lebih lanjut.
Sementara itu, dari sisi tenaga kesehatan, dr. Tirta menyarankan agar pemerintah mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
"Jadi edukasi bukan dari dokter lagi, tapi dari kader-kader kesehatan di posyandu-posyandu. Kader-kader ini harus kita tingkatkan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat mengenai penyakit menular seperti COVID-19 ini," sarannya.
Klarifikasi hoax terkait penanganan COVID-19 dan vaksinasi COVID-19, menurut dr. Tirta, juga perlu dipercepat lagi.
"Kebanyakan yang mengklarifikasi biasanya teman-teman tenaga kesehatan juga. Saat ini sedang kita usulkan agar hoax-hoax ini bisa diklarifikasi dengan segera," ungkapnya.
dr. Tirta juga mengimbau masyarakat agar tidak lengah. Meski sudah melakukan vaksinasi, tetap menjaga protokol kesehatan.
"Jadi kami mengimbau kepada masyarakat untuk menghindari perjalanan, apalagi bulan depan juga akan ada momen Idul Adha. Jadi kita fokus mencegah agar peningkatan ini tidak terulang kembali di bulan depan," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar