Di tengah pandemi COVID-19, beberapa negara di dunia sudah mulai menghapus aturan wajib pakai masker. Orang-orang tersebut boleh bebas melepas masker di kondisi tertentu, asalkan sudah mendapatkan vaksinasi secara penuh.
Beberapa negara di antaranya termasuk Amerika Serikat, Israel, Bhutan, Selandia Baru, Australia, hingga China. Kebanyakan dari negara ini juga mengklaim sudah sukses mengendalikan laju pandemi COVID-19.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia?
Menurut pakar epidemiologi Universitas Griffith Australia Dicky Budiman, Indonesia masih belum bisa memberlakukan aturan melepas masker. Hal ini karena status pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia berbeda dengan negara-negara tersebut.
"Jawabannya tentu tidak, karena ya berbeda status pengendalian pandemi. Mereka (negara-negara bebas masker), terutama Israel, Selandia Baru, Australia, Korea Selatan, sudah dalam level pandemi yang terkendali baik," jelas Dicky saat dihubungi detikcom, Jumat (28/5/2021).
"Itu test positivity rate-nya sudah jauh di bawah 3 persen, bukan 5 persen lagi. Bahkan untuk Australia dan Selandia Baru sudah di bawah 1 persen. Artinya, kasus COVID-nya sudah jarang, mungkin sudah 1 per 5 juta, itu pun jarang," lanjutnya.
Sementara di Indonesia, Dicky mengatakan test positivity rate-nya masih selalu di atas 10 persen selama setahun ini. Hal ini menandakan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali.
"Karena kalaupun dilaporkan kasusnya cuma 100 tapi test positivity rate-nya masih di atas 10 persen, berarti bukan 100 kasusnya, bisa berkali lipat dari itu," kata Dicky.
Selain itu, Dicky menegaskan kriteria jika suatu negara bisa mengendalikan pandemi bukan dari segi vaksinasinya saja. Hal utama yang menjadi tolak ukur adalah test positivity rate.
Ia mengatakan jumlah vaksinasi di Selandia Baru dan Australia saat ini masih lebih kecil dibandingkan negara lain. Tetapi, dengan test positivity rate yang baik maka dianggap sudah bisa mengendalikan pandemi COVID-19.
"Jadi bukan soal vaksinasinya. Jadi yang pertama itu test positivity rate-nya, terkendalinya, baru vaksin. Tapi yang paling utama itu ya 3T tetep," tegas Dicky.
"Jadi ya Indonesia tidak bisa memberlakukan itu (lepas masker), perjalanan masih jauh," pungkasnya.
https://movieon28.com/movies/寻龙契约/
Satgas Angkat Bicara Soal Isu Vaksin COVID-19 Mengandung Magnet
Belakangan ini, isu soal vaksin COVID-19 yang mengandung magnet sedang ramai diperbincangkan. Hal ini muncul setelah sebuah video yang viral di media sosial.
Video tersebut disertai dengan narasi menyesatkan yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 yang disuntikkan mengandung microchip bermagnet. Sehingga ini bisa membuat koin menempel pada kulit manusia.
Menanggapi hal ini, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan bahwa vaksin Corona yang tengah diberikan saat ini sama sekali tidak mengandung magnet.
"Perlu diketahui, bahwa vaksin tidak mengandung magnet," tegas Prof Wiku dalam konferensi pers di YouTube BNPB, Jumat (28/5/2021).
"Koin bisa saja menempel di kulit karena adanya keringat yang diproduksi secara alami oleh kulit manusia dan gaya gesek lainnya, sehingga menimbulkan daya magnet," lanjutnya.
Melihat isu ini, Prof Wiku mengingatkan agar seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu memverifikasi informasi yang diterima pada sumber yang kredibel. Jika itu terjadi, sama saja dengan menyebarluaskan berita bohong atau hoax.
"Kesalahan kita dalam menyebarkan informasi yang belum diverifikasi sama saja dengan menyebar berita bohong atau hoax dan ini tentunya akan menghambat upaya pemerintah dalam menangani pandemi di Indonesia," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar