Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan masyarakat Indonesia harus berdamai dengan wabah Corona. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun menjelaskan maksud pernyataan Jokowi tersebut.
Menurut Luhut, berdamai dengan Corona adalah patuh terhadap protokol kesehatan. Dia menegaskan pola hidup masyarakat pun harus berubah lebih sehat dan bersih. Hal ini dikatakan Luhut dalam pertemuannya dengan rektor-rektor Universitas Islam Negeri dan Perguruan Tinggi lainnya, seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (22/5/2020).
"Berdamai itu maksudnya adalah tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Pola hidup masyarakat pun harus banyak berubah, harus berpola hidup lebih bersih dan lebih sehat. Saya mohon ini benar-benar disosialisasikan, terutama kepada para mahasiswa untuk disampaikan kepada masyarakat," terang Luhut (22/5/2020).
Luhut menambahkan setiap kebijakan mengenai penanganan virus Corona telah diambil secara sangat hati-hati oleh pemerintah. Dinamika yang terjadi menurutnya menuntut pemerintah untuk menyesuaikan keputusan di sana-sini.
Dia menegaskan kebijakan pemerintah tetap konsisten dan tidak berubah-ubah. Belum lagi wabah ini memang baru pertama kali terjadi, pemerintah belum ada pengalaman menanganinya.
"Pemerintah bukannya tidak konsisten dan berubah-ubah, tetapi dinamika COVID-19 harus disesuaikan, karena kita belum ada pengalaman dan perlu kehatian-hatian dalam mengambil keputusan," jelas Luhut.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan kemungkinan kasus Corona di Indonesia masih bisa naik dan turun secara fluktuatif. Jokowi mengatakan sebelum ada vaksin Corona, masyarakat harus berdamai dengan virus ini.
"Ada kemungkinan masih bisa naik lagi, atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi, dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan COVID untuk beberapa waktu ke depan," ujar Jokowi dalam video yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/5/2020).
Rencana Besar Erick Thohir 'Gabungkan' BUMN Pangan dan Perkebunan
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, impor masih menjadi masalah di bidang pangan. Masalah yang dihadapi di bidang pangan seperti masalah di bidang kesehatan.
Demikian disampaikan Erick Thohir dalam keterangannya, Jumat (22/5/2020).
"Sama seperti industri kesehatan, impor juga menjadi masalah krusial di industri pangan, di mana kita masih bergantung pada asing, hal ini perlu direformasi untuk memastikan ketahanan pangan di Indonesia," kata Erick.
Erick mengatakan, pihaknya sedang menyusun peta jalan industri pangan di BUMN. Ia berencana menggabungkan PTPN, Perum Bulog dan RNI dalam sebuah klaster.
Sehingga, akan mendorong terbentuknya rantai pangan yang terkonsolidasi di BUMN.
"Saat ini BUMN sedang menyiapkan roadmap untuk industri pangan di BUMN. Dengan penggabungan PTPN, Bulog dan RNI dalam klaster pangan akan mendorong terbentuknya rantai industri pangan yang terkonsolidasi di BUMN," ungkap Erick.
Jelasnya, BUMN saat ini memiliki 130.000 Ha tanah di bawah PTPN dan 140.000 lahan yang dimiliki oleh rakyat yang dikelola BUMN seharusnya dapat untuk menyeimbangkan kebutuhan 3,5 juta ton gula di Indonesia, yang mana 36% diantaranya dipenuhi oleh swasta dan 800.000-900.000 ton dari impor.
"Dengan penggabungan klaster pangan ini, kami yakin BUMN dapat mengurangi impor dan kedepannya bisa mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas tahun 2045," terang Erick.
Erick sendiri didampingi Direktur Operasional Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh baru saja melakukan sidak ke Komplek Pergudangan Bulog di Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Erick memeriksa ketersediaan gula dan beras di Jawa Barat khususnya untuk mengantisipasi jelang perayaan Idul Fitri.
Tri Wahyudi Saleh menyampaikan stok gula dan beras di Jawa Barat dalam kondisi aman.
"Stock beras dan gula di Kantor Wilayah Jawa Barat dapat dipastikan aman dapat memenuhi kebutuhan. Untuk stok gula di Jawa Barat adalah 1.853 ton, sedangkan beras 227.997 ton," jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar