Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta menyebut ada 972 tenaga kesehatan (Nakes) yang mengalami penundaan vaksinasi COVID-19. Dinkes mengaku akan merampungkan akhir Februari dan melanjutkan vaksinasi tahap kedua.
"Total nakes 9.710, yang sudah tervaksinasi ada 99,81 persen dan yang tertunda ada 972 orang. Penyebabnya (tertunda) macam-macam mungkin tadi ada penyintas, menyusui melahirkan, hipertensi, DM (diabetes mellitus)," kata Kepala Dinkes Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani saat ditemui di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Rabu (17/2/2021).
Namun, dengan terbitnya edaran terbaru dari Kementerian Kesehatan saat ini vaksinasi COVID-19 untuk nakes maupun untuk masyarakat bisa menyasar lansia, orang yang memiliki comorbid seperti diabetes dan hipertensi selama belum ada komplikasi.
"Kecuali penyintas COVID-19 baru boleh dibaksin setelah tiga bulan dinyatakan sembuh," ujarnya.
Emma juga optimis vaksinasi terhadap nakes akan rampung saat pekan terakhir bulan Februari. Pasalnya, dengan edaran baru tersebut proses vaksinasi bisa langsung dilakukan.
"Kami targetkan Februari akhir ini selesai semua untuk nakes," ucapnya.
Selain itu, Dinkes pun mulai menyiapkan vaksinasi tahap ke dua bagi lini pelayanan publik seperti ASN, TNI, Polri, guru, dosen, tokoh agama, tokoh masyarakat, DPRD hingga pedagang. Sedangkan untuk pelaksanannya nanti akan disesuaikan dengan distribusi vaksin dari pemerintah pusat.
"Sekarang kita sudah mendapatkan data lebih kurang 35 ribu untuk pelayanan publik itu. Tapi, data ini masih berjalan terus ya, sekarang kita diharapkan melaporkan data-data priortas tahap kedua vaksinasi ini ke Pusdatin," katanya.
Namun, Emma menyadari, untuk melakukan vaksinasi tahap ke dua, dengan tingkat sasaran yang jauh lebih besar, tentu jumlah faskes dan vaksinator pun harus ditambah. Pasalnya baru terdapat 18 Puskesmas, 11 rumah sakit umum dan 2 klinik yang mendapat izin menyuntikan vaksin.
"Karena itu kita akan menambah jumlah faskes, sekaligus vaksinatornya. Karena tidak mungkin cukup kalau hanya mengandalkan 31 itu. Kita kan punya enam RS KIA, itu akan diikutkan, karena selama ini baru rumah sakit umum dan untuk vaksinator kemungkinan ditambah sekitar 300 orang," ucapnya.
https://maymovie98.com/movies/the-grasshopper/
Apa Bisnis Vaksin COVID-19 Diizinkan di RI, Pak Menkes?
Indonesia tengah berpacu dengan waktu terkait program vaksinasi COVID-19 massal ke berbagai lapisan masyarakat. Tentu saja saat ini vaksinasi masih gratis, namun bagaimana ke depan, apa bisa dibisniskan?
Isu bisnis vaksin COVID-19 pun mengemuka dalam obrolan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan Forum Pimred secara virtual, Rabu (17/2/2021).
Menurut BGS -- panggilan akrab menkes -- pemerintah sampai sekarang masih belum memutuskan ataupun membuka peluang terkait bisnis vaksin COVID-19 di Indonesia.
"Sampai sekarang belum ada diskusi ke arah sana," ujarnya.
Pun demikian, diakui BGS, pembahasan soal bisnis vaksin COVID-19 sangat sensitif. Terlebih di masa-masa sekarang ini dimana sisi kemanusiaan dan keselamatan banyak orang lebih utama.
"Bayangkan ada negara Afrika yang kesulitan secara ekonomi dan kesulitan mendapatkan vaksin. Di sisi lain ada negara maju dan kaya yang dengan mudah membeli vaksin dan digratiskan ke warganya," papar BGS.
"Jadi isu ini sensitif sekali. Gak cuma di Indonesia, tetapi juga di dunia. Kalau saya bilangnya, bisa cari untung di tempat lain lah," ia menegaskan.
Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) akan diterbitkan untuk mengatur vaksin mandiri.
Terlebih, Presiden Joko Widodo ingin agar program vaksinasi segera ditingkatkan intensitasnya, baik secara volume maupun waktunya. Sehingga target herd immunity alias kekebalan di masyarakat bisa dicapai dalam waktu setahun ke depan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar