Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pembatasan berskala lokal lebih efektif untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). Jokowi pun meminta setiap pemerintah daerah untuk tak asal menutup wilayah.
"Oleh sebab itu sekali lagi strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk berbasis pembatasan berskala lokal, ini penting sekali untuk dilakukan. Baik itu manajemen intervensi yang dalam skala lokal, maupun skala komunitas, sehingga sekali lagi jangan buru-buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten, dan kalau kita bekerja berbasiskan data, langkah-langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan," kata Jokowi dalam rapat terbatas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/9/2020).
Jokowi lantas mengungkapkan mengenai pentingnya penanganan Corona berbasis lokal. Menurut Jokowi, strategi pembatasan berskala lokal akan membuat penanganan Corona lebih terfokus.
"Karena dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten/kota tidak semuanya berada pada posisi merah, yang 20 itu. Sehingga penanganannya tentu saja jangan digeneralisir, di sebuah kota atau di sebuah kabupaten pun sama, tidak semua kelurahan, tidak semua desa, tidak semua kecamatan juga mengalami hal yang sama, merah semuanya. Ada hijau, ada yang kuning, itu memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyoroti ketimpangan tes Corona di sejumlah daerah di Indonesia. Dia mencontohkan beberapa daerah dengan jumlah tes Corona di atas 100 ribu.
"Kemudian keenam terkait dengan testing, minggu yang lalu sudah saya sampaikan kapasitas testing antara daerah ini ketimpangannya harus segera diperkecil. Jangan sampai ada yang sudah terlalu tinggi tetapi ada daerah atau provinsi-provinsi yang lain yang masih jauh di bawah, misalnya di DKI yang sudah mencapai 324 ribu, di Jawa Timur masih 184 ribu, di Jawa Tengah 162 ribu, di Jawa Barat 144 ribu, dan di provinsi-provinsi yang lain yang masih di bawah 100 ribu," ujar Jokowi.
Jokowi Perintahkan Luhut dan Doni Tangani Corona Masih Tinggi di 8 Provinsi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala Satgas COVID-19, Doni Monardo, untuk berfokus menangani Corona (COVID-19) di 8 provinsi. Jokowi memberikan target dua minggu agar kasus Corona di 8 daerah tersebut turun.
"Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya. Dan menugaskan wakil ketua komite Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas COVID untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," kata Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (14/9/2020).
Airlangga mengatakan Jokowi juga menginginkan penanganan Corona di Indonesia didasarkan pada strategi berbasis lokal. Dengan begitu, semua wilayah di Indonesia bisa terawasi.
"Pak Presiden meminta agar pengelolaan dari penurunan angka ini dikelola secara lokal untuk melakukan intervensi juga berbasis lokal sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di daerah di 83.000 desa, RT/TW, untuk terus dapat termonitor," ujar Airlangga.
Selain itu, Airlangga menyampaikan pesan Jokowi agar kebijakan terkait penanganan COVID-19 terintegrasi. Menurut dia, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi harus dikoordinasikan terus.
"Tadi arahan Bapak Presiden, bahwa pengelolaan penanganan COVID dari segi kesehatan dan pemulihan ekonomi perlu terus dikoordinasikan, baik pusat atau daerah, dan keputusan yang menyangkut masyarakat banyak tentunya diputuskan secara terintegrasi dan ditujukan untuk menurunkan angka yang terdampak dari pada pandemi COVID," ujar Menko Perekonomian tersebut.
Airlangga juga menegaskan pemerintah akan terus menggelar operasi yustisi untuk mendisiplinkan warga. Operasi yustisi ini melibatkan TNI dan Polri.
"Tadi kita bahas juga terkait dengan pengadaan atau PCR test yang dilakukan lembaga nonpemerintah, dalam arti partisipasi swasta dan klinik. Di mana Kemkes akan me-review, mengevaluasi dan akan menetapkan harga jasa PCR tersebut," imbuh Airlangga.
Airlangga tidak menyebut delapan provinsi yang diminta jadi prioritas penanganan Corona. Namun pada akhir Juli lalu, Jokowi pernah menyebut ada 8 provinsi yang menyumbang kasus Corona tertinggi di Indonesia.
https://indomovie28.net/mr-peabody-sherman-2/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar