Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencana pemerintah ingin merombak program bansos dan subsidi energi. Perombakan ini bagian dari reformasi sistem anggaran, pemerintah ingin pengintegrasian atau penggabungan pemberian subsidi energi baik listrik maupun elpiji dengan bansos.
Dia bilang rencana tersebut juga sejalan dengan program reformasi sistem penganggaran yang saat ini dibahas antara pemerintah dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Perlindungan sosial disampaikan Bappenas akan di-reform," kata Sri Mulyani di ruang rapat Komisi XI DPR, Selasa (23/6/2020).
Sri Mulyani bilang, pemberian perlindungan sosial alias bansos saat ini masih terpisah-pisah di pemerintah pusat dan daerah, termasuk untuk akses kesehatan dan subsidi energi. Dengan begitu akuntabilitas program sulit untuk disinkronkan.
"Karena ini menyangkut banyak belanja yang terfragmentasi. Ada belanja untuk keluarga miskin 10 juta paling bawah seperti PKH, ada pemberian bantuan untuk putra-putrinya dalam bentuk KIP, PIP, bentuk kartu sembako, bantuan akses kesehatan yakni PBI untuk JKN. Dan juga berikan subsidi energi baik listrik, elpiji," jelasnya.
"Sehingga bantuan kita ke masyarakat miskin itu menjadi terfragmentasi, akuntabilitas juga nggak bisa disinkronkan," tambahnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, pandemi Corona menjadi momen bagi pemerintah untuk mengidentifikasi pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberian subsidi energi. Tujuannya untuk akurasi data penerima sehingga tepat sasaran.
"Kita perlu identifikasi dan dapatkan data akurat mengenai siapa yang perlu dapat bansos dan jenis bansos. Ini perlu sehingga masyarakat miskin dapat dengan terintegrasi. Belum lagi bansos dari pemda, itu semua perlu kita tingkatkan dari sisi koordinasinya. Sehingga untuk ini kami dan Bappenas redesigning," ungkapnya.
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut pemerintah tengah mengupayakan penyaluran subsidi energi lewat Kartu Sembako. Sehingga subsidi bisa diberikan ke penerima langsung.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi program ini juga akan terintegrasi dengan bantuan sosial (bansos).
"Kita perlu evaluasi dan integrasi program bansos, ada banyak program subsidi listrik, BPNT, PKH, KIP/PIP, bidik misi, dan seterusnya," kata Ubaidi dalam acara leaders talk via virtual, Rabu (17/6/2020).
Program integrasi ini, dalam paparannya disebut Kartu Sembako akan mengakomodasi penyaluran subsidi listrik dan elpiji, lalu program keluarga harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Selain itu, pemerintah juga berencana mengintegrasikan program Kartu Pra Kerja dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan begitu, program intergasi ini penting ke depannya, apalagi untuk perencanaan.
Jaring 40 Perusahaan Cabut dari China, Bahlil Minta 'Bekal' Rp 120 M
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta tambahan anggaran untuk 2021 sebesar Rp 509 miliar. Sejumlah Rp 120 miliar di antaranya untuk memfasilitasi 40 perusahaan yang akan cabut atau relokasi dari China ke Indonesia.
Pihaknya akan memfasilitasi rencana relokasi 40 perusahaan yang akan keluar dari China ke Indonesia dengan kebutuhan anggaran per perusahaan Rp 3 miliar.
"Ini yang kita hunting nanti bukan 40 perusahaan dan mungkin lebih dari itu bisa sampai dengan 300 perusahaan. Tapi biasanya yang di-hunting itu akan dilakukan komunikasi dan biasanya maksimal itu di sekitar 40 (perusahaan)," kata dia dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI yang ditayangkan di situs web DPR RI, Selasa (23/6/2020).
Usulan tambahan anggaran berikutnya untuk kegiatan pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 20 miliar rupiah.
https://kamumovie28.com/bleach-episode-26-subtitle-indonesia/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar