Elon Musk tak hanya berambisi untuk membuat kolonisasi manusia di Mars. Seperti di Bumi, ia juga mengusulkan membentuk negara dengan menghadirkan sistem pemerintahan di Planet Mars.
Sejauh ini, tidak ada pemerintah di Bumi yang memiliki kekuasaan untuk menyatakan atau mengklaim kedaulatan atas Mars. Oleh karena itu, bila ada sengketa di planet tersebut diselesaikan dengan prinsip otonomi dengan dasar itikad baik.
Musk mengusulkan pemerintahan di Mars dihadirkan dengan cara sistem demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih secara langsung untuk jadi wakil rakyat. Ide bos SpaceX itu bukan hal baru, sebab pernah ia ucapkan pada ajang SXSW 2018.
"Saya pikir ini lebih baik karena demokrasi langsung memiliki peluang korupsi yang jauh lebih rendah daripada demokrasi perwakilan," ujar Musk dikutip dari Gizchina, Senin (28/12/2020).
Tak lantas ide Musk itu diterima oleh semua pihak, seperti dari kalangan para pakar hukum. Mereka justru meragukan kemampuan SpaceX mendirikan negara 'Mars' yang independen.
Faktanya, banyak orang percaya bahwa ketentuan SpaceX dalam perjanjian pengguna Starlink-nya tidak jauh berbeda dengan perjanjian luar angkasa selama bertahun-tahun sebelumnya.
Randy Sgar dar Hogan Lovells Law Firm mengatakan, perjanjian luar angkasa percaya kalau setiap orang di Bumi memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk membuat ruang angkasa menjadi suatu yang dapat kita bagi semua.
Misalnya, kesepakatan Artemis 2020 mengatakan, 'Tidak ada negara yang dapat mengklaim kedaulatan, menggunakan atau menempati atau menempati ruang dengan cara lain'," ucapnya.
Bahkan ada yang menyangsikan niatan Musk yang ingin membuat Mars layaknya perusahaan yang didirikannya.
Pakar Hukum Antariksa dari Nebraska College of Law, Frans Von Der Dunk mengatakan, masalah membentuk negara dari perspektif yang lebih realistis. Disampaikannya, untuk mencapai planet tetangga Bumi itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, apalagi mempertimbangkan mendirikan negara di sana.
https://movieon28.com/movies/color-of-night/
Layar iPhone 12 Kini Dibuat oleh Samsung, LG, dan BOE
Selama ini, hanya ada dua perusahaan yang menyuplai panel OLED yang dipakai Apple di iPhone 12, yaitu Samsung dan LG.
Namun kabarnya saat ini sudah ada perusahaan ketiga yang menyuplai panel OLED untuk jajaran iPhone 12. Perusahaan itu adalah BOE, yang pada awal 2020 ini memang dikabarkan tengah dijajaki oleh Apple untuk menjadi penyuplai panel OLED.
Namun saat itu, BOE kabarnya masih punya masalah di kontrol kualitas, yang menyebabkan kerja sama antara Apple dan BOE masih tertunda, demikian dikutip detikINET dari GSM Arena, Senin (28/12/2020).
Namun kini seorang analis industri meyakini bahwa BOE akhirnya mendapat sertifikasi untuk menyuplai panel OLED ke Apple, yang bakal dipakai di jajaran iPhone 12. Meski begitu, mayoritas panel OLED di iPhone 12 tetap disuplai oleh Samsung.
Diperkirakan, Samsung bakal menyuplai 130 juta unit panel OLED untuk Apple, sementara LG dan BOE masing-masing menyuplai 40 juta unit dan 10 juta unit.
Namun jumlah itu bisa saja meningkat jika penjualan iPhone 12 meningkat, di mana pesanan panel OLED ke BOE mungkin bakal meningkat menjadi 20 juta unit.
iPhone 12 mengusung layar 6,1 inch dengan resolusi 1170 x 2532 pixel. Apple memberikan dukungan HDR 10 dengan tingkap kecerahan 625 nits. Ponsel ini punya baterai berkapasitas 2.815 mAh.
BOE sendiri punya target untuk mencapai pangsa pasar panel OLED global sebesar 40%, atau senilai USD 49,7 miliar, pada 2024 mendatang. Dan menjadi penyuplai panel OLED untuk Apple ini adalah langkah awal mereka untuk mencapai target tersebut.
iPhone 12 sendiri saat ini adalah ponsel 5G yang paling laris di dunia, dan iPhone 12 Pro adalah ponsel 5G terlaris kedua. Kedua ponsel ini menyalip Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, yang berasal dari data milik Counterpoint.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar