Senin, 28 Desember 2020

Markaz Syariah Mau Dialog dengan PTPN, BPN: Tak Bisa dalam Posisi Setara

 Tim advokasi Markaz Syariah ingin berdialog dengan PTPN VIII terkait sengketa lahan. Juru bicara Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi, menyebut dialog itu sah saja, tapi tidak akan bisa dalam posisi yang setara.

"Jadi, kalau misalnya ingin bertemu, ya, mendiskusikan langkah berikutnya boleh. Tapi kalau dialog dengan posisi setara tidak bisa, karena PTPN tidak mau, itu kan tanah dia, dia harus mempertahankan tanah sejengkal pun," kata Taufiqulhadi, Senin (28/12/2020).


"Kenapa? karena PTPN itu dia adalah salah satu BUMN, dan tanah BUMN itu adalah tanah yang telah tercatat di perbendaharaan negara, dan di bawah supervisi kendali dari Menteri BUMN," sebut Taufiq.


Mantan anggota Komisi III DPR itu berbicara soal kompensasi terkait lahan Markaz Syariah. Menurut Taufiqulhadi, PTPN tak seharusnya dituntut memberikan kompensasi karena berstatus pemilik lahan.


"Bagaimana kemudian meminta kompensasi? Kompensasi apa? Karena itu adalah yang rugi adalah PTPN tanahnya hilang, kenapa kita minta rugi lagi kepada PTPN? Tanah dia yang hilang diserobot oleh petani itu, kemudian minta lagi kompensasi. Itu kan tidak relevan sama sekali," sebut Taufiqulhadi.


Taufiqulhadi meminta pihak Habib Rizieq menerima permintaan PTPN yang meminta lahan Markaz Syariah dikembalikan. "Yang harus diingat adalah PTPN itu pasti akan menegakkan otoritasnya, di atas tanahnya, karena itu tanahnya. Apa pun dia akan tempuh," katanya.


Untuk diketahui, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII melayangkan somasi kepada Habib Rizieq Shihab (HRS) perihal lahan Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor. PTPN VIII pun menegaskan Markaz Syariah pimpinan HRS berdiri di area milik mereka.

https://movieon28.com/movies/chaotic-ana/


Perusahaan Eropa Mau Bikin Pabrik Rp 28 T di Papua Barat


Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menarik investasi di dalam negeri, termasuk di Indonesia bagian timur. Saat ini, salah satu perusahaan Eropa menyatakan minat untuk investasi di Kawasan Industri Teluk Bintuni, Papua Barat.

Tak main-main, perusahaan tersebut berencana investasi senilai Rp 28 triliun untuk membangun pabrik petrokimia.


"Pemerintah mengupayakan agar Kawasan Industri Teluk Bintuni dapat menarik investasi dalam negeri dan luar negeri. Sejumlah rencana investasi telah diterima salah satunya perusahaan Eropa Chayil Energy yang berencana investasi sebesar Rp 28 triliun untuk membangun pabrik petrokimia di Teluk Bintuni," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Bintuni Energy Forum, Senin(28/12/2020).


Airlangga menjelaskan, salah satu upaya pemerintah menarik investasi di kawasan timur Indonesia ialah menjadikan Teluk Bentuni sebagai salah satu kawasan industri prioritas.


"Kawasan Teluk Bintuni sudah dimasukkan RPJMN 2014-2019, yang kemudian berdasarkan Perpres 56 tahun 2018 ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Dalam tahap selanjutnya dokumen RPJMN 2020-2024 ditetapkan sebagai salah satu kawasan industri prioritas," ujarnya.


Tak hanya itu, pemerintah juga memastikan pasokan energi di kawasan tersebut. Salah satunya, dengan memasukkan investasi proyek LNG Tangguh Train 3 dalam proyek strategis nasional.


"Saat ini proyek strategis nasional Train 3 telah komitmen untuk men-supply total 180 juta kaki kubik feed per hari untuk kebutuhan gas bumi bagi industri petrokimia di Teluk Bintuni," katanya.

https://movieon28.com/movies/criminal-lovers/


Tidak ada komentar:

Posting Komentar