Ketua umum PA 212, Slamet Maarif menyebut Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Muhammad Martak tengah mengurus kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Arab Saudi. Slamet menyebut pihaknya terus berupaya agar Imam Besar FPI itu hadir pada reuni akbar 212.
"Sedang diupayakan semaksimal mungkin kan, tadi GNPF dan ketua, sekjen ada di sana. Kalau tak ada halangan dan komunikasi semua akan lancar," ujar Slamet di Kantor Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).
Slamet mengatakan pihaknya saat ini tidak ingin berkomunikasi dengan pemerintah terkait pemulangan Habib Rizieq. Slamet menyebut akan menjalin komunikasi apabila Habib Rizieq sudah tiba di tanah air. http://kamumovie28.com/complete-unknown-2016/
"Kalau kita dari PA 212 prinsipnya pulangkan dulu HRS, baru kita mau komunikasi dengan pemerintah. Selagi beliau masih disandera, diasingkan politiknya di negara orang, kami tidak akan buka komunikasi dengan pemerintah. Pulangkan beliau baru kita komunikasi," kata dia.
Slamet juga menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang meminta pihaknya melapor secara resmi kepada pemerintah terkait pencekalan Habib Rizieq. Slamet menegaskan bahwa surat cekal yang dimiliki Habib Rizieq sudah sangat jelas.
"Saya pikir Pak Mahfud perlu pelajari betul apa yang terjadi prosesnya. Beliau kan bisa cek ke Saudi Arabia apa yang terjadi. Jadi tidak perlu apa yang beliau sampikan kita bentuk tim laporan, sudah jelas kok. Mana surat cekalnya? Sudah kita tunjukan. Tinggal cek aja ke Saudi saja," pungkasnya.
Pejabat RI-Saudi Negosiasi, Pengacara: Semoga Ada Jalan Pulang untuk HRS
Dubes Arab Saudi, Esam A Abid Althagafi, mengatakan ada negosiasi antar-otoritas tinggi antara Arab Saudi dan Indonesia soal Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab (HRS). Pengacara HRS, Sugito Atmo Prawiro berharap ada jalan terbaik untuk kliennya.
"Dengan sudah adanya koordinasi sudah adanya komunikasi semoga akan lebih memudahkan untuk Habib Rizieq Pulang ke Indonesia," kata Sugito, kepada wartawan, Senin (25/11/2019).
Sugito mengatakan, komunikasi antara otoritas dua negara ini menandakan dokumen yang diserahkan kuasa hukum direspons oleh pemerintah. Untuk itu, dia meminta kepada Menko Polhukam mahfud Md untuk mengecek dan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Saudi.
"Berarti apa yang kami sampaikan sebelumnya mendapat respons baik oleh Menko Polhukam maupun Dubes Saudi Indonesia. Tadinya kan saya sempat menyampaikan, ini nggak berdiri sendiri, ini pasti ada koordinasi antara Pemerintah Saudi dengan Pemerintah Indonesia," jelasnya.
"Jadi saya minta tolong ke Menko Polhukam, tolong dicek, koordinasi dengan Pemerintah Saudi, kalau memang mengalami kesulitan komunikasi bisa minta tolong ke Kemendagri sama Dubes Indonesia di Saudi. Tapi kalau ada respons positif Dubes Saudi mendatangi Menko Polhukam, semoga ada jalan yang terbaik untuk Habib Rizieq," imbuhnya. http://kamumovie28.com/cafe-6-2016/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar