Rabu, 04 Desember 2019

Rocky Gerung Minta Mendikbud Buat Kurikulum Pemberantasan Korupsi di Parpol

Akademisi Rocky Gerung menilai masih ada sejumlah masalah yang dihadapi para guru di Indonesia. Karena itulah, menurutnya, pemerintah gagal menciptakan harapan bagi para guru.

"Banyak soal, soal honorer, soal kompetensi segala macam. Tapi intinya satu, bahwa pemerintah tidak bisa kasih sinyal harapan kepada publik sehingga guru bergairah untuk menempuh profesi yang dia pilih itu. Itu beban sebetulnya pada Menteri Pendidikan yang baru," kata Rocky di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Pekerjaan rumah untuk Mendikbud Nadiem Makarim, menurut Rocky, bukan hanya soal mengefektifkan kurikulum di sekolah, tapi juga di partai politik. Rocky mengatakan partai politik yang tidak punya kurikulum pemberantasan korupsi bisa membuat nasib guru semakin sengsara.

"Partai politik yang nggak punya kurikulum pemberantasan korupsi itu akan membuat nasib guru itu makin papa, karena hak guru untuk sejahtera dikorupsi justru oleh partai politik. Jadi Menteri Pendidikan mesti bikin kurikulum pendidikan etis di partai politik. Ini satu paket, bukan sekadar revolusi mental, ini revolusi peradaban," ujarnya.

Rocky juga menanggapi soal pidato Mendikbud Nadiem yang viral. Menurutnya, pidato itu bisa menunjukkan sinopsis kegelisahan guru, tapi Nadiem dinilainya masih memiliki beban.

"Seolah-olah itu sinopsis dari kegelisahan guru. Jadi dari segi itu oke, Pak Menteri bisa membaca kegelisahan itu, tetapi di belakang kegelisahan itu ada birokrasi yang berurat akar pada tukar-tambah kepentingan di daerah, birokrasi yang menguasai fasilitas-fasilitas dasar," ungkap Rocky.

"Jadi Menteri Pendidikan itu punya dua beban. Pertama, membereskan birokrasinya; kedua adalah menghasilkan pikiran bermutu. Dan itu harus tiba dengan membongkar kurikulum partai politik," lanjut dia.

Rocky pun menyoroti nasib guru honorer yang masih jauh dari sejahtera. Menurutnya, gaji guru honorer perlu dinaikkan hingga 10 kali lipat.

"Guru-guru honorer itu adalah guru. Jadi bukan honorer yang di status, dia adalah guru. Jadi berhak atas, iya kesejahteraan, terutama karena kesejahteraan. Gajinya mesti dikasih 10 kali lipatlah itu," pungkasnya.

Jokowi Dituding Tak Paham Pancasila, PPP: Rocky Gerung Merasa Paling Benar

 PPP meminta Rocky Gerung tak asal menuduh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa bukti. Hal itu menyikapi pernyataan Rocky yang menyebut Jokowi tak paham dengan Pancasila hingga akhirnya muncul tagar #RockyGerungMenghinaPresiden di Twitter.

"Rocky merasa paling benar. Sebaiknya kita tidak perlu menuduh orang tanpa bukti, apalagi belum tentu kita lebih baik dari yang dituduh," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).

Menurut Awiek, meski diserang berbagai tuduhan, Jokowi tetap presiden pilihan rakyat. Awiek pun menyebut Rocky belum tentu lebih 'laku' dari Jokowi di mata masyarakat.

"Ya mau diserang bagaimanapun, Pak Jokowi adalah presiden pilihan rakyat Indonesia. Coba kalau Rocky Gerung maju pilpres, apakah juga dipilih dan menang? Itu indikator nyata sebenarnya siapa yang laku di masyarakat," ungkapnya.

Awiek meminta Rocky Gerung tak merasa paling paham Pancasila. Ia pun menyinggung pernyataan 'kitab suci fiksi' Rocky yang menurutnya tak sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Memangnya Rocky Gerung paling paham Pancasila? Tidak usahlah merasa paling benar. Contoh saja, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya penduduk Indonesia berketuhanan. Tapi ada yang bilang bahwa kitab suci fiksi, padahal kitab suci itu pedoman bagi mahluk beragama. Kalau begini, apakah yang bersangkutan tidak paham Pancasila, khususnya sila pertama?" ujar Awiek.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar