Mulai 15 September 2020 dan seterusnya, pemerintah suntik mati ponsel BM atau perangkat ilegal yang beredar di Indonesia. Ada langkah sederhana yang bisa kalian lakukan, sebelum membeli perangkat. Ini cara cek IMEI ponsel BM.
IMEI yang merupakan singkatan dari International Mobile Equipment Identity adalah kode unik yang melekat di perangkat yang terdiri dari 15 digit. Nomor IMEI ini semacam identitas resmi yang dimiliki oleh Handphone, Komputer genggam, maupun Tablet (HKT).
Bila kalian membeli perangkat beserta kemasannya, informasi ini ada di kemasan tersebut yang biasanya diiringi dengan sertifikasi Postel dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Selain itu, kalian juga bisa melihat nomor IMEI di menu setting ponsel kalian. Setelah itu, pilih About Phone > Status > IMEI Information, nanti di sana akan muncul informasi IMEI dari smartphone yang kalian miliki.
Langkah lainnya yang bisa jadi alternatif cara cek IMEI ini adalah dengan membuka menu panggilan yang kemudian kalian ketik *#06#. Sesaat kemudian, akan tampil nomor IMEI ponsel kalian.
Nah, tahap selanjutnya, nomor IMEI itu bisa kalian cek di laman milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yakni di imei.kemenperin.id. Jika nomor IMEI kalian muncul dan terdaftar, bisa dikatakan ponsel tersebut resmi alias bukan BM.
Untuk lebih memastikan lagi, lakukan uji coba perangkat yang akan dibeli dengan memasukkan SIM card. Pastikan perangkat tersebut mendapatkan sinyal dari operator. Jika tidak mendapat sinyal, patut diwaspadai bahwa perangkat tersebut tidak terdaftar.
Untuk suntik mati barang BM di aturan IMEI ini, memanfaatkan mesin bernama Equipment Identity Registration (EIR) dan Central Equipment Identity Register (CEIR).
Cara kerja EIR merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi nomor IMEI ponsel BM. Setelah nomor IMEI terdeteksi, ia akan mengelompokkan ponsel legal dan ilegal berdasarkan nomor IMEI yang resmi terdaftar. Dengan demikian, saat ada perangkat ilegal, maka perangkat tersebut diblokir layanan telekomunikasinya.
Sementara itu, CEIR ini sejatinya akan menjadi acuan untuk para operator seluler untuk memblokir ponsel-ponsel yang nomor IMEI-nya tak terdaftar alias ponsel BM. Jadi, ponsel yang nomor IMEI-nya tidak terdaftar di mesin tersebut, nantinya secara otomatis tidak bisa terhubung dengan jaringan seluler dari operator yang ada di Indonesia.
Aturan IMEI ini telah disosialisasikan pemerintah sejak 18 Oktober 2019 selama enam bulan. Pada 18 April lalu, kebijakan tersebut resmi berjalan, namun belum optimal karena sistem untuk blokir IMEI perangkat ilegal belum beroperasi. Akhirnya, kebijakan tersebut resmi berlaku sejak 15 September 2020.
Mulai 15 September 2020, Ponsel BM Nggak Dapat Sinyal
Pemerintah telah resmi menerapkan aturan IMEI. Dengan demikian, terhitung malam ini, Selasa (15/9/2020) hingga seterusnya ponsel BM tidak akan mendapatkan sinyal dari operator seluler.
Tidak hanya ponsel BM, aturan IMEI ini juga menyasar perangkat komputer genggam dan tablet ilegal atau HKT sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui IMEI, mulai Selasa, 15 September 2020 pukul 22.00 WIB.
Sejak diberlakukannya peraturan tersebut, sistem Central Equipment Identity Register (CEIR) sebagai pusat pengolahan informasi IMEI telah dibangun oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) untuk mengintegrasikan sistem Equipment Identity Register dari lima operator.
Pemerintah menyebutkan terus melakukan penyempurnaan sistem secara terus-menerus untuk menjamin kesiapan pengendalian IMEI sejak hari ini dan seterusnya.
Pada tanggal 15 September 2020 pukul 17.00 WIB sistem CEIR dan EIR telah selesai dilakukan proses stabilisasi sistem dan Pelaksanaan Pengendalian IMEI Nasional akan beroperasi sepenuhnya pada 15 September 2020 pukul 22.00. Seluruh perangkat HKT yang IMEI-nya tidak terdaftar di dalam sistem CEIR, tidak akan mendapatkan layanan jaringan perangkat telekomunikasi bergerak seluler.
"Pengendalian IMEI pada perangkat telekomunikasi yang dibeli dan menggunakan perangkat yang memenuhi standar, sah atau legal dapat memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi," ujar siaran pers bersama dari pemerintah ini.
Kebijakan pengendalian IMEI tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan didukung seluruh operator telekomunikasi seluler.
https://cinemamovie28.com/the-33d-invader-2/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar