Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung protes pemindahan penerbangan domestik dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati atau Bandara Internasional Jawa Barat. Alasannya karena bisa menurunkan jumlah wisatawan ke Kota Bandung.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons protes tersebut. Pria yang akrab disapa RK ini menyatakan semua pilihan memang ada risikonya.
"Semua pilihan kan pasti ada risikonya. Dulu saat tidak diputuskan ke Kertajati juga, Kertajati-nya yang sepi," ucap RK di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).
Dia menambahkan semua hal ada positif dan negatifnya. Semua yang terjadi dinilai Emil sebagai risiko peralihan penerbangan.
'Semua hal begini ada plus minus, mohon bersabar saja ini risiko peralihan," kata RK.
Ridwan Kamil menambahkan, upaya mendongkrak penumpang di Bandara Kertajati bakal didorong dengan tol Cisumdawu.
"Pemulihan penumpang ini tunggu Cisumdawu beres," tuturnya.
Dari catatan detikcom, sejak Oktober, Pemkot Bandung memang sudah mengeluhkan adanya penurunan jumlah wisatawan usai dipindahnya penerbangan domestik ke Bandara Kertajati. Bahkan, Pemkot Bandung meminta penerbangan domestik dikembalikan ke Bandara Husein Sastranegara.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari mengatakan pengalihan 13 rute penerbangan dari dan menuju Bandara Husein dialihkan ke BIJB berdampak terhadap kunjungan wisata ke Kota Bandung.
Berdasarkan data yang ada, kata dia, terdapat penurunan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik ke Kota Bandung melalui Bandara Husein Sastranegara mencapai 150 ribu orang.
"Jadi ongkoh (katanya) Bandung teh top ten destinasi wisata. Tapi kalau akses udara ditutup yang gimana mau jadi destinasi wisata," ucapnya, saat ditemui di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, Senin (28/10/2019).
Apa Iya Masalah di Bandara Husein Sastranegara Salahnya Kertajati?
Bandara Husein Sastranegara tak seramai sebelumnya usai pemindahan rute penerbangan ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, sehingga memunculkan klaim telah berkontribusi pula pada turunnya angka kunjungan wisatawan. Benarkah demikian?
Terkait itu, Dishub Jabar minta Disparbud Kota Bandung untuk mengkaji kembali mengenai klaim penurunan wisatawan yang diakibatkan penataan penerbangan Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, dan Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka.
Kadishub Jabar Hery Antasari mengatakan, permintaan Disparbud Kota Bandung agar seluruh penerbangan dikembalikan ke Husein Sastranegara bukan lagi menjadi opsi. Sebab hal itu sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan PT Angkasa Pura II.
"Selama ini yang Bu Kenny (Kadisbudpar Kota Bandung) jadi acuan penurunan jumlah wisatawan sampai 150 ribu. Nah, saya ingin tanya balik apakah ada kajian atau survei mengenai hal itu yang diakibatkan langsung oleh penataan rute penerbangan Husein dan Kertajati (BIJB)?," ujar Hery pada detikcom via telepon, Selasa (29/10/2019).
Hery mengatakan, selama ini kesepakatan yang terjadi adalah Bandara Husein Sastranegara tetap melayani penerbangan internasional seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan kini ada penambahan untuk tujuan domestik seperti ke Banyuwangi. Sementara, BIJB juga melayani sejumlah penerbangan yang tidak ada di Bandara Husein Sastranegara dan itu diyakini sebagian besar penumpang bertujuan ke Kota Bandung.
"Kalau wisatawan domestik kebanyakan itu (perjalanan) darat bukan udara," kata pria yang juga mantan Kepala Bappelitbang Kota Bandung itu.
Menurutnya hal-hal tersebut perlu dicermati dan dikaji kembali kaitannya apakah penataan rute Bandara Husein Sastranegara dan BIJB yang dimulai pada Juli 2019 ini berdampak langsung pada penurunan jumlah wisatawan atau tidak.
"Sekarang ini kan masih low season, kedua masih ada kebijakan yang belum landai mengenai tingginya harga tiket pesawat dan itu dirasakan bukan hanya oleh Bandung tapi Bali dan juga Yogyakarta menurun. Jadi saya pikir relevansinya perlu dicermati lagi," ujarnya.
Pihaknya berharap hasil kajian dan survei mengenai hal tersebut bisa segera diberikan oleh Disparbud Kota Bandung. "Cermati lagi, kaji lagi, apakah betul ada kaitannya. Dan mohon kami diberi masukkan kalau memang ada kaitannya. Itu juga akan jadi dasar kami untuk mendorong (kebijakan) ke pemerintah pusat," ujar Hery.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar