Pemerintah berencana menambahkan kuota vaksin Corona dari 107 juta menjadi 182 juta orang. Artinya, ada penambahan kuota sebanyak 75 juta orang.
"Terakhir diperkirakan ada 182 juta dari semula 107 juta. Jadi sudah naik lagi," ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy ketika ditemui awak media di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (14/12/2020).
Namun, jumlah itu pun masih bisa berubah, karena masih dalam pembahasan. Begitu juga dengan skema tanggungan biaya vaksinasi, dari 30% yang ditanggung pemerintah, menjadi 50%.
"Masih terus dievaluasi. Tadi ini juga sudah ada rapat lagi yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Pak Wapres. Dievaluasi tentang alokasi, berapa yang nanti harus ditanggung pemerintah, dan berapa yang mandiri. Belum final, termasuk jumlahnya," ujar dia.
Saat ini, pemerintah sudah memetakan beberapa pihak yang akan memperoleh vaksin Corona gratis. Ada tiga yang jadi prioritas.
"Pertama tenaga medis karena di garda terdepan, kedua tenaga non-medis tapi yang terlibat langsung dengan penanganan COVID-19, ketiga mereka yang berada di ujung tombak pemulihan ekonomi," jelas Muhadjir.
Selain itu, pemerintah juga sedang mempertimbangkan pemberian vaksin Corona gratis kepada pelaku UMKM seperti pedagang pasar, karyawan toko, dan sebagainya.
"Sedang dipertimbangkan misalnya pemberian vaksin untuk pedagang pasar, kemudian pelayan-pelayan toko, karyawan, baik di perusahaan, industri, maupun UMKM. Itu sedang dipetakan mana yang diberikan bantuan pemerintah, mana yang mandiri," tutup Muhadjir.
https://cinemamovie28.com/movies/janin/
Soal Vaksin Corona Gratis, Muhadjir: Kemungkinan 50%
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjawab soal kritik vaksin Corona yang tak gratis untuk seluruh masyarakat.
Menurutnya, saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan skema pembiayaan vaksin virus Corona (COVID-19) yang semula hanya 30% ditanggung pemerintah menjadi 50%.
"Masih terus dievaluasi. Tadi ini juga sudah ada rapat lagi yang dipimpin oleh Bapak Presiden dan Pak Wapres. Dievaluasi tentang alokasi, berapa yang nanti harus ditanggung pemerintah, dan berapa yang mandiri. Belum final, termasuk jumlahnya. Terakhir diperkirakan ada 182 juta dari semula 107 juta. Jadi sudah naik lagi. Ini juga masih tentative. Jadi kemungkinan 50-50%," kata Muhadjir ketika ditemui awak media di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (14/12/2020).
Namun, menurutnya pemerintah juga masih memetakan siapa saja yang nanti membeli vaksin Corona mandiri, atau ditanggung pemerintah sepenuhnya.
"Sedang dipetakan mana yang diberikan bantuan pemerintah, mana yang mandiri," ujarnya.
Namun, ia menegaskan skema pembiayaan mandiri itu bukan berarti individu masyarakat membayar sendiri, tapi bisa juga ditanggung oleh kantor atau tempat kerja individu masyarakat tersebut.
"Mandiri itu bukan berarti dia harus bayar sendiri. Memang ada yang mandiri bayar sendiri, tapi ada yang tanggung jawab perusahaan atau pemilik di mana dia bekerja. Itu mesti dinegosiasi," tegas Muhadjir.
Akan tetapi, Muhadjir mengatakan skema-skema terkait vaksin Corona di atas belum menjadi keputusan final, tapi masih dibicarakan oleh internal pemerintah.
"Itu mesti dinegosiasi. Presiden tadi sudah minta wanti-wanti, tolong harus detail betul, dan waktunya sudah sangat dekat. Karena itu Komite harus bekerja keras. Tapi ini masih belum, masih perlu dibicarakan," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar